Oleh: Ummu Fahhala
(Pegiat Literasi)
SSCQMedia.Com—Akibat menurunnya nilai rupiah, terjadi inflasi di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Barat. Majalengka tercatat mengalami inflasi tertinggi sejak April 2026 dengan angka mencapai 3,01 persen. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Goodstats.id, 23 Mei 2026).
Sementara itu, Indramayu menunjukkan kinerja ekonomi yang lemah. Pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 3,09 persen. Angka ini tertinggal dibandingkan 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat yang masih mencatat pertumbuhan positif (Bandung.bisnis.com, 29 Mei 2026).
Selain itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin nyata. Riset CORE Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 15.000–20.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Risiko ini paling besar terjadi di kawasan industri Jawa Barat (Akurat.co, 29 Mei 2026).
Kondisi ini merupakan sinyal bahaya. Inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melemah, dan PHK mengintai. Semua bergerak dalam arah yang sama, yakni menambah tekanan terhadap kehidupan rakyat.
Pelemahan ekonomi nasional memperbesar risiko PHK dan menekan daya beli masyarakat. Sektor industri menjadi yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Jawa Barat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang serius. Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat kecil akan menjadi pihak yang paling terdampak. Demikian pula dengan berbagai provinsi lain di Indonesia yang mengalami tekanan serupa.
Kapitalisme dan Lingkaran Tekanan Ekonomi
Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Sistem ekonomi yang berlaku saat ini memiliki peran besar dalam membentuk situasi tersebut. Kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sering kali mengabaikan aspek pemerataan.
Inflasi yang tinggi secara langsung menggerus daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara pendapatan tidak ikut bertambah. Akibatnya, rakyat dipaksa menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak menguntungkan.
Di sisi lain, lapangan pekerjaan semakin terbatas. Perusahaan berupaya menekan biaya produksi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja demi menjaga keuntungan. Dalam sistem ini, stabilitas ekonomi rakyat sering kali bukan menjadi prioritas utama. Keuntungan pemilik modal justru menjadi pusat perhatian.
Lebih jauh lagi, negara cenderung bertindak sebagai regulator daripada pelindung rakyat. Negara membuka pasar dan memberikan ruang yang luas bagi korporasi. Namun, ketika rakyat menghadapi tekanan ekonomi, respons perlindungan yang diberikan sering kali tidak memadai.
Islam dan Jaminan Kesejahteraan
Islam menawarkan pendekatan yang berbeda. Islam menempatkan negara sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu.
Allah Swt. berfirman,
"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."
(QS Al-Anbiya [21]: 107)
Ayat ini menegaskan bahwa sistem Islam hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.
Rasulullah saw. juga bersabda,
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."
(HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib memastikan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.
Dalam praktiknya, negara dalam sistem Islam menyediakan berbagai kebutuhan publik secara cuma-cuma atau mudah diakses oleh masyarakat. Negara menjamin pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, dan menjaga keamanan tanpa membebani rakyat.
Selain itu, negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan sumber daya tersebut tidak diserahkan kepada swasta ataupun korporasi besar yang berorientasi pada keuntungan semata.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra., negara aktif memastikan distribusi pangan berjalan merata. Ketika terjadi paceklik, beliau turun langsung menangani kondisi tersebut dan memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan.
Penutup
Situasi yang terjadi di negeri ini harus menjadi bahan renungan bersama. Angka inflasi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ancaman PHK bukan sekadar data statistik. Semua itu mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya berupa kebijakan teknis. Persoalan ini memerlukan perubahan cara pandang melalui penerapan sistem yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Islam menawarkan solusi yang menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Semua aturan tersebut bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.
Apabila solusi ini diterapkan, stabilitas ekonomi bukan lagi sekadar harapan. Kesejahteraan tidak lagi menjadi impian, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap individu dalam masyarakat.
Wallahu a'lam bishshawab. [My/HEM]
0 Comments: