Sebelas Juta PBI Dinonaktifkan, Negara Berhemat Rakyat Sekarat

Oleh: Ummu Inqilabyy
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Sungguh miris. Pemerintah melakukan penonaktifan secara masif tanpa sistem mitigasi yang matang. Dampaknya, pasien penyakit kronis seperti jantung dan stroke baru mengetahui kartu mereka tidak aktif saat sudah berada di loket rumah sakit. Kondisi ini memicu kepanikan dan berpotensi menimbulkan hambatan medis yang fatal, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 13 Februari 2026.

Penonaktifan 11 juta peserta PBI BPJS dengan dalih verifikasi data dinilai sebagai bentuk arogansi birokrasi yang mengorbankan keselamatan rakyat di atas kertas administrasi. Terutama bagi pasien cuci darah yang jadwal perawatannya tidak dapat ditunda hanya karena menunggu validasi dari RT, RW, maupun dinas sosial.

Langkah pemerintah yang meminta rumah sakit tetap melayani tanpa kejelasan penjaminan biaya dipandang sebagai bentuk lepas tangan yang sistematis. Pada praktiknya, fasilitas kesehatan tidak akan mampu menanggung beban pembiayaan tanpa kepastian regulasi yang jelas dan tuntas.

Ironis ketika negara melakukan pemutakhiran data dengan cara memutus akses layanan dasar. Hak kesehatan warga berubah menjadi beban birokrasi yang berbelit dan berisiko membahayakan keselamatan jiwa.

Selain itu, penonaktifan jutaan peserta PBI BPJS dinilai sebagai bentuk kezaliman administratif yang menempatkan validasi data di atas nyawa manusia. Negara terkesan membiarkan rakyat miskin menghadapi ketidakpastian layanan, lalu bergerak melakukan reaktivasi setelah protes publik menguat. Hal ini dipandang sebagai pengabaian serius terhadap hak hidup warga negara.

Kebijakan ini sekaligus menguatkan pandangan bahwa dalam sistem kapitalisme, layanan kesehatan telah bergeser dari hak dasar menjadi komoditas yang bersifat transaksional.

Perspektif Sistem Islam

Berbeda dengan sistem Islam, kesehatan dipandang sebagai kebutuhan dasar publik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab mutlak negara. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga tanpa membedakan status sosial dan ekonomi.

Model pengelolaan layanan kesehatan dalam Islam bersifat tersentralisasi di bawah kendali negara. Fasilitas medis dikelola secara mandiri dan tidak diserahkan kepada sektor swasta, demi menjaga keadilan serta mencegah komersialisasi layanan kesehatan. Secara finansial, operasionalnya ditopang oleh dana Baitulmal yang bersumber dari berbagai pos pemasukan strategis seperti fai, kharaj, serta hasil pengelolaan kepemilikan umum, termasuk sumber daya alam. Dengan demikian, ketersediaan anggaran bersifat tetap dan berkelanjutan.

Apabila terjadi kondisi darurat atau kekurangan dana yang mengancam keselamatan jiwa rakyat, negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak sementara yang disebut dharibah. Kebijakan ini bersifat temporer dan bertujuan memastikan hak kesehatan setiap individu tetap terpenuhi secara menyeluruh dan merata.

Teladan Sejarah Peradaban Islam

Terdapat kisah pelayanan kesehatan gratis pada masa Khalifah Al-Walid I. Pada masa itu, negara memandang penyakit menular dan cacat fisik bukan sekadar masalah individu, melainkan tanggung jawab negara untuk mencegah bahaya. Ia mendirikan rumah sakit khusus di Damaskus yang melayani penderita kusta dan tunanetra.

Negara tidak hanya memberikan pengobatan gratis, tetapi juga menerapkan kebijakan yang manusiawi, antara lain:

1. Isolasi yang layak
   Penderita kusta diberikan tempat tinggal khusus agar penyakit tidak menular, sementara seluruh kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh Baitulmal.

2. Tunjangan bagi pasien
   Pasien tidak hanya diobati, tetapi juga diberikan tunjangan hidup agar tidak perlu mengemis atau merasa menjadi beban masyarakat.

3. Pelayanan pendampingan khusus
   Khalifah memerintahkan agar setiap tunanetra didampingi seorang pemandu dan setiap penyandang disabilitas fisik dibantu pelayan yang digaji oleh negara.

Tradisi ini berlanjut pada masa Shalahuddin Al-Ayyubi. Salah satu contoh yang terkenal adalah Rumah Sakit Al-Mansuri di Kairo. Di sana tidak ada perbedaan layanan antara kaya dan miskin. Semua pasien memperoleh obat dan makanan bergizi secara cuma-cuma. Bahkan disebutkan, pasien yang mengalami kesulitan tidur diberikan hiburan berupa lantunan musik atau pembacaan kisah agar lebih tenang. Hal ini menunjukkan perhatian negara terhadap kesehatan fisik sekaligus mental rakyatnya.

Kisah-kisah tersebut memperlihatkan bahwa konsep kesehatan sebagai tanggung jawab negara bukan sekadar teori, melainkan praktik nyata yang pernah mengantarkan peradaban Islam memimpin dunia medis.

Masyaallah. [An/AA]