Ulama dan Umara di Tengah Polemik Palestina

SSCQMedia.Com — Terkait masuknya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah dewan dunia besutan Donald Trump, sejumlah ormas Islam dan kalangan pesantren besar diundang Presiden ke Istana Negara untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menyebut bahwa para tokoh memahami dan memberikan dukungan, serta berharap Presiden mampu berkontribusi dalam memerdekakan Palestina.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan kontribusi Indonesia dalam mendorong upaya pencegahan jatuhnya lebih banyak korban di wilayah konflik (m.jpnn.com, 03/02/2026).

Tokoh-tokoh yang hadir di Istana Negara di antaranya K.H. Miftachul Akhyar, Haedar Nashir, K.H. Yahya Cholil Staquf, K.H. Anwar Iskandar, Adian Husaini, Hamdan Zoelva, Quraish Shihab, hingga Yusuf Hamka. Hadir pula perwakilan dari Muslimat NU dan Aisyiyah. Sementara itu, dari kalangan pesantren, hadir perwakilan lembaga-lembaga besar seperti Pondok Modern Gontor, Tebuireng Jombang, Lirboyo Kediri, Sidogiri Pasuruan, Tambakberas Jombang, hingga Amanatul Ummah Mojokerto.

Dukungan dari kalangan ulama bagi pemerintah menjadi sangat krusial mengingat besarnya arus penolakan dan kritik tajam dari umat Islam di berbagai platform media sosial terhadap keputusan bergabung dalam BoP. Kehadiran para pemimpin umat ini diharapkan mampu meredam polemik di masyarakat. Pemerintah pun meminta dukungan terkait isu perdamaian global dalam arah kebijakan luar negeri.

Sejalan dengan tujuan undangan tersebut, Yahya Staquf menilai para hadirin menyetujui dan memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui organisasi besutan Trump ini. Muhadjir Effendy juga menyebut bahwa meski ada yang menyampaikan aspirasi dan kritik, hal itu tidak sampai memicu perdebatan. Ia menilai 100% hadirin memahami maksud pemerintah. Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI, bahkan menegaskan dukungan selama keanggotaan Indonesia ditujukan untuk kemaslahatan umat dan kemanusiaan.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Meski Israel juga menjadi bagian dari Board of Peace, hanya berselang dua hari dari penandatanganan pakta, bom justru dijatuhkan dan menewaskan puluhan orang di Gaza. Hal ini terus terjadi sejak gencatan senjata ditandatangani hingga saat ini.

Hampir setiap hari rakyat Gaza dibantai. Ratusan nyawa melayang, banyak warga menjadi penyandang disabilitas, dan kehilangan tempat berteduh meski hanya berupa tenda nonpermanen. Garis batas wilayah sipil Gaza pun sering dipindahkan secara sepihak oleh Israel guna mempersempit ruang gerak rakyat Palestina.

Dalam akun Instagram @gregetkallabuana, dijelaskan secara gamblang alokasi uang iuran keanggotaan BoP senilai US$1 miliar. Greget menyebut dana tersebut dialokasikan untuk Peace Stabilization, Security Governance Transition, Humanitarian Corridor & Logistics, dan Peace Enforcement Monitoring.

Gaza tampak seperti proyek manajemen, bukan proyek perdamaian bagi Palestina. Sebab bagi BoP, perdamaian berarti stabilitas yang nantinya akan mengundang investasi. Dari sinilah (mungkin) keadilan baru akan tercipta. Tidak heran jika Jared Kushner, menantu Trump yang merupakan pengusaha properti, dengan bangga mempresentasikan Gaza sebagai the next metropolitan.

Mengandalkan BoP untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina bak mimpi di siang bolong. Terlebih dengan posisi one-man show Trump yang memiliki kekuasaan mutlak di dalamnya, termasuk hak menentukan keanggotaan. Tidak dimasukkannya Palestina dalam keanggotaan BoP menjadi bukti kemustahilan mimpi kemerdekaan tersebut.

Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 187 menyebut dengan gamblang peran ulama:

Ibnu Katsir menyebut ayat ini sebagai peringatan bagi ulama sebagai orang yang diberi hikmah. Ulama memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan penguasa bila salah, mendampingi, dan memberi nasihat. Posisi ulama tidak boleh berada "di bawah" ketiak penguasa karena bisa menyebabkan rasa segan untuk menyuarakan kebenaran.

Sejarah mencatat Imam Abu Hanifah berani menolak harta dan jabatan dari khalifah. Atha bin Abi Rabah mengguncang istana Khalifah Hisyam bin Abdul Malik dengan keberanian nasihatnya. Banyak ulama lain yang tetap teguh pada kebenaran meski harus berhadapan dengan penguasa, bahkan merasakan dinginnya sel penjara.

Ketika ulama tidak lagi memiliki posisi merdeka karena terikat jabatan atau harta, maka tidak akan ada lagi nasihat dan peringatan bagi umara (pemimpin). Saat diundang ke istana, mereka berisiko sekadar dijadikan "stempel" bagi kebijakan penguasa. Marwah pun tak lagi terjaga.

Dari daftar undangan, tampak beberapa di antaranya adalah pembantu Presiden dalam kabinet serta pimpinan organisasi yang mendapat janji hak kelola tambang.

Sebagai tanah kharajiyah yang dibebaskan (futuhat) melalui jihad, Palestina adalah hak setiap muslim dan kewajiban menjaganya ada di pundak mereka. Israel didirikan di atas tanah Palestina yang dirampas paksa, dilegalkan, bahkan kini didukung untuk terus menjajah. BoP adalah mimpi yang dijejalkan zionis melalui tangan Trump untuk memastikan penjajahan dan genosida di Gaza berjalan secara "legal".

Indonesia telah menandatangani keanggotaan BoP dan mendapatkan "stempel" dari para ulama yang mendukung dengan frasa "selama untuk kemaslahatan dan kemanusiaan." Entah sadar atau tidak, kehadiran di istana tersebut mendudukkan mereka sebagai pendukung kebijakan yang menyakiti perasaan umat. Mendukung penjajahan tidak hanya menyalahi syariat, tetapi juga mencederai pembukaan UUD 1945.

Palestina harus merdeka, tetapi tidak melalui BoP. Perjuangan harus jelas dan tegas memisahkan mana jalan yang hak dan mana yang batil. Hal ini hanya mungkin melalui persatuan umat. Jangan sampai kecintaan pada dunia masuk ke dalam hati, hingga pikiran dipenuhi ketakutan dan akal terjebak dalam skenario Trump, sementara merasa sedang bersama Palestina.

Naudzubillahi min dzalik. [My/UF]