Jaminan Kesehatan dalam Islam: Have maupun Haven't Sama

Oleh: Naila Dhofarina Noor, S.Pd.
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Delapan jam bukanlah waktu yang sebentar untuk menunggu, apalagi dalam kondisi darurat. Hal itu dialami seorang pemuda yang merupakan pasien BPJS. Pada 22 Juli 2026, melalui sebuah thread, ia mengunggah curhatannya karena belum mendapatkan ruang rawat inap setelah menunggu selama delapan jam. Banyak warganet memberikan komentar. Di antaranya terdapat komentar yang minim empati, yang ironisnya berasal dari akun tenaga kesehatan.

Sekitar sembilan hari kemudian, pemuda tersebut dikabarkan meninggal dunia. Menurut Kementerian Kesehatan, ia seharusnya mendapatkan perawatan di ruang HCU, tetapi saat itu kondisi ruangan masih penuh. Pada masa penantian tersebut, alih-alih memberikan semangat kepada pasien, komentar tenaga kesehatan justru membuat publik mempertanyakan etika mereka dalam bermedia sosial.

Satu hal yang semakin memprihatinkan adalah rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan nasional. Lokasinya berada di Jakarta Pusat, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sangat disayangkan, penuhnya ruang perawatan menunjukkan keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan sehingga pasien harus menunggu hingga delapan jam.

Sistem Kesehatan Nirempati ala Kapitalisme

Dari fakta tersebut, setidaknya ada tiga hal yang perlu kita analisis. Pertama, sikap nirempati dari dokter dan tenaga kesehatan. Kedua, lamanya pasien mendapatkan ruang perawatan. Ketiga, persoalan BPJS yang disebut sebagai jaminan kesehatan.

Komentar yang sarat bullying tidak semestinya disampaikan kepada seseorang yang sedang mengalami kesakitan. Apalagi, sebagai orang yang berilmu, dokter dan tenaga kesehatan semestinya memberikan edukasi dan motivasi yang dapat menenangkan pasien. Setiap pasien, baik peserta BPJS maupun pasien umum, berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam Islam, ketidakselarasan antara ilmu dan sikap menunjukkan adanya persoalan dalam kepribadian seseorang.

Fasilitas dalam sistem kesehatan tentu menjadi hal yang krusial dalam menangani pasien. Herannya, negeri ini melimpah dengan sumber daya alam dan pajak terus dikenakan serta ditingkatkan. Namun, mengapa pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai belum terpenuhi? Ya, persoalan korupsi dan berbagai bentuk ketimpangan lainnya sudah sering kita dengar dan dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan faktor "dana habis". Akibatnya, sistem kesehatan kita dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk keterbatasan fasilitas, pelayanan yang nirempati, dan diskriminatif.

Dalam sistem kapitalisme, jaminan kesehatan hanya seperti slogan. Pasienlah yang sebenarnya membayar melalui mekanisme yang telah ditentukan. Padahal, kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang seharusnya ditanggung negara secara merata. Dalam kapitalisme, kesehatan cenderung dijadikan komoditas bisnis. Fasilitas dan kecepatan pelayanan dapat dipengaruhi oleh kemampuan membayar dari objek bisnis, yaitu pasien.

Sistem Pendidikan dan Krisis Empati

Sikap nirempati merupakan persoalan kepribadian yang dapat muncul dari pola pikir dan pola sikap yang tidak islami. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan berjalan. Tentunya, para ahli kesehatan telah melewati rangkaian pendidikan yang tidak sebentar dan memiliki banyak ilmu. Namun, sikap yang ditunjukkan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan untuk membentuk generasi yang beradab belum sepenuhnya tercapai. Lebih dari itu, sistem pendidikan hari ini dinilai belum mampu membentuk kepribadian yang utuh, khususnya kepribadian Islam.

Sistem kesehatan kita hari ini berada dalam suprasistem kapitalisme yang berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Rakyat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Pelayanan diberikan tanpa rasa empati yang memadai. Maka, penting dilakukan perubahan paradigma dalam sistem jaminan kesehatan.

