Oleh: Arum
(Komunitas Setajam Pena)
SSCQMedia.Com— Baru sebulan yang lalu dunia memperingati Hari Buruh Internasional, tepatnya pada 1 Mei 2026. Namun, berbagai tuntutan dan kesepakatan yang disuarakan dalam momentum tersebut hingga kini belum juga terealisasi. Alih-alih memperoleh perbaikan nasib, para buruh justru dihadapkan pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat akibat konflik global, melemahnya nilai tukar rupiah, serta naiknya biaya produksi. Salah satu kasus PHK terbaru terjadi di perusahaan yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. PT Xacti Indonesia dilaporkan melakukan PHK terhadap 350 karyawannya.
Dikutip dari CNN Indonesia (26 Mei 2026), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan bahwa sekitar 350 karyawan PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, terkena PHK. Perusahaan tersebut juga dilaporkan menutup seluruh kegiatan operasionalnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa gelombang PHK bukan lagi persoalan yang berdiri sendiri. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, memperoleh pekerjaan harus melalui persaingan yang sangat ketat. Bahkan, satu lowongan pekerjaan dapat dilamar oleh ribuan orang. Fenomena PHK terus bermunculan dan dikhawatirkan akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kondisi ini memperlihatkan sistem yang dinilai belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Di satu sisi pekerjaan sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain PHK terus terjadi.
Dalam sistem kapitalisme, penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada kepentingan modal. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas bukan karena kebutuhan tenaga kerja tidak ada, melainkan karena lapangan kerja hanya dibuka ketika dianggap menguntungkan pemilik modal.
Dalam mekanisme kapitalisme, negara lebih banyak berperan sebagai regulator ketika gelombang PHK melanda. Berbagai regulasi yang diterapkan sering kali dinilai lebih berpihak pada efisiensi dan keuntungan perusahaan. Akibatnya, buruh dan rakyat kecil kerap menjadi pihak yang paling terdampak ketika perusahaan menghadapi persoalan ekonomi.
Negara umumnya hanya menawarkan jaring pengaman sosial. Padahal, negara seharusnya berperan sebagai ra'in (pengurus rakyat) yang menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Dengan demikian, setiap kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Kondisi ini berbeda dengan Sistem Ekonomi Islam yang dipandang mampu memutus ketergantungan pada model kapitalisme. Sistem ini memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh manusia, baik muslim maupun nonmuslim, dengan hak dan kewajiban yang sama selama berada dalam naungan negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Negara Islam atau Khilafah membangun struktur kepemilikan yang mampu mencegah monopoli dan ketimpangan distribusi kekayaan. Struktur kepemilikan tersebut diyakini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang luas sekaligus menjadi jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, Khilafah berkewajiban menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara langsung bagi seluruh rakyat.
Hal ini sejalan dengan sabda Nabi saw.:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."
(HR Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang melimpah merupakan kekayaan yang harus dikelola untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan berpotensi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apabila kekayaan tersebut dikelola negara sesuai ketentuan syariat dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, berbagai kebutuhan serta fasilitas publik dapat terpenuhi dengan baik.
Karena itu, umat Islam perlu kembali menjadikan aturan Allah Swt. sebagai pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, diharapkan berbagai persoalan yang menimpa masyarakat, termasuk masalah ketenagakerjaan, dapat memperoleh solusi yang mendasar.
Wallahu a'lam bi ash-shawab. [My/WA]
0 Comments: