Oleh: Siti Aisyah
SSCQMedia.Com—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program besar pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Namun, di balik besarnya anggaran dan ambisi program tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah MBG benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat atau justru lebih menonjol sebagai program besar yang mengejar target dan realisasi anggaran?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika melihat ketimpangan pelaksanaan di sejumlah wilayah. Papua, misalnya, termasuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan persoalan gizi buruk akut menurut Kementerian Kesehatan. Namun, hanya sekitar 1% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di sana. Sementara itu, Jawa yang memiliki angka stunting relatif lebih rendah justru memiliki sekitar 53% dapur MBG (BBC, 28/7/2026).
Di sisi lain, pemerintah menyebut terdapat 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya telah menerima anggaran, tetapi tidak beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan juga menyangkut tata kelola, penentuan prioritas, pengawasan, dan orientasi kebijakan negara.
Ketika Target Program Mengalahkan Kebutuhan Rakyat
Keberhasilan MBG semestinya tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya makanan yang dibagikan. Ukuran terpenting adalah sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan gizi masyarakat.
Jika wilayah dengan persoalan stunting dan gizi buruk yang serius justru mendapatkan porsi layanan yang minim, sementara daerah dengan persoalan yang relatif lebih rendah memperoleh porsi jauh lebih besar, patut dipertanyakan bagaimana prioritas kebijakan ditentukan.
Program publik semestinya dimulai dari pemetaan persoalan, menentukan kelompok yang paling membutuhkan, kemudian mengalokasikan sumber daya berdasarkan tingkat kebutuhan. Negara tidak seharusnya sekadar mengejar keseragaman pelaksanaan program secara nasional apabila kondisi setiap daerah berbeda.
Persoalan stunting pun tidak hanya berkaitan dengan kurangnya makanan bergizi. Stunting berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, penyakit infeksi, sanitasi, air bersih, kemiskinan, pola asuh, pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, membagikan makanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan.
Program Populis dan Potensi Kepentingan
Program yang besar, populer, dan mudah dilihat masyarakat tentu memiliki nilai politik yang tinggi. Semakin besar program yang dapat ditampilkan kepada publik, semakin besar pula potensi pemanfaatannya sebagai pencitraan.
Dalam sistem politik dengan biaya tinggi, kekuasaan membutuhkan dukungan dan sumber daya besar untuk mempertahankan legitimasi. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan hubungan transaksional antara kekuasaan dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan negara.
Namun, adanya SPPG yang telah menerima anggaran tetapi tidak beroperasi menunjukkan bahwa persoalan tata kelola dan pengawasan memang harus dipertanyakan secara serius.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah MBG harus ada atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan berubah menjadi ruang kepentingan kelompok tertentu.
Kapitalisme dan Demokrasi: Ketika Citra Lebih Mudah Diukur
Dalam sistem kapitalisme, pembangunan sering kali diukur melalui besarnya proyek, pertumbuhan angka, jumlah program, dan serapan anggaran. Sementara itu, penyelesaian persoalan mendasar masyarakat membutuhkan proses panjang yang tidak selalu mudah ditampilkan sebagai keberhasilan politik.
Di sinilah program populis berpotensi lebih menarik secara politik. Program yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat lebih mudah dikomunikasikan sebagai bukti keberhasilan pemerintah. Akibatnya, ukuran keberhasilan dapat bergeser dari pertanyaan, “Apakah masalah rakyat selesai?” menjadi, “Seberapa besar program berhasil direalisasikan?”
Jika orientasi semacam ini dibiarkan, rakyat berisiko hanya menjadi objek dari berbagai program, bukan benar-benar menjadi pusat kebijakan.
Islam Menempatkan Penguasa sebagai Raa'in
Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai kekuasaan. Penguasa bukan sekadar pemegang kewenangan, melainkan pihak yang bertanggung jawab mengurus rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
ÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ رَاعٍ ÙˆَÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ Ù…َسْئُولٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Konsep raa'in menempatkan kekuasaan sebagai amanah. Jabatan bukan sarana memperoleh popularitas, keuntungan, ataupun fasilitas, melainkan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Allah Swt. berfirman:
Ø¥ِÙ†َّ اللَّÙ‡َ ÙŠَØ£ْÙ…ُرُÙƒُÙ…ْ Ø£َÙ†ْ تُؤَدُّوا الْØ£َÙ…َانَاتِ Ø¥ِÙ„َÙ‰ٰ Ø£َÙ‡ْÙ„ِÙ‡َا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”
(QS. An-Nisa: 58)
Dengan paradigma ini, anggaran negara adalah amanah. Kebijakan adalah amanah. Bahkan nasib rakyat yang tinggal jauh di pelosok negeri merupakan perkara yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan oleh penguasa.
Kebijakan Harus Berangkat dari Kebutuhan
Islam tidak menempatkan kebijakan sebagai sarana pencitraan, tetapi sebagai sarana mengurus urusan rakyat.
Jika persoalan suatu daerah adalah stunting, negara harus menangani seluruh faktor yang menyebabkan stunting. Jika persoalannya adalah fasilitas kesehatan, tenaga medis, air bersih, sanitasi, kemiskinan, atau sulitnya memperoleh pangan bergizi, semuanya harus ditangani sesuai kebutuhan.
Artinya, kebijakan negara tidak seharusnya diseragamkan hanya karena sebuah program sedang populer secara nasional. Kebutuhan rakyat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas.
Negara tidak cukup hadir dengan program yang besar dan mudah dipublikasikan. Negara harus hadir di tempat rakyat paling membutuhkan.
Saatnya Mengubah Ukuran Keberhasilan
Kasus SPPG yang menerima anggaran tetapi tidak beroperasi seharusnya menjadi alarm dalam pengelolaan program publik. MBG boleh memiliki tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik tidak cukup apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran, pengawasannya lemah, dan keberhasilannya lebih banyak diukur dari serapan anggaran daripada perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar program yang tampak besar. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar menyelesaikan persoalan mereka.
Di sinilah Islam menawarkan paradigma yang berbeda: kekuasaan adalah amanah, penguasa adalah raa'in, dan kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan sekadar membangun citra.
Sebab, pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa besar anggaran yang telah dihabiskan, berapa banyak dapur yang telah dibangun, atau seberapa besar program dapat ditampilkan kepada publik.
Pertanyaannya adalah: Sudahkah amanah terhadap rakyat ditunaikan ketika kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.?
Wallahualam bissawab. [Rn/HEM]
0 Comments: