Oleh: Resti Ummu Faeyza
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Gelombang demonstrasi besar melanda Amerika Serikat pada akhir Maret 2026. Lebih dari dua juta warga turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Aksi ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan sesaat, melainkan cerminan krisis yang semakin dalam di tubuh negara adidaya tersebut. Di balik slogan “tanpa raja”, tersimpan kemarahan publik terhadap kepemimpinan yang dianggap otoriter, elitis, dan semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Aksi ini tersebar di sekitar 3.000 titik di 50 negara bagian, dengan estimasi massa mencapai 5–7 juta orang. Jumlah tersebut melampaui rekor peserta demonstrasi dalam setahun terakhir (Kompas.com, 30/3/2026).
Fenomena ini semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang kian mengkhawatirkan. Pada Maret 2026, utang nasional AS menembus angka 39 triliun dolar AS, atau setara lebih dari Rp661.000 triliun. Jika dihitung per individu, setiap warga menanggung beban utang sekitar Rp1,93 miliar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa AS tengah berada di ambang krisis fiskal yang serius.
Lonjakan utang ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Salah satu pemicunya adalah peningkatan belanja militer yang signifikan, terutama akibat keterlibatan AS dalam konflik geopolitik, termasuk ketegangan yang melibatkan Israel dan Iran. Di sinilah terlihat keterkaitan erat antara krisis ekonomi dan kebijakan politik luar negeri.
Ambisi global yang diusung kepemimpinan Amerika Serikat, termasuk pada era Donald Trump, menjadi faktor penting dalam situasi ini. Dengan pendekatan agresif dan berorientasi dominasi, kebijakan luar negeri diarahkan untuk mempertahankan hegemoni global, termasuk melalui kekuatan militer. Namun, ambisi tersebut harus dibayar mahal melalui pembengkakan anggaran negara.
Alih-alih memperkuat stabilitas domestik, kebijakan ini justru memperbesar beban ekonomi rakyat. Utang yang terus menumpuk menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat mengancam kestabilan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, demonstrasi “No Kings” dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dinilai gagal melindungi rakyatnya.
Lebih jauh, sikap Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam konflik Palestina serta membangun aliansi dengan negara-negara Eropa dan sebagian negara Teluk untuk menghadapi Iran semakin memperjelas arah politik luar negeri yang sarat kepentingan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memicu ketegangan global yang lebih luas.
Bagi banyak pihak, kondisi ini menjadi titik balik kesadaran. Warga Amerika mulai mempertanyakan arah kebijakan negaranya, sementara masyarakat dunia semakin melihat bagaimana hegemoni kapitalisme global dijalankan. Sistem ini tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga melanggengkan konflik demi kepentingan kekuasaan dan pasar.
Yang lebih memprihatinkan, sebagian penguasa di negeri-negeri Muslim justru bersekutu dengan Amerika Serikat. Alih-alih melindungi kepentingan umat, mereka menjadi bagian dari dinamika politik global yang merugikan dunia Islam. Dukungan terhadap kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut memperpanjang konflik dan melemahkan posisi umat Islam secara global.
Dalam situasi ini, penting bagi umat Islam untuk membangun kesadaran politik yang lebih kuat. Hegemoni kapitalisme dan sistem demokrasi yang diusung Barat telah membawa dampak besar terhadap tatanan dunia, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam hubungan antarbangsa yang sarat konflik.
Oleh karena itu, upaya penyadaran politik umat perlu terus digencarkan. Edukasi mengenai sistem Islam, politik Islam, dan konsep kepemimpinan dalam Islam menjadi penting. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menawarkan sistem komprehensif dalam pengelolaan negara dan hubungan internasional.(∞
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan alat dominasi, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Sistem Khilafah, misalnya, menawarkan model pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan, bukan pada kepentingan segelintir elit atau kekuatan global.
Dengan penerapan syariat secara menyeluruh, hubungan antarnegara dibangun atas dasar keadilan, bukan eksploitasi. Konflik tidak dijadikan alat untuk meraih keuntungan ekonomi atau politik, melainkan diselesaikan dengan prinsip yang menjaga kemaslahatan bersama.
Lebih dari itu, Khilafah memiliki potensi menyatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan, sehingga tidak mudah dipecah belah oleh kekuatan asing. Dengan persatuan tersebut, umat Islam dapat berdiri sejajar dengan kekuatan dunia lainnya tanpa tunduk pada tekanan eksternal.
Pada akhirnya, demonstrasi “No Kings” bukan sekadar peristiwa domestik di Amerika Serikat, melainkan simbol krisis sistem yang lebih luas. Ketika masyarakat di pusat kapitalisme mulai mempertanyakan sistem yang ada, hal ini menjadi momentum bagi dunia, khususnya umat Islam, untuk menawarkan alternatif yang lebih adil dan manusiawi.
Perubahan tidak akan terjadi tanpa kesadaran, dan kesadaran tidak akan tumbuh tanpa upaya yang berkelanjutan. Sudah saatnya umat Islam mengambil peran aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik, yaitu tatanan yang tidak didasarkan pada kepentingan sempit, melainkan pada nilai-nilai keadilan yang hakiki.
Wallahu a‘lam. [Hz/En]
0 Comments: