Oleh: Nining Yuningsih, S.Pd.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Tahun ajaran baru seharusnya menjadi kabar gembira. Namun, di sejumlah daerah, yang terdengar justru kabar pilu. Tidak sedikit sekolah dasar negeri (SDN) yang sepi peminat. Bahkan, ada pula yang sama sekali tidak memperoleh murid baru.
Di Sumatra, misalnya, SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara itu, di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, terdapat 13 SDN yang belum mendapatkan murid baru (cnnindonesia.com, 15/07/2026).
Hal serupa juga terjadi di Pulau Jawa. SDN Purwoyoso 01, Ngaliyan, Semarang, hanya memperoleh tiga murid baru. Begitu pula beberapa sekolah di Jawa Timur yang mengalami nasib serupa.
Krisis murid baru ini bukanlah yang pertama, tetapi telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Dalam satu dekade, jumlah siswa SDN menurun dari 22,4 juta pada 2016 menjadi 20,3 juta pada 2022 (metrotvnews.com, 21/07/2026).
Mengapa hal ini terjadi? Fenomena tersebut bukanlah kejadian tunggal, melainkan gejala yang muncul akibat persoalan yang lebih mendasar.
Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan SDN sepi peminat. Pertama, faktor demografi. Jumlah anak usia sekolah di sekitar SDN semakin sedikit. Pertumbuhan penduduk menurun, struktur penduduk semakin menua, ditambah arus urbanisasi yang terus meningkat. Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 60,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Akibatnya, desa kehilangan generasi mudanya dan sekolah-sekolah di desa pun kehilangan calon murid (agridigi.fkp.unesa.ac.id, 09/11/2025).
Kedua, pergeseran orientasi orang tua. Semakin banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta berbasis agama. Mulai dari SDIT hingga sekolah swasta nasional plus, banyak yang mengalami peningkatan jumlah siswa.
Alasan utamanya bukan semata-mata fasilitas, melainkan kepercayaan. Orang tua khawatir anak-anak mereka terpapar konten negatif, perundungan (bullying), serta berbagai bentuk kenakalan remaja. Mereka menilai sekolah swasta lebih baik dalam pembinaan akhlak, ibadah, kemampuan membaca Al-Qur'an, dan pengawasan terhadap peserta didik. Karena itu, banyak orang tua rela mengeluarkan biaya lebih demi memperoleh rasa aman.
Respons pemerintah adalah melakukan regrouping, yakni menggabungkan beberapa SDN menjadi satu. Namun, solusi ini terbentur persoalan jarak. Anak-anak harus menempuh perjalanan yang lebih jauh, biaya transportasi meningkat, dan akses menuju sekolah menjadi semakin sulit. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah swasta terdekat.
Akar Masalah Bukan pada Kurikulum
Penurunan angka kelahiran memang tidak terlepas dari kebijakan keluarga berencana (KB) dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Biaya hidup yang tinggi serta sulitnya memperoleh pekerjaan membuat sebagian pasangan muda memilih membatasi kelahiran, menunda memiliki anak, bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak (childfree). Di sisi lain, urbanisasi semakin memperlebar kesenjangan antara kota dan desa.
Namun, persoalan yang lebih mendasar terletak pada pertanyaan mengapa banyak orang tua berbondong-bondong beralih ke sekolah swasta. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan saat ini. Banyak orang tua menilai sistem pendidikan belum mampu menjaga moral peserta didik. Meskipun kurikulum telah berganti berkali-kali, mulai dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka, berbagai persoalan seperti tawuran, kekerasan, pelecehan seksual, dan kriminalitas yang melibatkan anak masih terus terjadi.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan terletak pada kurikulum, melainkan pada sistem pendidikan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya diposisikan sebagai mata pelajaran, bukan sebagai fondasi pendidikan. Sementara itu, sekolah swasta berbasis agama menawarkan pendidikan akademik yang disertai pembinaan karakter dan akhlak. Tidak mengherankan apabila banyak orang tua rela mengeluarkan biaya lebih demi memperoleh ketenangan. Bagi mereka, hal itu merupakan bentuk ikhtiar sekaligus cerminan berkurangnya kepercayaan terhadap sistem pendidikan yang ada.
Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Negara
Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus pilar utama pembangunan peradaban. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, gratis, dan merata. Tidak seharusnya ada kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Orang tua pun tidak perlu "membeli" rasa aman melalui lembaga pendidikan tertentu.
Dalam sistem pendidikan Islam di bawah naungan institusi Khilafah, kurikulum dibangun di atas akidah Islam. Tujuannya adalah membentuk generasi yang memiliki syakhsiyah Islamiyah sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Orientasinya bukan sekadar mengejar prestasi akademik, melainkan mencetak generasi pemimpin yang mampu memakmurkan kehidupan sesuai tuntunan syariat.
Agama bukan sekadar mata pelajaran tambahan, melainkan menjadi landasan seluruh proses pendidikan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan seluruh sarana pendukung, mulai dari guru yang kompeten dan sejahtera, gedung sekolah yang layak, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas pendidikan lainnya. Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan karena seluruh pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara.
Selain itu, diperlukan pula lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. Sistem sosial, media, dan hukum juga harus berlandaskan syariat Islam sehingga sekolah tidak berjuang sendirian dalam membina dan melindungi generasi.
Yang lebih penting lagi adalah membangun kesadaran masyarakat, bukan hanya tentang bagaimana menyelamatkan anak masing-masing, melainkan bagaimana menghadirkan sistem yang diyakini mampu menjaga generasi secara menyeluruh.
Kerusakan yang terjadi hari ini bukan semata-mata disebabkan oleh perilaku individu, melainkan merupakan dampak dari kerusakan sistemik. Selama sistem sekuler masih diterapkan dan agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, berbagai persoalan diyakini akan terus berulang. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekadar memindahkan anak ke sekolah lain, melainkan mengganti sistem pendidikan sekuler dengan sistem pendidikan Islam.
Wallahualam bissawab. [An/UF]
0 Comments: