New Gaza: Imperialisme Modern dan Pengkhianatan Penguasa

Oleh: Hana Salsabila A.R
(Kontributor SSCQMedia.com)

SSCQMedia.com—Proyek “New Gaza” merupakan gagasan baru yang diinisiasi Amerika Serikat untuk merekonstruksi Gaza setelah sekitar 80 persen wilayahnya hancur akibat agresi dan genosida Israel sejak 7 Oktober 2023. Rancangan ini disampaikan Jared Kushner dalam presentasinya pada seremoni penandatanganan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Donald Trump, di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (BBCNewsIndonesia.com).

Dalam presentasi tersebut ditampilkan visualisasi Gaza versi modern ala mereka. Gedung-gedung elit dan menjulang tinggi memenuhi kawasan yang ditargetkan menjadi pusat industri, dengan kapasitas 2,1 juta penduduk. Gambaran ini tampak kontras dengan kondisi Gaza saat ini yang luluh lantak akibat bombardir berkepanjangan.

Pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace disebut sebagai forum politik yang dihadiri sekitar 23 negara untuk mendukung proyek New Gaza. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk salah satu yang bergabung. Disebutkan bahwa syarat menjadi anggota permanen dewan tersebut adalah kontribusi sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.

Keputusan ini memicu reaksi publik. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan prioritas kebijakan, mengingat Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan nasional seperti bencana alam di Aceh dan kebutuhan anggaran mendesak lainnya.

Ironisnya, meskipun Dewan Perdamaian telah dibentuk, serangan Israel ke Gaza tetap berlangsung hingga akhir Januari dan Februari. Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata militer kepada Israel senilai USD 6,52 miliar, termasuk helikopter Apache.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana konsep perdamaian yang digagas benar-benar berpihak pada kemerdekaan Palestina? Rencana rekonstruksi yang disusun tanpa melibatkan rakyat Gaza secara langsung patut dikritisi. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai inisiatif “perdamaian” yang dimediasi kekuatan besar sering kali sarat kepentingan geopolitik.

Dominasi Amerika sebagai negara adidaya dan pengaruh sistem kapitalisme global kerap menempatkan negara berkembang dalam posisi dilematis. Kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan tekanan internasional sering menjadi alasan kompromi kebijakan. Namun, di sisi lain, publik menuntut keberpihakan yang tegas terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kapitalisme global dinilai oleh para pengkritiknya sebagai sistem yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan kekuasaan dibanding nilai moral. Dukungan Amerika terhadap Israel yang terus berlanjut memperkuat persepsi bahwa agenda politik lebih dominan daripada komitmen kemanusiaan.

Bagi umat Islam, Gaza memiliki makna yang lebih dari sekadar wilayah geopolitik. Di sana terdapat Masjid Al Aqsa yang menjadi salah satu situs suci. Oleh karena itu, persoalan Palestina bukan hanya isu politik internasional, tetapi juga persoalan akidah dan solidaritas umat.

Allah Swt. telah mengingatkan dalam QS. Ali Imran ayat 118:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah Kami jelaskan kepadamu ayat-ayat itu jika kamu memahaminya.”

Ayat ini menjadi peringatan agar umat berhati-hati dalam menjalin aliansi yang berpotensi merugikan kepentingan kaum Muslim. Kepemimpinan dalam Islam menuntut keberanian dan kejelasan sikap, terutama dalam membela keadilan dan hak-hak umat yang tertindas.

Sejarah Islam mencatat bahwa para pemimpin terdahulu menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan umat. Pertanyaannya kini, langkah apa yang paling tepat untuk benar-benar menghadirkan keadilan dan kemerdekaan bagi Gaza?

Isu New Gaza bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi menyangkut arah keberpihakan dan integritas kepemimpinan. Umat menanti sikap yang tidak hanya diplomatis, tetapi juga berlandaskan prinsip dan keberanian moral. [Hz/AA]