Oleh: Resti Ummu Faeyza
(Kontributor SSCQMedia.com)
SSCQMedia.com | Gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia rasanya masih terngiang di beberapa wilayah. Berbagai perlombaan dan hiburan rakyat terselenggara. Belum lagi aneka makanan dan minuman tersaji melimpah.
Namun, mirisnya, di bagian lain negeri ini, masyarakat tengah menahan lapar dan berjuang mengobati luka akibat bencana. Aceh, yang hingga kini belum sepenuhnya pulih dari bencana banjir dan longsor, serta Nusa Tenggara Timur yang mengalami gempa berkekuatan 7,7 SR pada 15 Agustus, menghadapi persoalan yang tidak ringan. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah hingga Agustus ini.
Berbagai persoalan rakyat lainnya juga masih membutuhkan perhatian, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan berbagai persoalan lainnya.
Meski begitu, kecepatan tanggap terhadap bencana yang dilakukan berbagai lembaga kemanusiaan patut diapresiasi. Begitu pula sejumlah pejabat daerah yang mulai bergerak membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. Kehadiran pejabat memang sangat diharapkan karena masyarakat membutuhkan kepastian bahwa bantuan dapat didistribusikan secara tepat dan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Namun, persoalan muncul ketika kunjungan ke lokasi bencana lebih banyak menghasilkan dokumentasi, seremoni, dan publikasi daripada bantuan nyata. Masyarakat yang menjadi korban telah kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Mereka tidak membutuhkan kamera, melainkan pertolongan.
Jangan sampai penderitaan rakyat justru menjadi panggung pencitraan, sementara pejabat tampil sebagai pemeran utamanya.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, citra dan personal branding seorang pejabat dapat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam konteks politik dan pemilu. Di sisi lain, karakter kapitalisme yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai orientasi juga dapat membuka peluang komersialisasi berbagai persoalan, termasuk dalam situasi bencana.
Sebagai contoh, Aceh pernah mengalami bencana banjir dan longsor pada November 2025. Hingga kini, sejumlah wilayah disebut belum sepenuhnya pulih. Di Aceh Tengah dan Gayo Lues, misalnya, sejumlah akses jalan masih terputus atau hanya dapat dilalui melalui jalur darurat yang melewati aliran sungai. Di wilayah Linge, anak-anak disebut masih belajar di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang panas dan kurang nyaman. Sementara itu, di Pidie, tumpukan lumpur disebut belum sepenuhnya dibersihkan (ylbhi.or.id, 15/8/2026).
Begitulah kenyataannya. Tidak setiap pejabat yang hadir di lokasi bencana serta-merta dapat menyelesaikan persoalan. Bahkan kehadiran presiden sekalipun dapat menjadi simbol bahwa negara hadir, tetapi kehadiran tersebut tetap harus dibuktikan melalui kebijakan, penanganan, dan pemulihan yang nyata.
Padahal, dalam pandangan Islam, begitu besar pertanggungjawaban seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Namun, paham kapitalisme dan sekularisme, dapat memengaruhi orientasi serta kebijakan penguasa ketika agama dipisahkan dari kehidupan.
Dalam Islam, amanah kepemimpinan sangatlah berat. Kekuasaan bukan ajang untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Penguasa memikul amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Orientasi kepemimpinan dalam Islam bukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ataupun meraih suara pemilih sebanyak-banyaknya, melainkan untuk meraih keridaan Allah Swt.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin dalam membantu rakyat yang tertimpa bencana bukanlah seberapa banyak kamera yang meliput, seberapa banyak unggahan di media sosial, seberapa banyak baliho yang terpampang, ataupun seberapa sering kunjungan dilakukan ke lokasi bencana.
Ukuran keberhasilan adalah seberapa nyata rakyat mendapatkan perlindungan, bantuan, dan pemulihan.
Bencana seharusnya membuat penguasa semakin merendahkan diri dan menyadari berbagai kekurangannya dalam meriayah rakyat, bukan semakin membesarkan diri dan merasa paling berjasa. Sebab, di hadapan penderitaan rakyat, jabatan bukanlah mahkota. Jabatan adalah amanah. Dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari perhitungan.
Wallahu a'lam. [MA/AA]
0 Comments: