Kemerdekaan dalam Perspektif Islam

SSCQMedia.Com—Suasana semarak selalu terasa setiap menjelang 17 Agustus. Warga bahu-membahu mengibarkan Merah Putih di pekarangan, mempercantik gang dengan rangkaian kertas hias, hingga menyiapkan panggung perlombaan sebagai tempat berkumpul dan bersuka ria. Bagi warga, perayaan ini menjadi jeda sejenak untuk bergembira di tengah himpitan hidup.

Pemerintah sendiri telah merancang serangkaian agenda resmi, mulai dari doa dan selawat kebangsaan di Monas, pidato kenegaraan serta penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN pada 14 Agustus 2026, hingga Upacara Ziarah Nasional di TMPNU Kalibata pada 15 Agustus. Puncaknya, Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera digelar pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara, lengkap dengan pembukaan 8.100 kuota undangan daring bagi warga. (Antaranews.com, 31/7/2026)

Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” kembali diangkat pada perayaan HUT ke-81 RI. Angka 81 tahun jelas bukan usia yang muda bagi sebuah bangsa. (Mediaindonesia.com, 24/6/2026)

Menyebut Indonesia sudah berdaulat, adil, dan makmur rasanya terlalu muluk jika kita menengok kondisi nyata di tengah masyarakat. Kenyataannya, impian itu masih membentur tembok tebal. Data BPS per Maret 2026 menunjukkan bahwa 22,93 juta jiwa atau 8,07% penduduk hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, dengan batas pengeluaran Rp669.235 per bulan.

Garis ukur ini pun masih sangat terbatas. Jika dipotret menggunakan kriteria upper-middle-income Bank Dunia, jumlah warga yang rentan mengalami kesulitan ekonomi sebenarnya jauh melampaui angka tersebut.

Indonesia kaya akan sumber daya, tetapi pola pengelolaannya kerap memicu persoalan baru. Masalahnya tidak berhenti di situ. Konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga kesenjangan sosial masih terus berulang. Di Papua, persoalan keamanan dan konflik bersenjata yang belum kunjung padam seolah menegaskan bahwa pemerataan dan rasa keadilan masih jauh dari harapan.

Dari sisi keuangan negara, catatannya tidak kalah pelik. Per Mei 2026, utang luar negeri Indonesia mencapai 444,4 miliar dolar AS atau sekitar 29,9% dari PDB. Sementara itu, utang pemerintah menembus Rp10.295,69 triliun per Juni 2026. Pejabat boleh saja menyatakan bahwa angka tersebut masih dalam batas aman, tetapi masyarakat tetap merasakan dampaknya melalui beban pajak dan tingginya biaya hidup. Sekolah dan fasilitas kesehatan yang baik, hingga kebutuhan listrik dan air bersih, pada akhirnya masih sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Terbebas dari penjajahan fisik selama 81 tahun tentu wajib disyukuri. Namun, bentuk ketergantungan baru terus mengintai. Di antaranya terkait kuatnya cengkeraman oligarki yang membuat sejumlah kebijakan publik terasa lebih berpihak kepada pemilik modal daripada kemaslahatan rakyat secara luas. Pembangunan pun berisiko bergeser menjadi sekadar transaksi politik dan ekonomi.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, modal diplomasi Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah menyuarakan posisi yang mandiri dan tegas dalam persoalan internasional, termasuk isu Palestina, tanpa terseret kepentingan global.

Serbuan gagasan individualisme, materialisme, dan gaya hidup permisif di era digital turut menguji daya kritis masyarakat. Di tengah bonus demografi, persoalan seperti brain rot, krisis mental, perundungan, hingga korupsi menunjukkan bahwa kualitas manusia tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi.

Bila ditarik ke dalam diskursus Islam, persoalan sistemik ini berakar pada penerapan sekularisme, yakni pemisahan agama dari urusan publik yang berkelindan dengan demokrasi dan kapitalisme. Paradigma ini menyerahkan tata kelola kehidupan pada hukum buatan manusia yang dinilai sarat kepentingan.

Padahal, Allah Swt. menegaskan, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini?” (QS Al-Ma’idah [5]: 50).

Sejak runtuhnya kekuasaan Islam di Turki, dunia Islam terpecah ke dalam batas-batas geografis. Ikatan akidah bergeser menjadi sekat nasionalisme sehingga respons umat terhadap penderitaan sesamanya kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa kekuatan politik yang padu. Ketergantungan pun tidak lagi berwujud tank dan serdadu, melainkan jeratan ekonomi, dominasi pemikiran, serta pengaruh budaya asing.

Jika kita membuka kembali catatan sejarah, Rasulullah saw. dan para sahabat telah meletakkan esensi kemerdekaan pada tingkatan yang jauh lebih mendalam. Merdeka yang hakiki bukan hanya persoalan terbebas dari cengkeraman penjajah secara fisik, melainkan juga membebaskan jiwa manusia dari perhambaan kepada sesama agar benar-benar tunduk hanya kepada Allah Swt.

Kita tentu mengingat kisah dialog Rabi’ bin Amir r.a. dengan Panglima Persia, Rustum. Saat itu, Rabi’ bin Amir menegaskan bahwa Islam hadir untuk menuntun manusia keluar dari kesewenang-wenangan menuju keadilan, sekaligus membawa mereka keluar dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat.

Maka, konsep kebebasan dalam Islam berbeda jauh dengan gagasan kebebasan tanpa batas. Kebebasan manusia tetap berjalan di atas rambu-rambu halal dan haram serta terikat langsung oleh pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta.

Ketika hawa nafsu dan materi dijadikan ukuran tertinggi, manusia pada hakikatnya sedang diperbudak oleh ambisinya sendiri.

Peringatan HUT ke-81 RI seharusnya tidak berhenti sebagai pesta seremonial belaka. Momentum ini tidak hanya diisi dengan perayaan, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk bercermin. Kita perlu mengevaluasi kembali arah pembangunan, ke mana distribusi kekayaan mengalir, dan nilai apa yang sebenarnya kita gunakan dalam mengelola negara ini.

Bagi seorang Muslim, kebangkitan bangsa jelas tidak dapat diukur dari bangunan fisik semata. Kunci utamanya terletak pada pembentukan mental dan karakter warga yang ditopang oleh akidah yang kokoh.

Rasa merdeka yang sesungguhnya baru hadir ketika negeri ini mampu berdiri mandiri, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta menjadikan penghambaan kepada Sang Pencipta sebagai kompas utama.

Jika prinsip ini diterapkan, perayaan kemerdekaan bukan lagi sekadar euforia sesaat, melainkan titik awal untuk menghadirkan Indonesia yang berdaulat dan makmur secara merata. [MA/EKD]