Oleh: Ummu Fahhala
(Pegiat Literasi)
SSCQMedia.Com— Fenomena El Nino kembali menjadi sorotan global pada 2026. Beberapa lembaga bahkan menyebut adanya potensi “Godzilla El Nino”. Istilah ini merujuk pada El Nino yang sangat kuat, seperti yang terjadi pada 1997–1998 dan 2015–2016. Walaupun BRIN menilai potensi terjadinya El Nino ekstrem masih kecil, peringatan yang disampaikan tetap jelas: kewaspadaan harus ditingkatkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi penanganan sampah sekaligus mitigasi dampak kemarau panjang di Jawa Barat pada Kamis, 4 Juni 2026, di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons dua persoalan besar sekaligus, yakni krisis sampah dan ancaman El Nino (Bisnis.com, 5 Juni 2026).
Langkah tersebut merupakan sinyal positif. Namun, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Pemerintah bergerak cepat dalam koordinasi, tetapi arah kebijakan sering kali berhenti pada penanganan dampak, bukan pencegahan. Para ahli pun mengingatkan hal serupa. Peneliti BRIN, Eddy Hermawan, sebagaimana dikutip Kompas.com (22 Mei 2026), menyebut potensi El Nino ekstrem memang masih kecil, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan.
Pengelolaan lingkungan yang tepat dapat menekan dampak perubahan iklim. Sebaliknya, kebijakan yang tidak berpihak pada keseimbangan alam justru memperparah keadaan. Alih fungsi lahan terus terjadi, daerah resapan air semakin berkurang, eksploitasi sumber daya alam berlangsung tanpa pengendalian yang kuat, dan sampah industri menumpuk tanpa solusi yang tuntas. Semua itu membentuk lingkaran persoalan yang terus berulang.
Ketika El Nino datang, dampaknya pun menjadi berlipat. Ketersediaan air berkurang, tanah mengering, dan produksi pangan menurun. Kondisi ini bukan semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga hasil dari kebijakan yang tidak berpijak pada prinsip keberlanjutan. Jika pola seperti ini terus berulang, ancaman krisis air dan pangan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sebuah keniscayaan.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek cuaca. Dampaknya merambat hingga ke sektor pangan. Ketergantungan pada impor bahan baku pupuk dan energi semakin memperburuk situasi. Biaya produksi meningkat, petani tertekan, sementara pembukaan lahan baru tidak serta-merta memberikan hasil dalam waktu singkat. Karena itu, solusi parsial tidak akan cukup. Diperlukan pendekatan yang mampu menyentuh akar persoalan.
Solusi Islam
Dalam pandangan Islam, menjaga stabilitas pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di tengah perubahan cuaca merupakan hal yang sangat penting. Pengelolaan lingkungan dan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah kepemimpinan. Rasulullah saw. bersabda:
"Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari).
Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib hadir secara utuh dalam mengurus urusan rakyat, bukan sekadar bertindak ketika masalah telah terjadi.
Islam memandang pertanian sebagai sektor strategis. Negara bertanggung jawab memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator. Negara menyediakan modal bagi petani yang membutuhkan, memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, serta mendorong inovasi pertanian agar produktivitas meningkat.
Islam juga mengatur pemanfaatan lahan secara tegas. Rasulullah saw. bersabda:
"Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud).
Hadis ini mendorong optimalisasi lahan secara produktif. Negara berhak menarik lahan yang ditelantarkan dan memberikannya kepada pihak yang mampu mengelolanya. Dengan mekanisme ini, tidak ada lahan yang dibiarkan terbengkalai.
Lebih jauh, sistem Islam membangun ketahanan pangan dari dalam negeri. Negara tidak menjadikan impor sebagai solusi utama. Jika impor dilakukan, sifatnya hanya sementara dan sesuai kebutuhan. Negara lebih mengutamakan penguatan produksi domestik dan distribusi antarwilayah. Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Umar bin Khaththab mampu mengatasi krisis pangan dengan mengirim bantuan dari wilayah lain yang memiliki surplus produksi.
Selain itu, negara memastikan pembangunan berjalan merata. Desa tidak tertinggal dan petani tidak terpinggirkan. Negara hadir sebagai pelindung sekaligus pengelola urusan rakyat. Dengan pendekatan seperti ini, krisis tidak hanya ditangani saat terjadi, tetapi dicegah sejak awal.
Khatimah
Persoalan sampah dan ancaman El Nino bukan sekadar isu teknis. Keduanya mencerminkan cara pandang manusia dalam menjalankan amanah terhadap alam dan sesama. Ketika kebijakan dibangun atas dasar tanggung jawab yang menyeluruh, solusi yang lahir akan menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, jika kebijakan hanya berfokus pada penanganan gejala, maka masalah yang sama akan terus berulang dengan bentuk yang berbeda.
Karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengelola lingkungan, pangan, dan sumber daya alam secara terpadu demi kemaslahatan rakyat. Islam menawarkan konsep tersebut melalui pengaturan yang menjadikan negara sebagai pengurus urusan umat sekaligus penjaga keseimbangan kehidupan.
Wallahu a'lam bishshawab. [My/WA]
0 Comments: