Oleh: Dhiella Az-Zahra
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Nilai tukar rupiah terus melemah hingga sempat menembus level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat pada Senin (8 Juni 2026).
Pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat karena berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Mengutip data Bloomberg hingga pukul 13.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah ke level Rp18.200. Pada pukul 15.00 WIB, rupiah sedikit menguat dan berada di level Rp18.185 per dolar AS. (Kompas.com, 8 Juni 2026).
Ekonomi yang Rapuh
Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali memperlihatkan rapuhnya kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Meski Presiden Indonesia dalam sebuah video yang beredar di media sosial pernah menyatakan, "Di desa kan enggak pakai dolar," kenyataannya pelemahan rupiah tetap berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.
Polemik global, termasuk konflik internasional dan ketidakpastian pasar, memang turut memengaruhi nilai tukar rupiah. Namun, tekanan ekonomi dalam negeri juga menunjukkan pentingnya kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi tersebut.
Dampak pelemahan rupiah dirasakan di berbagai sektor. Para nelayan, misalnya, menghadapi kenaikan biaya operasional di tengah menurunnya harga jual hasil tangkapan. Demikian pula para petani yang harus menanggung kenaikan harga pupuk nonsubsidi. Tingginya harga pupuk menambah beban biaya produksi pertanian, terlebih ketika harga bahan bakar, benih, dan biaya tenaga kerja juga mengalami kenaikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menjadi pihak yang menanggung dampak terbesar dari ketidakstabilan ekonomi. Karena itu, persoalan anjloknya rupiah tidak hanya berkaitan dengan nilai tukar semata, tetapi juga menyangkut sejauh mana sistem ekonomi dan kebijakan pemerintah mampu melindungi rakyat dari tekanan hidup yang terus meningkat.
Ketika beban ekonomi semakin berat, kebutuhan akan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat menjadi semakin mendesak.
Pemimpin dalam Sistem Islam
Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui kebijakan jangka pendek, tetapi membutuhkan sistem yang menjadikan perlindungan terhadap rakyat sebagai tujuan utama.
Dalam sistem Islam, pemimpin diposisikan sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Dengan posisi tersebut, negara dituntut hadir dan memberikan perlindungan ketika masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Negara berkewajiban memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. [MA/UF]
0 Comments: