Oleh: Rosna Fiqliah
(Pemerhati Sosial Politik, Deli Serdang)
SSCQMedia.com—Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi santai kekhawatiran sejumlah pihak terkait kondisi ekonomi nasional dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam pidato peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16 Mei 2026), Prabowo menilai masyarakat kecil, terutama di desa, tidak terlalu terdampak secara langsung oleh gejolak kurs dolar. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp17.949 per dolar AS selama periode libur dan cuti bersama Iduladha 1447 Hijriah (CNN Indonesia, 29 Mei 2026).
Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS kembali menunjukkan rentannya perekonomian Indonesia terhadap gejolak global. Meski dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung, kenyataannya pelemahan rupiah tetap menimbulkan efek berantai yang pada akhirnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk rakyat kecil di pedesaan.
Ketika nilai rupiah melemah, biaya impor berbagai kebutuhan produksi meningkat. Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku industri, energi, alat produksi, hingga sebagian kebutuhan pangan. Kenaikan biaya tersebut mendorong naiknya harga barang dan jasa di dalam negeri sehingga daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup semakin tinggi.
Kerentanan tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi yang diterapkan saat ini. Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis moneter, tetapi juga berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan uang fiat (fiat money) sebagai alat tukar utama. Nilai mata uang dalam sistem ini sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar, arus modal asing, suku bunga global, serta berbagai faktor spekulatif. Akibatnya, perekonomian suatu negara menjadi mudah terguncang oleh faktor-faktor yang berada di luar kendalinya.
Ketergantungan terhadap investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan internasional berbasis dolar semakin memperbesar kerentanan tersebut. Saat dolar menguat, beban pembayaran utang meningkat dan tekanan terhadap APBN bertambah. Pada akhirnya, rakyat harus menanggung dampaknya melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, bertambahnya beban pajak, atau menurunnya kualitas pelayanan publik.
Dalam Islam, konsep moneter dibangun di atas standar nilai yang jelas dan stabil. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fil Islam, Islam menetapkan emas dan perak sebagai standar mata uang bagi kaum muslim. Islam tidak menyerahkan penentuan nilai uang kepada mekanisme pasar atau kebijakan penguasa yang dapat berubah sesuai kepentingan politik dan ekonomi. Karena itu, uang dalam Islam memiliki nilai intrinsik yang nyata, bukan sekadar berdasarkan kepercayaan pasar.
Berbeda dengan sistem uang fiat saat ini yang nilainya mudah berfluktuasi, standar emas dan perak memiliki nilai hakiki yang relatif lebih stabil. Dengan demikian, mata uang tidak mudah mengalami depresiasi akibat spekulasi, permainan pasar, maupun kebijakan negara-negara besar.
Islam juga mengharamkan riba yang menjadi salah satu sumber ketidakstabilan ekonomi global. Negara tidak bergantung pada utang berbunga untuk membiayai pembangunan, melainkan mengelola sumber-sumber pendapatan syar'i melalui baitulmal. Selain itu, sumber daya alam strategis dikelola sebagai milik umum yang hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Islam menawarkan solusi yang lebih mendasar melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara kafah, termasuk penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, pengharaman riba, serta pengelolaan kekayaan umum untuk kesejahteraan rakyat. Dengan sistem ini, stabilitas ekonomi tidak bergantung pada kekuatan dolar ataupun gejolak pasar global, melainkan pada penerapan syariat Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Wallahualam bissawab. [Ni/Ekd]
0 Comments: