Ironi MBG

Oleh: Ida Fitri
(Pemerhati Pendidikan)

SSCQMedia.Com— Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut menurut Kementerian Kesehatan. Namun, hanya 1 persen dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di sana. Sementara itu, Jawa, wilayah dengan angka stunting terendah, memiliki jumlah dapur MBG mencapai 53 persen (BBC News Indonesia, 28/07/2026). Sungguh ironi yang nyata ketika menyaksikan perbandingan dan ketimpangan tersebut.

Sebenarnya, konsep seperti apa yang hendak dibangun jika wilayah yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan prioritas, sedangkan wilayah yang tidak begitu membutuhkan malah mendapatkan distribusi dalam jumlah besar? Bahkan, menu yang didistribusikan di wilayah Jawa dan sekitarnya sering kali tidak dikonsumsi sehingga menyebabkan mubazir. Kondisi ini tentunya akan lebih bermanfaat jika disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dari sini dapat dilihat bahwa program MBG dinilai belum benar-benar berfokus pada penyelesaian masalah stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan justru dapat terlihat dari realisasi anggaran, bukan terselesaikannya persoalan yang menjadi latar belakang lahirnya program tersebut. Tidak mengherankan jika muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa program ini hanya menjadi formalitas untuk mengejar target dan menunjukkan seolah-olah ada kinerja, tetapi berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran.

Betapa besar anggaran yang dialokasikan untuk MBG dan program populis lainnya. Sementara itu, sektor yang sangat membutuhkan anggaran, seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, justru berpotensi terabaikan dan berdampak pada kaum ibu serta generasi mendatang.

Tidak hanya sekadar kebijakan populis, program ini juga dinilai berpotensi menjadi ajang bancakan bagi pihak-pihak tertentu dan mencerminkan kebijakan berbasis kepentingan elite. Kebijakan juga dinilai belum sepenuhnya berbasis data, termasuk dalam persoalan stunting, serta belum memiliki skala prioritas yang jelas dan berpihak pada rakyat.

Hal ini semakin menjadi perhatian karena berbagai kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah telah muncul ke publik. Namun, sampai kapan penindakan hanya berhenti pada proses tangkap-menangkap tanpa menyelesaikan akar persoalan?

Program juga terkesan emosional, padahal setiap kebijakan seharusnya diputuskan berdasarkan pengkajian yang mendalam sehingga dapat meminimalkan kesalahan, kerugian, apalagi kerusakan. Dalam sistem kapitalisme, kebijakan kerap dinilai berorientasi pada pencitraan penguasa, termasuk untuk kepentingan kontestasi pada periode berikutnya, serta pembagian keuntungan kepada segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya.

Sistem tersebut menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, bukan sepenuhnya memikirkan nasib rakyat.

Hal ini berbanding terbalik dengan sistem Islam, di mana penguasa dalam Islam berperan sebagai ra'in sehingga bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan dengan benar, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ketakwaan menjadi landasan dalam menjalankan amanah kekuasaan.

Penderitaan satu orang rakyat pun diperhatikan dan tidak diabaikan, terlebih jika menyangkut nyawa manusia. Kebijakan dalam sistem Islam juga berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar pencitraan.

Maka, betapa indahnya hidup dalam naungan sistem Islam yang diyakini mampu menyejahterakan rakyat. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika disebutkan bahwa tidak ada lagi penerima zakat (mustahik) yang membutuhkan bantuan.

Tidak hanya kebutuhan pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta berbagai kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan rakyat juga menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, negara semestinya hadir dengan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan. [My/PR]