Oleh: Tia Damayanti, M.Pd. *)
SSCQMedia.Com—Satu tahun bukan waktu yang singkat untuk menilai sebuah kebijakan publik, terlebih jika kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup dan masa depan generasi bangsa. Namun, setelah setahun dijalankan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyisakan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban.
Ancaman stunting masih nyata, sementara di lapangan muncul rentetan persoalan serius, mulai dari kualitas makanan, standar pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran negara. Pada titik ini, publik patut bertanya secara jujur, apakah program ini benar-benar dirancang untuk menyelesaikan persoalan gizi rakyat atau sekadar menjadi proyek kekuasaan yang harus terus berjalan apa pun risikonya.
Janji Gizi dan Realitas yang Bertolak Belakang
Setelah berjalan sekitar satu tahun, MBG belum menunjukkan capaian signifikan dalam mengatasi persoalan stunting secara menyeluruh. Masalah gizi anak masih menghantui banyak daerah, terutama wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG belum menyentuh akar persoalan, melainkan bergerak di permukaan dengan pendekatan instan.
Ironisnya, implementasi program justru diwarnai berbagai temuan yang mengkhawatirkan. Kasus keracunan massal makanan MBG mencuat di sejumlah daerah, menandakan lemahnya pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Lebih mencederai kepercayaan publik, ditemukan pula penggunaan wadah makanan yang mengandung unsur babi. Temuan ini merupakan pelanggaran serius, baik dari sisi kesehatan maupun keyakinan mayoritas rakyat Indonesia.
Selain itu, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG di berbagai daerah dilaporkan tidak memenuhi standar kelayakan. Persoalan kebersihan, manajemen bahan pangan, hingga distribusi menunjukkan bahwa negara belum hadir secara kuat dalam memastikan mutu layanan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Dari sisi anggaran, MBG menyedot dana negara dalam jumlah besar. Bahkan ketika muncul kekhawatiran atas kecukupan anggaran sektor lain, termasuk kebencanaan, pemerintah tetap memastikan program ini berjalan. Kritik publik semakin menguat ketika MBG terus dilaksanakan pada masa libur sekolah, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait urgensi, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan.
Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan semata masalah teknis pelaksanaan, melainkan persoalan mendasar dalam desain dan orientasi kebijakan.
Kebijakan Populis dan Ilusi Penyelesaian Masalah
MBG mencerminkan watak kebijakan populis dalam sistem kapitalisme. Fokus kebijakan bukan pada penyelesaian masalah secara mendasar, melainkan pada keberlangsungan program agar terlihat berjalan. Keberhasilan diukur dari besarnya anggaran terserap dan luasnya distribusi, bukan dari perubahan nyata kondisi gizi rakyat.
Padahal, stunting merupakan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan kemiskinan, akses pangan, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi keluarga. Ketika negara memilih pendekatan instan berupa pembagian makanan massal, yang tercipta hanyalah ilusi penyelesaian masalah. Akar persoalan tetap bercokol, sementara program terus direproduksi demi kepentingan citra dan legitimasi kekuasaan.
Pemaksaan Program dan Jejak Kepentingan Elite
Fakta bahwa MBG tetap dipaksakan berjalan meski berulang kali memunculkan persoalan serius menunjukkan bahwa kepentingan rakyat bukan prioritas utama. Dalam sistem kapitalisme, kebijakan publik kerap menjadi ruang pertemuan kepentingan penguasa dan pengusaha. Pengelolaan dapur SPPG oleh pihak tertentu pun tidak lepas dari dugaan relasi kuasa dan kepentingan bisnis.
Ketika kritik masyarakat, pemerhati anak, hingga lembaga pengawas tidak dijadikan dasar evaluasi serius, publik wajar mencurigai bahwa kebijakan ini lebih melayani kepentingan elite dibanding kebutuhan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat berpotensi dikorbankan demi menjaga roda proyek tetap berputar.
Anggaran Negara dan Hilangnya Amanah
Besarnya anggaran MBG juga menyingkap persoalan amanah dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem kapitalistik, anggaran sering diperlakukan sebagai instrumen politik dan ekonomi, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada rakyat.
Ketika dana besar digelontorkan untuk program yang efektivitasnya dipertanyakan, sementara sektor strategis lain berpotensi terpangkas, hal ini menunjukkan rapuhnya penentuan prioritas berbasis kemaslahatan. Negara tampak lebih sibuk menjaga program unggulan tetap berjalan daripada memastikan anggaran digunakan secara tepat, adil, dan bertanggung jawab.
Negara sebagai Pengurus, Bukan Pengelola Proyek
Dalam pandangan Islam, negara adalah raa’in, yakni pengurus urusan rakyat. Setiap kebijakan wajib diarahkan pada kemaslahatan dan tunduk pada syariat, bukan pada kepentingan pengusaha atau popularitas penguasa. Pemenuhan gizi rakyat bukan proyek pencitraan, melainkan kewajiban negara yang melekat pada amanah kekuasaan.
Islam memandang persoalan gizi secara integral. Sistem pendidikan membangun kesadaran tentang kesehatan dan gizi keluarga. Sistem ekonomi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar melalui penyediaan lapangan kerja yang layak, sehingga kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri. Negara juga bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang halal, aman, dan terjangkau melalui pengelolaan sumber daya serta distribusi yang adil.
Dengan pendekatan ini, pemenuhan gizi tidak bergantung pada kebijakan tambal sulam yang rawan masalah, melainkan lahir dari sistem kehidupan yang memungkinkan setiap keluarga hidup layak dan bermartabat. Negara hadir sebagai pelindung dan pengurus, bukan sekadar pengelola proyek.
Penutup
Polemik MBG sejatinya membuka mata publik bahwa persoalan gizi rakyat tidak akan selesai selama kebijakan lahir dari paradigma kapitalisme. Program boleh berganti nama dan anggaran boleh terus membengkak, tetapi masalah akan terus berulang jika orientasinya bukan kemaslahatan.
Islam menawarkan cara pandang mendasar bahwa kekuasaan adalah amanah dan rakyat adalah tanggung jawab. Kesadaran inilah yang perlu dibangun agar bangsa ini tidak terus terjebak dalam siklus kebijakan populis yang menjauhkan negara dari tugas utamanya, yakni mengurus rakyat dengan adil dan penuh tanggung jawab.
Bio Penulis
*) Tia Damayanti, M.Pd. adalah pendidik dan penulis opini yang menaruh perhatian pada isu pendidikan, kebijakan publik, dan persoalan sosial kemasyarakatan dalam perspektif Islam. [An]
0 Comments: