Oleh: Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
SSCQMedia.Com — Setiap reruntuhan selalu menyimpan dua kisah, yakni kisah luka dan kisah niat. Gaza hari ini berdiri di atas puing-puing bangunan, tetapi juga di atas puing-puing keadilan internasional. Ketika dunia berbicara tentang rekonstruksi dan masa depan, umat Islam justru dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah yang sedang dibangun benar-benar harapan, atau sekadar wajah baru dari penjajahan lama?
Gagasan New Gaza dan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza terdengar manis di telinga global. Namun, sejarah panjang Palestina mengajarkan satu hal penting, tidak semua tawaran damai lahir dari niat yang adil (Insibernews.com, 24 Januari 2026).
Seruan sebagian pejabat Israel untuk menghancurkan Gaza dan mengusir warganya memperlihatkan watak konflik yang sesungguhnya. Konflik ini bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan perebutan tanah dan legitimasi. Dalam konteks inilah, rencana pembangunan New Gaza oleh Amerika Serikat perlu dibaca secara kritis (Megapolitan.antaranews.com, 24 Januari 2026).
Rekonstruksi yang dirancang tanpa kedaulatan rakyat setempat berpotensi menjadi alat normalisasi penjajahan. Bangunan mungkin dapat berdiri megah, tetapi jika dibangun di atas pengusiran dan penghapusan memori genosida, ia bukan simbol kebangkitan, melainkan penguburan kebenaran.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dengan melibatkan kekuatan global dan sebagian negara Muslim pun menimbulkan pertanyaan serius: perdamaian versi siapa yang hendak ditegakkan? Dalam politik internasional, istilah “perdamaian” kerap menjadi bahasa halus bagi stabilitas yang menguntungkan pihak dominan.
Amerika Serikat tampak berupaya memindahkan kendali Gaza dari medan militer ke meja birokrasi internasional. Inilah bentuk hegemoni pascakonflik, ketika senjata digantikan oleh regulasi, investasi, dan lembaga internasional.
Merangkul negara-negara Muslim dalam struktur Dewan Perdamaian bukan semata diplomasi, melainkan strategi legitimasi. Dengan keterlibatan simbolik dunia Islam, proyek ini diharapkan tampak inklusif, meski kendali substantif tetap berada di tangan aktor utama.
Pandangan Islam
Islam mengingatkan umatnya agar tidak terjebak dalam loyalitas politik yang justru merugikan umat sendiri. Allah Swt. berfirman:
“Dan orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan (kewaspadaan terhadap mereka), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.”
(QS. Al-Anfal: 73)
Ayat ini bukan seruan untuk mengisolasi diri, melainkan peringatan agar umat tidak menyerahkan urusan strategisnya kepada pihak yang memiliki rekam jejak permusuhan dan ketidakadilan.
Dalam pandangan Islam, Palestina, termasuk Gaza, bukan sekadar wilayah geografis, melainkan bagian dari amanah sejarah dan akidah. Masjid Al-Aqsha dan tanah di sekitarnya adalah tanah yang diberkahi, sebagaimana ditegaskan Allah Swt.:
“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya.”
(QS. Al-Isra: 1)
Karena itu, setiap upaya yang memisahkan Gaza dari identitas dan kedaulatannya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut, baik dilakukan secara terang-terangan maupun melalui skema pembangunan yang tampak humanis.
Rasulullah saw. juga mengingatkan:
“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Menyerahkan masa depan Gaza kepada arsitek kekuasaan yang sama dengan pelaku penindasan jelas bertentangan dengan spirit hadis ini.
Penutup
Gaza tidak membutuhkan gedung pencakar langit yang dibangun di atas pengusiran rakyatnya. Gaza membutuhkan keadilan, kedaulatan, dan pengakuan atas hak hidup rakyat Palestina di tanahnya sendiri.
Bagi umat Islam, sikap yang dituntut bukan sekadar empati kemanusiaan, melainkan kesadaran politik berbasis akidah bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari dominasi, dan rekonstruksi sejati tidak mungkin berdiri di atas ketidakadilan.
Selama “perdamaian” dirancang tanpa kemerdekaan, dan pembangunan dilakukan tanpa kedaulatan, maka New Gaza hanyalah nama lain dari luka lama yang dibungkus dengan narasi baru. [My/Wa]
0 Comments: