Rupiah Melemah, Beban Masyarakat Menengah-Bawah Makin Berat

Oleh: Yunita
(Kontributor SSCQMedia.com)

SSCQMedia.com — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda. Nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi bukan sekadar angka di layar pasar keuangan, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok menengah-bawah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya energi, hingga meningkatnya beban hidup menjadi kenyataan yang semakin dirasakan banyak keluarga di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan besar: sejauh mana negara hadir untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi? Adakah sistem yang mampu memberikan stabilitas ekonomi secara lebih mendasar?

Rupiah Melemah, Harga-Harga Berpotensi Naik

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan signifikan hingga menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS (Tempo.co, 16 Mei 2026).

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai tekanan global, termasuk ketegangan geopolitik internasional yang memicu penguatan dolar AS dan meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Pelemahan rupiah berdampak pada meningkatnya biaya impor bahan baku dan energi yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat di dalam negeri (BBC News Indonesia, 16 Mei 2026).

Di sisi lain, tekanan ekonomi yang meningkat membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya pinjaman daring (pinjol) masyarakat Indonesia yang mencapai Rp98,54 triliun pada Januari 2026 atau naik sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Bisnis Finansial, 3 Maret 2026). Data ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang bergantung pada utang untuk bertahan hidup.

Kelompok masyarakat kecil, termasuk nelayan, juga mengalami tekanan ekonomi akibat menurunnya hasil tangkapan dan sulitnya memperoleh solar bersubsidi (RRI.co.id, 16 Mei 2026). Di sejumlah daerah, nelayan bahkan melakukan aksi protes karena biaya bahan bakar untuk melaut meningkat drastis sehingga mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka (Detik.com, 4 Mei 2026).

Namun demikian, di tengah pelemahan rupiah, pemerintah menyatakan kondisi ekonomi nasional masih aman dan terkendali. Presiden bahkan menyebut pelemahan nilai tukar rupiah tidak terlalu berdampak bagi masyarakat desa karena aktivitas sehari-hari mereka tidak menggunakan dolar AS (Kompas.com, 16 Mei 2026).

Gejolak Global dan Beban yang Ditanggung Rakyat

1. Konstelasi Politik Internasional Memengaruhi Stabilitas Ekonomi Nasional

Dalam sistem ekonomi global saat ini, konflik geopolitik memiliki dampak langsung terhadap stabilitas pasar internasional. Ketegangan antarnegara, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, dapat memicu ketidakpastian pasar, memperkuat dolar AS, dan melemahkan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ketergantungan sistem ekonomi nasional terhadap dolar membuat Indonesia rentan terhadap berbagai gejolak eksternal yang sulit dikendalikan secara mandiri.

2. Kebijakan Dinilai Kurang Responsif terhadap Realitas Masyarakat

Ketika masyarakat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup, respons kebijakan yang terlalu optimistis berpotensi menciptakan jarak antara pengambil kebijakan dan realitas yang dihadapi rakyat.

Persoalan ekonomi tidak berhenti pada indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas fiskal, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ketika daya beli menurun dan biaya hidup meningkat, tekanan ekonomi sesungguhnya telah dirasakan rakyat, meskipun indikator formal tampak stabil.

3. Rakyat Menanggung Beban Sendiri

Ketika perlindungan ekonomi tidak cukup kuat, masyarakat cenderung bertahan dengan cara masing-masing. Sebagian mencari pekerjaan tambahan, mengurangi konsumsi, menjual aset, bahkan terjerat utang berbunga melalui pinjaman daring.

Di sisi lain, meningkatnya utang negara juga menimbulkan kekhawatiran jangka panjang. Beban fiskal pada akhirnya dapat berdampak kepada rakyat melalui kenaikan pajak, pengurangan subsidi, atau berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Konstruksi Solusi Islam

1. Sistem Mata Uang yang Stabil Berbasis Emas dan Perak

Merujuk pada pemikiran yang tertuang dalam Nidzamul Iqtishadi fil Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Hizbut Tahrir memandang bahwa sistem moneter Islam idealnya menggunakan standar emas dan perak (dinar dan dirham).

Dalam perspektif ini, mata uang yang berbasis aset riil dinilai lebih stabil karena tidak mudah terdepresiasi akibat spekulasi, pencetakan uang berlebihan, maupun dominasi mata uang asing.

Dengan sistem Islam, stabilitas nilai tukar dipandang lebih terjaga sehingga daya beli masyarakat lebih terlindungi.

2. Negara Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, negara memiliki kewajiban aktif menjaga stabilitas ekonomi rakyat melalui penerapan syariat ekonomi, antara lain pelarangan riba, pengaturan distribusi barang, pengelolaan kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat, serta pencegahan praktik monopoli dan penimbunan.

Negara diposisikan bukan sekadar regulator, melainkan pengurus langsung kebutuhan masyarakat.

3. Pemimpin Bertanggung Jawab atas Kesejahteraan Rakyat

Dalam konsep politik Islam, pemimpin dipandang sebagai ra'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Karena itu, negara wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraan ekonomi, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta tidak membiarkan rakyat menghadapi tekanan hidup sendirian.

Kesejahteraan masyarakat tidak dipandang sebagai urusan individu semata, melainkan amanah kepemimpinan yang wajib ditunaikan negara.

Kesimpulan

Pelemahan rupiah yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan hidup menunjukkan bahwa masyarakat menengah-bawah berada pada posisi paling rentan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Ketika harga-harga naik, pendapatan stagnan, dan akses ekonomi semakin sulit, rakyat kecil menjadi pihak yang paling merasakan tekanan.

Dalam perspektif Islam, persoalan ini dipandang bukan semata-mata akibat konflik geopolitik atau fluktuasi pasar, melainkan dampak dari sistem ekonomi kapitalistik yang membuat negara bergantung pada dolar dan gagal memberikan perlindungan menyeluruh kepada rakyat.

Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan hanya berupa kebijakan jangka pendek, melainkan perubahan mendasar menuju penerapan sistem ekonomi Islam secara kaffah. Institusi pemerintahan Islam (khilafah) dipandang diperlukan untuk menerapkan sistem moneter berbasis emas dan perak, melarang praktik ribawi, menjaga distribusi kekayaan, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Dengan tata kelola seperti ini, kesejahteraan masyarakat tidak diserahkan kepada mekanisme pasar semata, tetapi dijamin sebagai tanggung jawab negara sesuai syariat Islam.

Wallahualam bissawab. [Hz/Wa]