Oleh: Ummu Fahhala
(Pegiat Literasi)
SSCQMedia.Com—Di saat umat Islam bersiap menyambut bulan suci dengan doa dan rindu, ribuan warga di Aceh Utara justru memulai hari dengan kecemasan. Hingga pertengahan Februari 2026, sekitar 20 ribu korban banjir masih bertahan di pengungsian. Hunian sementara belum rampung, aktivitas hidup belum pulih, dan banyak keluarga masih tidur di tenda darurat yang lembap serta sempit. Ramadan yang seharusnya menghadirkan ketenangan berubah menjadi ujian berat di tengah keterbatasan.
Kondisi di Aceh Timur tidak jauh berbeda. Ribuan warga masih tinggal di pos pengungsian karena rumah mereka rusak berat, bahkan sebagian wilayah belum menikmati aliran listrik secara normal. Ketika malam tiba, gelap menyelimuti tenda-tenda darurat dan menambah beban psikologis para korban. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mata pencaharian karena sawah terendam, toko rusak, dan akses jalan terganggu. Bantuan pemerintah memang datang, tetapi berjalan lambat dan belum merata (Kompas.com, 10 Februari 2026).
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan pemulihan pascabencana. Para pakar kebencanaan menegaskan bahwa fase pemulihan menentukan masa depan korban karena tanpa langkah cepat dan menyeluruh, kemiskinan struktural dapat muncul. Penanganan yang lamban bukan hanya memperpanjang penderitaan, tetapi juga berpotensi melahirkan persoalan sosial baru.
Negara memang telah mengumumkan berbagai program bantuan dan rekonstruksi, namun realitas di lapangan menunjukkan jarak antara rencana dan pelaksanaan. Ribuan warga masih mengungsi, listrik belum stabil, dan hunian tetap belum tersedia. Hal ini menandakan bahwa respons darurat belum sepenuhnya bergerak menuju pemulihan yang nyata dan menyeluruh.
Permasalahan ini tidak semata dapat dipahami sebagai kendala teknis, melainkan mencerminkan prioritas kebijakan publik. Ketika penderitaan rakyat belum menjadi pusat pertimbangan, program cenderung berjalan administratif, bukan solutif. Pola penanganan bencana yang berorientasi proyek sering kali berhenti pada pendataan, anggaran, dan laporan, sementara dampak konkret bagi korban bergerak lambat. Dalam paradigma seperti ini, penderitaan manusia mudah berubah menjadi angka statistik, padahal di balik setiap angka ada keluarga yang kehilangan masa depan.
Solusi Islam
Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah dalam mengurus rakyat. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, yang mencakup tanggung jawab melindungi mereka yang tertimpa musibah. Rasulullah saw. juga menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Dalam sejarah, Rasulullah saw. mendahulukan kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan. Ketika Madinah dilanda kelaparan, distribusi pangan diatur agar tidak ada yang terabaikan. Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu bahkan turun langsung memeriksa kondisi rakyat dan memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Negara hadir secara aktif, bukan sekadar menunggu laporan.
Dalam peradaban Islam, bencana tidak diperlakukan sebagai beban anggaran semata, melainkan sebagai prioritas kemanusiaan. Negara mengerahkan seluruh sumber daya demi keselamatan rakyat. Dana publik digunakan secara optimal, dan jika diperlukan, kebijakan darurat diambil untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Prinsipnya jelas, keselamatan manusia lebih utama daripada pertimbangan administratif. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi berjalan cepat, terkoordinasi, dan tuntas sehingga rakyat tidak terjebak dalam penderitaan berkepanjangan.
Tulisan ini bukan bentuk penentangan, melainkan ajakan refleksi. Negara memiliki kapasitas besar untuk mempercepat pemulihan korban bencana apabila keberpihakan nyata diwujudkan dalam prioritas anggaran dan pengelolaan yang berorientasi pada keselamatan manusia.
Ramadan seharusnya menjadi momentum menghadirkan kepedulian tertinggi kepada rakyat yang tertimpa musibah. Ketika masyarakat dapat beribadah dengan tenang karena kebutuhan dasarnya terpenuhi, di situlah kehadiran negara terasa bermakna. Jika arah kebijakan diperbaiki sejak dini, penderitaan tidak perlu berulang setiap bencana datang, dan keadilan sosial dapat benar-benar menemukan wujudnya. [US/En]
0 Comments: