Oleh: Rya
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menurut Ketua Umum POGI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, AKI di Indonesia mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses layanan kesehatan, disparitas antarwilayah, norma sosial, stigma, serta kekerasan berbasis gender yang masih membatasi perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang layak (koranindopos.com, 21/4/2026).
Kondisi tersebut menjadi ironi di tengah jumlah dokter obstetri dan ginekologi (obgin) yang melebihi kebutuhan nasional. Sayangnya, sebagian besar dokter spesialis tersebut terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Hal ini terjadi karena fasilitas dan tingkat kesejahteraan di kota besar lebih memadai, sedangkan di daerah 3T masih jauh dari kondisi yang layak. Akibatnya, angka kematian ibu lebih banyak terjadi di daerah yang minim layanan kesehatan dibandingkan di wilayah perkotaan.
Kurangnya pemerataan dokter obgin berbanding lurus dengan tingginya angka kematian ibu. Banyak dokter spesialis memilih bertugas di kota-kota besar. Ketertinggalan pembangunan di daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para dokter enggan bertugas di wilayah terpencil. Di sisi lain, program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) saat ini tidak dapat dijalankan karena dinilai bertentangan dengan hak individu dalam menentukan tempat kerja.
Tingginya angka kematian ibu tidak bisa dianggap remeh. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya layanan kesehatan yang disediakan negara dan berpotensi mengancam keberlangsungan generasi. Dalam sistem kapitalisme, kesehatan dipandang sebagai sektor yang tidak lepas dari pertimbangan ekonomi. Sementara itu, pembangunan sering kali dijalankan berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Pembangunan wilayah 3T membutuhkan biaya yang besar. Dalam logika kapitalisme, tanpa adanya jaminan keuntungan, pembangunan cenderung tidak menjadi prioritas. Negara baru bergerak ketika terdapat nilai ekonomi atau kepentingan investasi yang dianggap menguntungkan.
Dalam Islam, kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dipenuhi negara, selain pendidikan dan keamanan. Islam menempatkan negara sebagai pengurus urusan rakyat yang berkewajiban menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Karena itu, standar yang digunakan negara dalam mengurus rakyat bukanlah pertimbangan untung dan rugi sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau, bahkan gratis, beserta sumber daya manusianya. Negara juga wajib mewujudkan pemerataan dokter obgin di seluruh wilayah, memberikan edukasi kesehatan kepada para ibu, serta membiayai pendidikan calon dokter hingga lulus dengan kompetensi yang memadai.
Setelah lulus, negara dapat menugaskan tenaga medis ke berbagai wilayah yang membutuhkan, termasuk daerah 3T. Negara juga wajib menyediakan rumah sakit dengan fasilitas lengkap serta membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan sarana transportasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Selain itu, tenaga medis diberikan jaminan kesejahteraan yang layak, termasuk penghasilan yang memadai, fasilitas riset, dan akses terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Seluruh pembiayaan tersebut berasal dari Baitulmal. Berbagai upaya itu merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga dan melindungi jiwa rakyatnya. Dengan demikian, angka kematian ibu dapat ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat. [Ni/Ekd]
0 Comments: