Oleh: Verawati, S.Pd.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com— Ibarat panggang jauh dari api, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata belum sepenuhnya menyentuh inti persoalan di tengah masyarakat. Di daerah yang mencatatkan angka stunting tinggi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi justru masih sangat minim. Wilayah Papua, misalnya, dilaporkan baru memiliki sekitar 10% SPPG yang beroperasi, padahal kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah dengan angka stunting dan kasus malaria yang masih tinggi.
Merujuk pada data Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah dapur MBG di Papua baru mencapai 275 unit dari target awal yang mendekati 2.500 dapur. Artinya, dari total 27.469 unit SPPG di seluruh Indonesia, proporsi dapur MBG yang beroperasi di Papua tidak sampai 1% (BBC News Indonesia, 26-07-2026).
Persoalan lain muncul ketika indikator keberhasilan program ini lebih dititikberatkan pada tingkat realisasi anggaran daripada penyelesaian masalah utama yang menjadi latar belakang kelahirannya. Akibatnya, alokasi anggaran dalam jumlah besar terserap untuk MBG, bahkan berpotensi menggeser pos penting lain, seperti dana pendidikan dan dana desa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kenyataan kian memprihatinkan ketika muncul dugaan bahwa program ini menjadi ajang bagi-bagi proyek atau bancakan politik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa terdapat 414 SPPG yang telah menerima transfer anggaran meskipun unitnya belum beroperasi secara nyata (Kompas.com, 26-07-2026).
Kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Di tingkat tapak, pelaksanaan MBG turut disoroti karena berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar, seperti daging ayam dan telur. Pada saat yang sama, pengalihan dana pendidikan serta dana desa berpotensi mengurangi pemenuhan fasilitas sekolah maupun pembangunan infrastruktur dasar desa, seperti perbaikan jalan dan sarana publik lainnya.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana proses perumusan kebijakan dalam sistem kapitalisme sering kali terjebak pada orientasi pencitraan penguasa demi mengamankan basis politik pada periode berikutnya. Tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi dapat memicu praktik balas budi politik di lingkaran pendukung kekuasaan. Dalam kondisi demikian, program publik rawan dijadikan sarana pengembalian modal politik.
Kepemimpinan sebagai Amanah
Menyikapi kondisi ini, sejatinya kita perlu merujuk pada aturan dan kepemimpinan yang sahih dari Allah Swt. Dalam Islam, posisi penguasa bukanlah sarana untuk mencari popularitas atau mengembalikan modal politik, melainkan sebuah amanah yang menuntut pertanggungjawaban penuh atas kondisi rakyat di dunia dan akhirat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Keteladanan kepemimpinan seperti ini terekam dalam sejumlah kisah sejarah ketika Khalifah Umar bin Khattab r.a. melakukan ronda pada malam hari dan menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Tanpa ragu, Umar bergegas mengambil karung gandum dari Baitulmal dan membawanya sendiri untuk diberikan kepada keluarga tersebut hingga anak-anak itu mendapatkan makanan.
Ketika pengawalnya, Aslam, menawarkan diri untuk membawakan karung gandum tersebut, Umar menegaskan rasa takutnya kepada Allah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia tidak ingin orang lain menggantikan tanggung jawab yang kelak akan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya di hadapan Allah.
Kisah ini menegaskan bahwa dalam Islam, jangankan masyarakat luas di Papua, satu orang rakyat yang tidak terurus pun menjadi bagian dari tanggung jawab penguasa di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, seluruh warga negara berhak mendapatkan perhatian dan jaminan pemenuhan kebutuhan seadil-adilnya.
Solusi Sistemik Islam dalam Mengatasi Stunting dan Kelaparan
Untuk menyelesaikan akar masalah seperti gizi buruk dan stunting, Islam memiliki sistem yang diatur oleh Allah Swt. melalui pendekatan sistemik dengan beberapa pilar utama.
Pertama, penguasa menempatkan diri sebagai ra'in (pengurus rakyat).
Fokus utama kebijakan adalah kemaslahatan publik dan penyelesaian masalah riil masyarakat, bukan pencitraan politik.
Kedua, meritokrasi dalam pengangkatan pejabat.
Para pengelola pemerintahan dan pelaksana kebijakan dipilih secara ketat berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan integritas, bukan atas dasar akomodasi politik atau kompensasi kepada tim sukses. Dalam konsep pemerintahan Islam, yaitu khilafah, pengangkatan pejabat harus memenuhi syarat sebagai pemimpin dan wajib seorang mujahid mutlak.
Ketiga, pengelolaan keuangan berbasis kebutuhan melalui Baitulmal.
Keuangan negara dikelola dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan nyata wilayah tersebut, bukan semata-mata berdasarkan besar-kecilnya pendapatan daerah. Sistem ini diarahkan untuk menjamin pemerataan fasilitas umum, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, secara berkualitas di seluruh wilayah sehingga ketimpangan daerah 3T dapat diminimalkan.
Keempat, sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang jelas.
Perekonomian didukung oleh pos pendapatan negara yang terukur, seperti fai, ghanimah, jizyah, dan hasil pengelolaan kepemilikan umum. Kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air, energi, dan sumber daya alam, dikelola sesuai ketentuan kepemilikan dalam Islam dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat.
Kelima, mekanisme pemilihan pemimpin yang efisien.
Proses pemilihan kepemimpinan dirancang secara sederhana, efektif, dan hemat biaya sehingga dapat meminimalkan risiko politik balas budi yang berpotensi merusak tata kelola anggaran publik.
Satu-satunya jalan keluar dari lingkaran persoalan ini adalah mengembalikan fungsi kebijakan publik pada tujuan hakikinya, yaitu melayani kebutuhan rakyat secara adil, merata, dan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Allah Swt.
Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam sistem kapitalisme demokrasi saat ini. Sistem yang mampu mewujudkan hal tersebut hanyalah sistem Islam. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus diupayakan umat Islam adalah mewujudkan sistem pemerintahan Islam tersebut, yakni Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu a'lam bish-shawab. [My/UF]
0 Comments: