Oleh. Dewi Puspita Sari, MT
Pengamat Kebijakan Publik
SSCQMedia.Com—Kemerdekaan yang diproklamasikan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 ternyata masih menyisakan luka. Setiap tahunnya, negeri ini memperingati hari kemerdekaan, tetapi masih banyak yang merasa kemerdekaannya terampas. Bangsa ini telah lama dijajah oleh berbagai negara dalam beberapa dekade. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika penjajahan justru dilakukan oleh bangsa sendiri.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk meraih kemerdekaan, manusia terkadang harus menciptakan perang. Sejak peradaban manusia dimulai, dunia identik dengan perebutan kekuasaan melalui perang. Banyak negara terlibat dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan berbagai perang lainnya. Semua itu bertujuan untuk meraih kemerdekaan. Indonesia yang telah lama memiliki cita-cita kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Jepang, dan Portugis pun memiliki satu impian: merdeka.
Indonesia berupaya memperkuat perlawanan terhadap Belanda. Pada Juni 1948, Presiden Sukarno berkunjung ke Aceh. Di Tanah Rencong, Sukarno disambut gempita oleh rakyat Aceh dan didapuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan Teungku Daud Beureueh, Sukarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya turut berjuang melawan Belanda.
Daud Beureueh menyambut ajakan Sukarno dengan senang hati. Ia menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat perang yang dikobarkan adalah perang sabil, yakni perang untuk menegakkan agama Allah.
“Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid,” ujar Daud Beureueh dalam Kisah Kembalinya Teungku Muhammad Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia karya M. Nur El Ibrahimy.
Sukarno menyetujui permintaan Daud Beureueh. Ia kemudian mengajukan permintaan kedua, yaitu apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Sukarno.
“Hal itu tak usah Kakak (panggilan akrab Sukarno kepada Daud Beureueh) khawatir, karena 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam,” kata Sukarno. (Historia.id, 9-10-2015).
Kemerdekaan Semu Tanpa Islam
Upaya meraih kemerdekaan yang diharapkan bangsa ini ternyata banyak menemui hambatan dari dalam. Terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk negara di antara para tokoh perjuangan. Sukarno mengembangkan gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), sementara sebagian ulama memperjuangkan gagasan negara Islam.
Sukarno meminta bantuan dana dan logistik rakyat Aceh melalui ulama karismatik Teungku Daud Beureueh. Sukarno disebut berjanji akan mengizinkan Aceh menerapkan syariat Islam. Namun, setelah kondisi pascakemerdekaan relatif stabil, Aceh justru dilebur menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Utara. Hal ini memicu kekecewaan besar dan kemudian berkontribusi terhadap meletusnya pemberontakan DI/TII Aceh pada 1953.
Penahanan tokoh-tokoh Partai Masyumi, beberapa ulama, dan intelektual Muslim terkemuka, seperti Buya Hamka dan Muhammad Natsir, juga menjadi bagian dari dinamika politik pada masa tersebut. Beberapa tokoh ditahan dengan tuduhan terkait gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau dianggap menentang gagasan Nasakom yang dikembangkan Sukarno.
Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah hubungan Islam dan negara. Kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah pada 18 Agustus 1945. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan mengakomodasi keberagaman daerah, khususnya kekhawatiran dari sejumlah perwakilan Indonesia bagian timur.
Perpecahan semakin menguat ketika Partai Masyumi dibubarkan oleh Sukarno. Pada masa itu, Masyumi merupakan salah satu kekuatan politik Islam terbesar. Sejumlah tokohnya dianggap terlibat dalam pemberontakan daerah.
Hingga saat ini, luka tersebut dinilai masih terasa dan turut menjadi bagian dari dinamika munculnya gerakan separatis akibat kekecewaan sebagian masyarakat, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada pula Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang muncul dalam konteks panjang persoalan politik dan ketidakpuasan di Papua.
Yang tidak kalah menyedihkan adalah persoalan masyarakat yang mendiami tanah adat di Rempang secara turun-temurun dan menghadapi persoalan relokasi akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Masyarakat Papua juga menghadapi persoalan kehilangan hutan dan mata pencaharian yang dikaitkan dengan berbagai proyek pembangunan, termasuk proyek energi dan food estate.
Apakah ini yang dinamakan merdeka?
Khilafah Islam Melahirkan Kemerdekaan Hakiki
Cita-cita negara Islam yang diperjuangkan sebagian ulama sejatinya bermuara dari misi Rasulullah saw. dalam mengemban risalah kenabian. Rasulullah saw. menyebarkan risalah Islam, membina para sahabat dengan tsaqafah Islam, dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk kejahiliyahan.
Rasulullah saw. menyebarkan Islam sebagai rahmat melalui dakwah serta mencari dukungan kepada para kepala kabilah untuk menegakkan Islam sebagai agama sekaligus ideologi yang sempurna. Menurut pandangan penulis, kekuasaan diperlukan agar aturan agama dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan.
“Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang.”
Imam Al-Ghazali
Khilafah Islamiyah dipandang sebagai kewajiban yang akan membebaskan manusia dari penghambaan terhadap hukum jahiliah menuju ketundukan kepada aturan Allah Swt. Dalam pandangan ini, tanpa Khilafah, negara-negara di dunia dianggap masih mengalami berbagai bentuk penjajahan, baik secara fisik maupun melalui ketergantungan dalam aturan dan hukum.
Dunia hari ini dinilai dipaksa tunduk pada sistem yang rusak dan merusak serta menghilangkan nyawa tanpa hak. Khilafah diyakini akan menjadi payung yang melindungi rakyatnya dari berbagai kemaksiatan dan kejahiliahan.
Inilah yang dipandang sebagai kemerdekaan sejati, tatkala manusia bebas menjalankan keyakinannya yang bersumber dari ajaran agama tanpa terbelenggu oleh penjajahan yang berkedok penguasa.
Wallahu a'lam. [ry/UF]
0 Comments: