Nyawa Ibu Menanti Perlindungan

Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)

SSCQMedia.Com—Ketua Umum POGI, Prof. Budi Wiweko, menyebut Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran hidup, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, lebih dari 21 ribu perempuan meninggal setiap tahun akibat kanker serviks. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan kesehatan dan kesenjangan antardaerah yang menyebabkan banyak kasus terlambat ditangani (Indopos, 21 April 2026).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kesehatan perempuan masih menjadi persoalan serius. Ironisnya, kondisi itu terjadi ketika jumlah dokter spesialis kandungan secara nasional sebenarnya tidak mengalami kekurangan. Persoalan yang muncul justru terletak pada penyebarannya yang tidak merata. Sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan daerah terpencil dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan tenaga kesehatan. Akibatnya, banyak ibu hamil kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan memadai ketika menghadapi risiko kehamilan maupun persalinan.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan tidak cukup dilihat dari jumlah tenaga medis yang tersedia. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara memastikan seluruh rakyat memperoleh akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Selama masih ada daerah yang kekurangan dokter, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan, selama itu pula keselamatan rakyat belum sepenuhnya terjamin.

Potret Sistem Sekuler

Tingginya angka kematian ibu menunjukkan bahwa negara belum optimal melindungi nyawa perempuan. Padahal, keselamatan ibu berkaitan langsung dengan masa depan generasi. Ketika seorang ibu meninggal saat hamil atau melahirkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga masyarakat secara luas.

Banyak pihak menilai distribusi dokter kandungan menjadi penyebab utama. Penilaian tersebut memang tidak keliru, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Masalah sebenarnya terletak pada tidak meratanya pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Ketersediaan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, alat kesehatan, hingga akses transportasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Dalam sistem kapitalisme, kesehatan sering diposisikan sebagai sektor yang mengikuti pertimbangan ekonomi. Akibatnya, pembangunan layanan kesehatan lebih mudah berkembang di daerah yang memiliki daya dukung ekonomi tinggi. Sebaliknya, daerah yang jauh dan sulit dijangkau sering kali tertinggal. Negara akhirnya lebih banyak berfungsi sebagai pembuat aturan, bukan sebagai pengurus yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyat.

Dampaknya sangat nyata. Banyak masyarakat di pelosok harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Tidak sedikit ibu hamil yang terlambat memperoleh penanganan karena terbatasnya fasilitas dan tenaga medis. Akibatnya, risiko kematian ibu maupun bayi semakin besar.

Karena itu, tingginya AKI bukan sekadar persoalan teknis kesehatan, melainkan persoalan sistem yang gagal menjamin pemerataan pelayanan. Selama kesehatan masih dipandang dengan pendekatan untung-rugi, kesenjangan layanan akan terus terjadi dan rakyatlah yang menanggung akibatnya.

Teladan Umar bin Khattab

Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan urusan kesehatan kepada mekanisme pasar ataupun membiarkan rakyat berjuang sendiri untuk memperoleh pelayanan yang layak.

Prinsip ini tampak jelas dalam kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebagai khalifah, beliau tidak memandang jabatan sebagai kehormatan, melainkan amanah untuk melayani rakyat. Umar dikenal sering berkeliling pada malam hari guna memastikan tidak ada rakyat yang terlantar. Ketika menemukan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, beliau segera mengambil tindakan tanpa menunggu laporan resmi.

Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Umar menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Mengetahui hal itu, Umar tidak memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beliau sendiri memikul karung gandum dari Baitulmal dan mengantarkannya kepada keluarga itu. Sikap ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan rakyat.

Semangat yang sama diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Pada masa Khilafah, negara menyediakan tabib untuk melayani masyarakat dan menanggung kebutuhan pengobatan rakyat. Pelayanan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan sebagai ladang bisnis. Negara juga memastikan setiap wilayah berada dalam pengawasan pemerintahan sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera diketahui dan dipenuhi.

Bahkan, dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah menugaskan seseorang untuk membantu perempuan yang akan melahirkan setelah mengetahui adanya warga yang kesulitan menghadapi persalinan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keselamatan ibu dan anak menjadi perhatian langsung negara, bukan urusan pribadi yang dibiarkan tanpa bantuan.

Selain menyediakan tenaga pelayanan, negara juga membangun sarana yang memudahkan mobilitas masyarakat serta distribusi layanan ke berbagai wilayah. Dengan demikian, rakyat tidak dipersulit untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Pembiayaan seluruh pelayanan publik, termasuk kesehatan, berasal dari Baitulmal. Karena itu, rakyat dapat memperoleh layanan tanpa dibebani biaya. Orientasi negara bukanlah keuntungan, melainkan menjaga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya angka kematian ibu saat ini menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola kesehatan. Teladan Umar bin Khattab membuktikan bahwa pemimpin yang menerapkan syariat Islam akan memandang keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan, bukan sekadar target program.

Karena itu, persoalan kesehatan tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan parsial. Diperlukan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah agar negara benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Dengan cara inilah pelayanan kesehatan dapat merata, mudah diakses, dan mampu menjaga keselamatan setiap ibu di seluruh wilayah negeri.

Wallahu a'lam bish-shawab. [Hz/EW]