Dalam Islam, kesehatan dipandang sebagai kebutuhan pokok dan hak dasar setiap rakyat. Kesehatan diberikan secara gratis tanpa memandang status ekonomi, baik kepada have maupun haven't. Pembiayaannya diambil dari pengelolaan harta milik umum yang ditampung di Baitulmal. Islam mengamanahkan peran yang sangat berat kepada para penguasa.

Rasulullah saw. bersabda:

الْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Pemimpin orang banyak adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Sementara itu, Islam juga memberikan pujian dan kemuliaan bagi para pemimpin yang amanah dalam memastikan kesehatan setiap warganya.

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

“Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS Al-Ma'idah [5]: 32)

Bimaristan, Jaminan Kesehatan dalam Islam

Sebagai gambaran mengenai jaminan kesehatan yang diatur dalam sistem Islam, kita dapat merujuk pada sejarah Khilafah, khususnya pada masa kejayaan peradaban Islam.

Pada masa Khalifah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik, di Damaskus pada tahun 88 H, dibangun Bimaristan atau rumah sakit. Banyak dokter dan tenaga kesehatan bekerja di sana untuk memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien.

Selanjutnya, di Mesir, Ahmad bin Thulun mewakafkan Bimaristan dengan dana sebesar 60 ribu dinar. Setiap Jumat, ia mendatangi Bimaristan yang dibangunnya untuk memeriksa kondisi pasien.

Berikutnya, Nuruddin Zanki membangun Bimaristan wakaf di Damaskus yang memiliki daftar pasien dan menyediakan obat-obatan, makanan, serta berbagai kebutuhan lainnya secara gratis. Setiap hari, dokter memeriksa pasien dan menyiapkan obat-obatan, tidak hanya bagi fakir miskin, tetapi juga bagi masyarakat yang mampu.

Al-Mansyur Saifuddin Qalawun di Kairo pada tahun 673 H juga membangun Bimaristan. Untuk biaya operasionalnya, ia mewakafkan properti yang menghasilkan seribu dirham setiap tahun. Fasilitas kesehatan tersebut lengkap dan dilengkapi masjid, sekolah, serta perpustakaan. Pelayanan diberikan secara gratis kepada semua pasien. Bahkan, pasien yang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang diberikan pakaian dan uang yang cukup hingga mampu kembali bekerja. Adapun pasien yang meninggal dunia mendapatkan layanan perawatan jenazah secara gratis, mulai dari memandikan, mengafani, hingga menguburkan.

Kualitas dokter dan tenaga kesehatan sangat dijaga serta memiliki beragam spesialisasi. Tenaga pendukung juga dipekerjakan untuk melayani pasien di luar tugas dokter dan tenaga kesehatan, seperti membersihkan kamar pasien dan mencucikan pakaian.

Di Baghdad, Bimaristan juga dibangun pada tahun 371 H. Dengan dukungan dana yang besar, 24 dokter siap siaga memberikan pelayanan. Fasilitas pendukung seperti perpustakaan, apotek, dapur, dan gudang juga tersedia. Khalifah Harun Ar-Rasyid mengembangkan Bimaristan di Baghdad sebagai bagian dari program pembangunan kota terpadu.

Selain itu, terdapat Bimaristan di berbagai wilayah negeri Islam lainnya, seperti Maroko, Spanyol atau Andalusia, dan Turki. Bimaristan dalam sistem Islam bukan hanya berfungsi layaknya rumah sakit seperti yang kita kenal saat ini, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendidikan kedokteran dan perpustakaan yang menyimpan banyak koleksi buku kedokteran.

Penutup

Setelah mengupas fakta hari ini dan melakukan analisis secara objektif, masih adakah harapan untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang sejati dalam sistem saat ini?

Hanya dengan sistem Islamlah, jaminan kesehatan yang penuh dedikasi kepada rakyat dapat kita miliki secara utuh. Jaminan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh rakyat.

Wallahualam bissawab. [Ni/EKD]