Oleh: Nur Afni
Pemerhati Sosial dan Politik
Deli Serdang
SSCQMedia.Com—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan pelucutan senjata Hamas di Gaza. Trump menyebut langkah tersebut sebagai bagian penting menuju perdamaian.
Dilansir kantor berita AFP, Jumat (31/7/2026), Trump mengungkapkan bahwa Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan terkait pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng (detikNews, 31/7/2026).
CNN Indonesia melaporkan bahwa Hamas turut memberikan tanggapan mengenai kesepakatan tersebut. Hamas mengakui adanya kesepakatan yang disertai syarat penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza secara bertahap.
Namun, realitas di lapangan kembali menunjukkan situasi yang berbeda. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara di Jalur Gaza pada Sabtu dan Minggu (1–2/8/2026) yang menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pengumuman rencana pelucutan senjata Hamas oleh Presiden Donald Trump.
Serangan terbaru dilaporkan menyasar permukiman warga, tenda pengungsian, hingga fasilitas medis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik dapat mengganggu implementasi kesepakatan penghentian perang (IDN Times, 2/8/2026).
Pelucutan Senjata dan Masa Depan Perlawanan
Siasat pelucutan senjata Hamas melalui skema Board of Peace patut dikritisi. Bagi Palestina, persoalan senjata tidak semata-mata berkaitan dengan peralatan militer, tetapi juga berkaitan dengan posisi tawar dalam menghadapi kekuatan yang selama ini mendominasi konflik.
Karena itu, pelucutan senjata secara menyeluruh perlu dilihat secara kritis. Apakah langkah tersebut benar-benar menjadi jalan menuju perdamaian yang adil atau justru berpotensi melemahkan posisi Palestina dalam menghadapi Israel?
Pembentukan Board of Peace yang diinisiasi AS di bawah Donald Trump juga menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik penyelesaian konflik Palestina. Skema rekonstruksi ekonomi dan pembentukan pemerintahan teknokrat baru, misalnya, perlu dikaji secara mendalam agar persoalan Palestina tidak direduksi menjadi sekadar persoalan ekonomi dan stabilitas kawasan.
Persoalan utama Palestina bukan hanya kehancuran infrastruktur dan kemiskinan, tetapi juga pendudukan, keamanan, kedaulatan, serta hak rakyat Palestina atas tanah dan masa depan mereka.
Ketimpangan dalam Kesepakatan
Salah satu persoalan mendasar yang perlu dipertanyakan adalah ketimpangan posisi dalam kesepakatan.
Jika kelompok-kelompok perlawanan Palestina dituntut menyerahkan persenjataan, sementara Israel tetap memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, publik berhak mempertanyakan bagaimana jaminan keamanan dan perlindungan terhadap rakyat Palestina akan diberikan.
Kesepakatan perdamaian semestinya tidak hanya menuntut satu pihak untuk melepaskan kemampuan pertahanannya. Kesepakatan juga harus memberikan jaminan konkret terhadap keselamatan warga sipil, penghentian kekerasan, penghormatan terhadap hak rakyat Palestina, serta kepastian tidak berulangnya pendudukan dan serangan.
Tanpa jaminan tersebut, pelucutan senjata berisiko menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang semakin besar.
Janji Penarikan Pasukan Israel
BoP menjanjikan penarikan pasukan Israel secara bertahap setelah proses pelucutan senjata Hamas. Namun, janji tersebut tetap perlu diawasi secara ketat.
Sejarah berbagai kesepakatan sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi perjanjian Palestina-Israel kerap menghadapi persoalan serius. Karena itu, masyarakat internasional perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan benar-benar dilaksanakan secara konsisten.
Jika pelucutan senjata berjalan lebih cepat daripada pemenuhan jaminan keamanan dan hak politik rakyat Palestina, risiko ketimpangan kekuatan akan semakin besar. Dalam situasi demikian, rakyat Palestina dapat semakin sulit mempertahankan hak dan kepentingannya.
Islam dan Persoalan Palestina
Dalam perspektif Islam, Palestina bukan sekadar persoalan politik internasional, melainkan juga persoalan umat. Karena itu, penderitaan rakyat Palestina semestinya mendorong umat Islam untuk memperkuat kepedulian, persatuan, dan dukungan terhadap perjuangan mereka.
Kondisi umat Islam yang terpecah ke dalam berbagai negara bangsa membuat respons terhadap persoalan Palestina kerap berjalan sendiri-sendiri. Sebagian negara lebih banyak memberikan bantuan kemanusiaan, pernyataan politik, atau kecaman diplomatik, sementara persoalan mendasar mengenai perlindungan rakyat Palestina belum terselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kembali kesadaran umat mengenai tanggung jawab terhadap sesama Muslim.
Palestina dalam Perspektif Syariat
Dalam khazanah pemikiran Islam, Palestina memiliki kedudukan penting bagi umat Islam. Karena itu, persoalan Palestina tidak semestinya diselesaikan hanya berdasarkan kepentingan politik negara-negara besar.
Solusi terhadap Palestina harus mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap rakyat sipil, penghentian pendudukan, serta hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya.
Perundingan dan berbagai kesepakatan internasional perlu diuji berdasarkan hasil nyata bagi rakyat Palestina. Jangan sampai istilah perdamaian justru digunakan untuk mempertahankan ketidakadilan atau melegitimasi kondisi yang merugikan salah satu pihak.
Membangun Persatuan Umat
Karena itu, perjuangan membela Palestina tidak cukup diwujudkan melalui kecaman dan bantuan kemanusiaan. Umat Islam juga perlu membangun persatuan, meningkatkan kepedulian, memperkuat literasi politik, serta mendorong para pemimpin negeri-negeri Muslim agar mengambil sikap yang lebih tegas dalam membela hak rakyat Palestina.
Dalam perspektif Islam, perubahan mendasar membutuhkan perubahan paradigma politik umat dan penguatan institusi politik Islam. Khilafah Islamiyyah dapat menyatukan umat dan memberikan perlindungan politik terhadap kaum Muslimin.
Namun, perjuangan tersebut harus ditempuh melalui kesadaran, pendidikan, persatuan, dan cara-cara yang tidak menimbulkan korban jiwa atau memperluas penderitaan masyarakat sipil.
Tiga Pilar Kebangkitan Umat
Sebagaimana dijelaskan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kebangkitan Islam membutuhkan tiga hal.
Pertama, pemikiran Islam yang benar, yakni kesadaran bahwa Islam memiliki aturan kehidupan yang menyeluruh dan tidak terbatas pada ibadah ritual.
Kedua, perasaan yang lahir dari akidah dan keimanan yang mendorong setiap Muslim menyadari amanah serta tanggung jawabnya terhadap agama dan umat.
Ketiga, persatuan umat dalam satu visi dan manhaj sehingga umat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama menuju tujuan yang diyakini.
Dengan demikian, persoalan Palestina semestinya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Board of Peace dan berbagai kesepakatan internasional perlu terus dikritisi agar label perdamaian tidak berhenti pada kesepakatan politik, tetapi benar-benar menghadirkan keamanan, keadilan, kebebasan, dan masa depan yang bermartabat bagi rakyat Palestina. [Rn/HEM]
0 Comments: