Oleh: Ummu Anjaly, S.K.M.
Kontributor SSCQMedia.com
SSCQMedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya memiliki tujuan yang baik, yakni membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Menurut Herlin, program MBG juga bertujuan mengatasi stunting. Namun, tujuan yang baik harus dibarengi dengan kebijakan yang tepat sasaran, tata kelola yang amanah, serta keberpihakan terhadap persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Di Papua, persoalan gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan serius. Ironisnya, berdasarkan data yang menjadi sorotan, cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua baru sekitar 10 persen. Padahal, daerah dengan persoalan gizi yang tinggi semestinya memperoleh perhatian dan prioritas lebih besar. (Antaranews, 29 Juli 2026)
Persoalan tata kelola MBG juga mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 414 SPPG yang mengalami anomali. Di antaranya terdapat rekening ganda, dapur yang belum beroperasi, bahkan dapur yang tidak ada. BGN menyebut terdapat rekening yang menerima transfer dari pemerintah meskipun dapurnya belum beroperasi.
Tidak berhenti di sana, pada akhir Juli 2026, BGN juga menghentikan secara permanen ratusan SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional, termasuk terkait higienitas, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
Fakta-fakta tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi mendasar. Sebab, keberhasilan program publik tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya dapur yang dibangun. Ukuran utamanya adalah sejauh mana persoalan rakyat benar-benar terselesaikan.
Ketika Anggaran Tidak Tepat Sasaran
Program MBG berpotensi kehilangan fokus apabila keberhasilannya lebih banyak diukur dari realisasi anggaran daripada perubahan nyata pada status gizi masyarakat. Jika tujuan awalnya adalah mengatasi stunting dan gizi buruk, indikator keberhasilannya semestinya berkaitan dengan perbaikan status gizi, kesehatan ibu dan anak, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Kondisi Papua memperlihatkan bahwa persoalan gizi tidak berdiri sendiri. Masyarakat juga menghadapi keterbatasan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, transportasi, jalan, listrik, dan internet. Jarak sekolah yang jauh, puskesmas yang sulit dijangkau, keterbatasan obat dan tenaga kesehatan, hingga mahalnya biaya rujukan merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian makanan.
Karena itu, suara masyarakat Papua yang menginginkan “kail”, sekolah, dan rumah sakit patut didengar. Anak-anak Papua membutuhkan pendidikan agar kelak mampu menjadi guru, dokter, tenaga kesehatan, insinyur, dan profesional yang membangun daerahnya sendiri. Mereka juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta infrastruktur yang memungkinkan guru, tenaga kesehatan, obat, dan berbagai kebutuhan dasar sampai ke pelosok.
MBG dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi jangan sampai menjadi pengganti solusi yang lebih mendasar.
Persoalan ini juga menunjukkan kelemahan tata kelola dalam sistem politik kapitalistik. Kebijakan publik sangat rentan diarahkan pada program yang mudah dipasarkan sebagai keberhasilan pemerintah, sementara pembangunan yang hasilnya tidak selalu cepat terlihat dapat terpinggirkan. Biaya politik yang mahal juga membuka risiko munculnya politik transaksional dan kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan elite daripada kebutuhan rakyat.
Bukan berarti setiap program populis pasti buruk atau setiap pihak yang terlibat pasti melakukan penyalahgunaan. Namun, sistem yang membuka ruang bagi kepentingan politik dan ekonomi untuk memengaruhi kebijakan akan selalu menghadirkan risiko benturan kepentingan. Temuan ratusan SPPG bermasalah menjadi alarm bahwa pengawasan dan orientasi kebijakan harus diperkuat.
Islam Menempatkan Rakyat sebagai Amanah
Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap kekuasaan. Penguasa adalah raa'in, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Allah Swt. juga berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)
Dengan paradigma tersebut, kebijakan negara tidak semestinya berorientasi pada pencitraan atau kepentingan kelompok tertentu. Kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyelesaikan persoalan mereka.
Kebijakan Islam Berbasis Kemaslahatan
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Negara tidak cukup hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi harus membangun sistem yang memungkinkan seluruh rakyat memperoleh pelayanan secara layak.
Untuk Papua, prioritasnya dapat diarahkan secara komprehensif, mulai dari pendidikan gratis dan berkualitas, beasiswa bagi anak-anak berprestasi, pembangunan sekolah dan asrama, fasilitas kesehatan yang memadai, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, ambulans serta sistem rujukan yang efektif, hingga pembangunan jalan, listrik, dan jaringan komunikasi.
MBG tetap dapat diberikan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, pelaksanaannya harus berbasis data, kebutuhan wilayah, dan pengawasan yang ketat sehingga anggaran benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
Islam juga memiliki mekanisme kepemimpinan yang tidak menjadikan biaya politik sebagai beban besar yang harus dikembalikan melalui kebijakan atau proyek negara. Dengan demikian, potensi politik balas budi dan benturan kepentingan dapat diminimalkan.
Papua Butuh Pembangunan Menyeluruh
Pada akhirnya, persoalan Papua bukan sekadar tentang ada atau tidaknya sepiring makanan. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara hadir memenuhi seluruh kebutuhan rakyat secara adil dan berkelanjutan.
Menurut penulis, memberikan makanan bergizi kepada anak memang penting, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua. Anak-anak Papua membutuhkan makanan yang bergizi sekaligus pendidikan yang berkualitas. Mereka membutuhkan sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, tenaga medis yang memadai, infrastruktur yang menghubungkan wilayah, serta kesempatan untuk membangun masa depan di daerahnya sendiri.
Karena itu, MBG semestinya ditempatkan sebagai salah satu instrumen pemenuhan gizi, bukan sebagai solusi tunggal atas persoalan kemiskinan, stunting, dan keterbelakangan pembangunan di Papua.
Menurut penulis, negara yang benar-benar hadir untuk rakyat tidak cukup hanya menghitung berapa banyak anggaran yang telah terserap atau berapa banyak paket makanan yang telah dibagikan. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Papua tidak hanya membutuhkan makan gratis. Papua membutuhkan negara yang sungguh-sungguh hadir, membangun, melayani, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang layak.
Wallahu a'lam bish-shawab. [Rn/IWP]
0 Comments: