Oleh: Komariah Dahlan
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com – Bagai menaiki roller coaster, begitulah dinamika kehidupan di Indonesia saat ini. Keadaan masyarakat yang semula tenang dapat tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Hari ini ada bantuan sosial (bansos) sehingga rakyat merasa senang. Namun, tidak lama kemudian masyarakat kembali resah karena harga BBM tiba-tiba naik. Kenaikan tersebut turut memicu naiknya harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga BBM, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta melemahnya nilai tukar rupiah yang semakin memperberat beban masyarakat telah memicu gelombang protes. Masyarakat melakukan demonstrasi dengan harapan pemerintah memperbaiki kebijakan dan kinerjanya dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut.
Pada 19 Juni 2026, ribuan mahasiswa memadati depan Gedung MPR untuk menyuarakan penghentian program MBG karena dinilai menghamburkan anggaran. Mereka juga menuntut pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia (Kompas TV). Demonstrasi serupa juga berlangsung di berbagai kota besar.
Aksi terus bergulir pada hari-hari berikutnya. Pada 26 Juni 2026, sebagaimana dikutip dari Detiknews.com, massa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menghabiskan anggaran dan tidak efektif.
Tidak hanya dilakukan secara langsung, kritik masyarakat terhadap pemerintah juga kerap disampaikan melalui media sosial dalam bentuk kritik dan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Salah satu janji demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan berpendapat. Namun, meskipun demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi, pada kenyataannya pemerintah sering dinilai bersikap antikritik. Tuntutan masyarakat kerap berlalu tanpa mendapatkan respons yang memadai. Pemerintah dinilai selalu memiliki cara untuk tetap menjalankan kebijakannya meskipun mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat, baik melalui dukungan buzzer maupun dengan menghadirkan regulasi yang dinilai dapat menjerat rakyat karena menyampaikan kritik kepada penguasa.
Tidak lama setelah demonstrasi yang menuntut penghentian program MBG, muncul pula aksi tandingan yang mendukung agar program tersebut tetap dilanjutkan.
Dalam kehidupan sekuler saat ini, hubungan antara penguasa dan rakyat lebih banyak diukur berdasarkan kepentingan dan manfaat yang diperoleh, layaknya hubungan transaksional. Penguasa sering kali mengambil kebijakan populis demi mengamankan posisinya tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi maupun aspek lainnya. Sebaliknya, kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah acap kali dipandang sebagai ancaman atau bentuk oposisi yang dapat mengganggu kekuasaan.
Berbeda dengan Islam. Hubungan antara penguasa dan rakyat dibangun di atas syariat Islam. Penguasa dipilih untuk menerapkan aturan Allah Swt., sedangkan kritik rakyat terhadap kebijakan yang menyimpang dari syariat dipandang sebagai aktivitas amar makruf nahi mungkar yang diperintahkan Allah Swt.
Ketika hubungan tersebut dibangun di atas syariat, penguasa akan menerima kritik dengan lapang dada selama kritik itu benar menurut syariat. Hal ini tampak dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu beliau pernah menetapkan pembatasan mahar hingga 400 dirham. Seorang perempuan dari kalangan rakyat kemudian mengoreksi keputusan tersebut dengan mengingatkan bahwa Allah Swt. tidak pernah membatasi besaran mahar.
Umar bin Khattab menerima koreksi tersebut. Beliau menyatakan bahwa perempuan itu benar, sedangkan dirinya keliru. Karena itu, beliau membatalkan keputusan mengenai pembatasan mahar tersebut.
Dengan demikian, apabila hubungan antara penguasa dan rakyat dibangun berdasarkan syariat Islam, penguasa tidak akan sembarangan mengambil kebijakan populis hanya demi meraih simpati masyarakat. Di sisi lain, penguasa juga tidak dapat bersikap otoriter karena rakyat memiliki hak untuk mengoreksi setiap kebijakan yang bertentangan dengan syariat.
Hubungan semacam ini akan melahirkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih stabil dalam jangka panjang serta jauh dari konflik. Dari sinilah lahir sosok penguasa yang dicintai rakyat sekaligus mencintai rakyatnya.
Wallahualam bissawab. [My/En]
0 Comments: