Oleh: Nur Afni
(Pemerhati Sosial Politik, Deli Serdang)
SSCQMedia.Com—Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di tengah sulitnya kehidupan masyarakat saat ini. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, kabar terbaru menyebutkan bahwa PT Xacti Indonesia menutup operasional perusahaannya di Depok, Jawa Barat, serta melakukan PHK terhadap 350 karyawan. Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Group tersebut merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang memproduksi berbagai peralatan digital, terutama perangkat digital imaging. Kabar penutupan pabrik dan PHK buruh itu diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (CNBC Indonesia, 25-05-2026).
Mirisnya, gelombang PHK massal terus terjadi di berbagai daerah, terutama pada sektor manufaktur, tekstil, dan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya dalam bidang ekonomi. Padahal saat kampanye, pemimpin negeri ini pernah menjanjikan pembukaan 19 juta lapangan kerja. Namun, setelah menjabat, janji tersebut dinilai belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara jumlah lowongan pekerjaan dan para pencari kerja. Bahkan, satu lowongan pekerjaan dapat diperebutkan oleh ratusan hingga ribuan pelamar.
Pelemahan ekonomi global, gejolak geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya biaya produksi kerap dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan PHK. Pertanyaannya, apakah maraknya PHK massal ini semata-mata akibat kondisi ekonomi global, karena salah memilih pemimpin, atau justru karena kegagalan sistem yang diterapkan saat ini?
Kapitalisme dan Problematika PHK
Sistem yang diterapkan saat ini adalah kapitalisme sekuler, yakni sistem yang berlandaskan pada pemisahan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang nilainya diukur berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selama tenaga kerja dianggap produktif dan menguntungkan, keberadaannya akan dipertahankan. Namun, ketika dinilai tidak lagi memberikan keuntungan, PHK menjadi pilihan yang dianggap wajar dengan berbagai alasan.
Dengan demikian, PHK sejatinya bukan sekadar kebijakan perusahaan semata, melainkan konsekuensi dari paradigma ekonomi yang menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi.
Dalam sistem kapitalisme sekuler, pekerja diposisikan sebagai instrumen produksi yang dapat dikurangi atau digantikan demi menjaga profitabilitas perusahaan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin pun tampak semakin nyata. Lapangan pekerjaan dibuka bukan semata untuk memenuhi kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan perhitungan keuntungan para pemilik modal.
Sistem kapitalisme sekuler dipandang bermasalah karena merupakan hasil pemikiran manusia yang terbatas. Sistem yang dianggap cacat tentu tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang menjalankan amanah kepemimpinannya secara optimal. Dalam sistem ini, ukuran keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh capaian materi daripada kesejahteraan rakyat, padahal kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa rakyat masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, meskipun negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam sistem kapitalisme, negara dinilai lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan pemilik modal dan pihak asing daripada sebagai pengurus urusan rakyat.
Islam Menawarkan Solusi
Dalam Islam, negara berfungsi sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Seorang pemimpin wajib bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan perlindungan rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan rakyat kehilangan sumber penghasilan tanpa menghadirkan solusi yang nyata.
Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya merupakan salah satu kewajiban negara terhadap rakyat. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang dinilai hanya menawarkan solusi tambal sulam, Islam menawarkan solusi yang menyentuh akar persoalan.
Islam juga mengatur kepemilikan secara jelas, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengaturan ini bertujuan mencegah monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Adapun kepemilikan umum, seperti sumber daya air, energi, dan hutan, merupakan hak seluruh rakyat yang tidak boleh dikuasai individu maupun kelompok tertentu.
Bahkan, seorang penguasa sekalipun tidak diperbolehkan menguasai harta kepemilikan umum tersebut. Berbeda dengan kondisi saat ini yang dinilai membuka peluang privatisasi sumber daya alam oleh pihak asing maupun kelompok oligarki.
Dengan distribusi kekayaan yang adil dan transparan, aktivitas ekonomi diyakini akan berkembang lebih luas dan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Pengelolaan kepemilikan umum dapat menjadi sumber pemasukan negara yang kemudian didistribusikan untuk kemaslahatan umat sekaligus menciptakan peluang kerja yang luas.
Selain itu, Baitulmal sebagai institusi keuangan negara dalam Islam berfungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga rakyat tidak terus-menerus dibebani tingginya biaya hidup.
Ketika PHK massal terus terjadi, angka pengangguran akan meningkat. Dampaknya, potensi kriminalitas bertambah dan kemiskinan semakin meluas. Padahal Indonesia merupakan negeri yang mayoritas penduduknya muslim dan dianugerahi sumber daya alam yang melimpah.
Islam dipandang menawarkan solusi yang nyata, bukan sekadar janji. Dalam Islam, rakyat merupakan tanggung jawab negara. Melalui pengaturan kepemilikan yang jelas, pengelolaan sumber daya alam sebagai hak publik, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Islam diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Inilah solusi mendasar untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Pemimpin yang bertakwa dan amanah hanya dapat lahir dari sistem yang sahih, yaitu sistem Islam yang berasal dari Allah Swt. Sebaliknya, sistem yang rusak hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan menambah kesengsaraan rakyat.
Sudah saatnya umat bangkit dan bersatu untuk menerapkan kembali sistem Islam sebagai solusi hakiki atas berbagai problem kehidupan. Wallahu a'lam bishshawab. [ry/PR]
0 Comments: