OPINI
Serangga Jadi Menu MBG, Keseriusan Negara Patut Dipertanyakan
Oleh. Rini
(Kontributor SSCQMedia.Com dan Komunitas Ibu Peduli Negeri)
SSCQMedia.Com-Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka memenuhi standar kalori dan komposisi gizi di dalam program unggulan pemerintah Prabowo Subianto telah menetapkan serangga menjadi salah satu menu MBG sebagai alternatif sumber protein. Hal ini disampaikan oleh Kepala MBG Dadan Hindayana pada agenda Rapimnas PIRA yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada hari Sabtu, 25/1/2025 (beritasatu.com, 28/1/2025).
Memenuhi Gizi Paradigma Kapitalisme
Pasalnya, serangga bukan makanan masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan protein. Ada banyak jenis protein yang bisa dan sudah biasa dikonsumsi juga mudah dalam mendapatkan seperti telur, tempe, tahu, ikan, daging, dll.
Kebijakan ini pun terkesan pula merendahkan masyarakat terkait keamanan dan juga kelayakan dalam mengonsumsinya. Belum lagi dibutuhkan proses yang benar dalam memasak. Pun pemilihan jenis serangga yang layak dan dibolehkan dalam agama juga perlu diperhatikan. Ini membutuhkan penelitian yang mendalam mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim. Agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru terutama masalah kesehatan seperti alergi atau penyakit lainnya.
Anak-anak pun belum tentu bisa memakannya. Alih-alih meningkatkan nafsu makan dan asupan gizi anak tercukupi, justru muncul rasa geli dan menghilangkan nafsu makan mereka.
Inilah salah satu bentuk ketidakseriusan negara pada nasib generasi aset bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya, yaitu terpenuhinya kecukupan gizi anak. Kebijakan ini layaknya pencitraan semata.
Watak penguasa abai sebagai pengurus dan pelindung rakyatnya. Generasi sebagai penerus estafet perjuangan bangsa dan pembawa peradaban hanya dijadikan kelinci percobaan melalui program MBG ini. MBG pun sejatinya bukan solusi dalam mengatasi permasalahan stunting dan kurang gizinya generasi tetapi hanya sebagai tambal sulam dalam menyelesaikan kegagalan mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi pangan berkualitas bagi generasi. Kegagalan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan mendapatkan gaji yang layak akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang liberal.
Negara hanya berperan sebagai regulator saja. Progam MBG ini pun sarat dengan kepentingan. Atas nama liberalisasi program MBG ini tidak mengubah besarnya pengusaha pihak swasta bermodal besar menguasai atas hajat hidup rakyat banyak. Dan hal ini yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya harga kebutuhan pokok, apalagi akses pendidikan dan kesehatan.
Kesejahteraan dalam Islam
Oleh karena itu menemukan jalan alternatif untuk menghilangkan masalah ini merupakan kebutuhan mendesak. Kebutuhan akan sebuah sistem yang bisa menjamin kesejahteraan individu per individu. Islam mempunyai sistem ekonomi Islam yang khas dalam mengurai dan memecahkan masalah ini dari akar masalahnya. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan hanya bisa terwujud dalam sebuah institusi negara Islam (Khilafah) dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh agar tercapai kesejahteraan hakiki rakyat.
Kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia individu per individu. Tercukupinya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan tanpa perbedaan baik muslim atau nonmuslim, kaya atau miskin menjadi tanggung jawab penuh seorang kepala negara (khalifah) melalui aturan Islam yang ditegakkan secara menyeluruh.
Bentuk kebijakan Islam dalam mewujudkannya ada beberapa yang akan dilakukan negara. Setiap laki-laki yang sudah berkeluarga sebagai kepala rumah tangga didorong untuk bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya bentuk dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt. Dorongan ini didukung oleh negara dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Namun, jika masih ada kemiskinan maka Islam mendorong agar yang kaya atau mampu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Lewat mekanisme zakat misalnya yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin.
Negara juga akan mengontrol langsung produksi dan pendistribusian sehingga harga pangan terjangkau oleh masyarakat, bukan diserahkan pada mekanisme pasar dan dikuasai oleh korporasi. Pengelolaan sumber daya alam yang melimpah berstatus kepemilikan umum akan dikelola secara mandiri oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta dan hasil yang diperoleh untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Begitu pula pendidikan terbaik akan didapatkan secara mudah, murah, bahkan gratis. Dengan demikian seorang calon ibu dan ibu pun akan mendapatkan pengetahuan yang baik dalam memenuhi gizi anak yang bahkan akan diupayakan diberikannya semenjak dalam kandungan. Kalaupun ada problem dalam tumbuh kembang anak semisal tumbuh tidak normal pada anak atau sakit maka akses pelayanan kesehatan pun cepat, mudah, bahkan gratis.
Inilah mekanisme yang akan dijalankan untuk mewujudkan terpenuhinya pangan rakyat terutama dalam memenuhi gizi generasi di dalam Islam. Tuntas, teruji dan terbukti.
Tidakkah kita merindukannya?
Wallahualam bissawab. [Ni]
Baca juga:

0 Comments: