Menakar Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Timbangan Syariat

Oleh: Shafna A. Y.
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Matahari Ahad pagi itu baru saja merayap naik, menyiramkan cahaya keemasan di halaman sebuah rumah yang asri. Pintu rumah terbuka lebar, menyambut para tamu dengan kehangatan yang terasa berbeda. Di ruang tengah yang telah dialasi permadani empuk, sekitar dua puluh peserta perempuan dari beragam latar belakang profesi, mulai dari ibu rumah tangga, guru, hingga tenaga kesehatan, duduk melingkar dengan rapi.

Pagi itu, sebuah acara open house sederhana namun sarat makna diselenggarakan untuk membedah isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam. Suasana tenang menyelimuti ruangan ketika seorang santriwati melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an sebagai pembuka. Suaranya yang jernih dan tartil mengalun membacakan surah-surah yang mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya sebagai pengelola bumi. Kalam ilahi itu seakan menjadi pembersih jiwa, menyiapkan akal dan hati para peserta untuk memasuki sesi diskusi yang lebih mendalam.

Usai salam pembuka, perhatian peserta tertuju pada tiga ustazah yang duduk di barisan depan. Mereka bukan sekadar pembicara, melainkan para ahli yang memiliki pemahaman mendalam dalam fikih, sosial-politik, dan ekonomi Islam.

Diskusi awal berlangsung ringan. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan seputar pendidikan anak dan manajemen rumah tangga. Namun suasana berubah menjadi lebih serius ketika seorang peserta mengangkat tangan. Dengan nada tenang namun sarat kegelisahan, ia menyampaikan pertanyaan yang belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.

“Ustazah, sudah hampir setahun program Makan Bergizi Gratis dijalankan. Namun yang sering kita lihat di media justru berita keracunan massal, pemotongan anggaran pendidikan demi program ini, hingga rencana pembagian makanan saat Ramadan dan libur sekolah yang terasa kurang efektif. Bagaimana Islam memandang kebijakan yang terkesan dipaksakan ini? Apakah ini benar bentuk kepedulian negara, atau justru ada yang keliru dalam tata kelolanya?”

Pertanyaan tersebut langsung menyedot perhatian. Ruangan yang semula dipenuhi bisik-bisik menjadi hening. Isu Makan Bergizi Gratis pun menjadi inti pembahasan utama pagi itu.

Salah satu ustazah yang dikenal sebagai pemerhati kebijakan publik Islam mengawali jawabannya dengan senyum bijak. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, negara memang wajib menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pemenuhan gizi. Namun, penting untuk membedakan antara pemimpin yang berperan sebagai pelayan umat dan pemimpin yang hanya bertindak sebagai regulator atau pedagang kebijakan.

Beliau menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme yang berlaku saat ini, banyak kebijakan bersifat populis. Program dibuat agar tampak manis di mata rakyat dan menguntungkan secara politik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Program Makan Bergizi Gratis, menurutnya, hanyalah solusi di hilir. Sementara persoalan di hulu, yakni kemiskinan sistemik dan terbatasnya lapangan kerja, dibiarkan tanpa penyelesaian mendasar.

“Dana Makan Bergizi Gratis mengambil porsi besar dari anggaran pendidikan. Ini seperti memberi anak makan enak hari ini, tetapi menghilangkan peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak esok hari,” ujarnya. Islam mengajarkan fikih aulawiyat atau skala prioritas. Pendidikan adalah hak asasi yang dijamin negara dan tidak semestinya dikorbankan demi program yang pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan, termasuk kasus keracunan akibat standar pengolahan makanan yang tidak memadai.

Ustazah lain yang memiliki keahlian di bidang ekonomi syariah menambahkan sudut pandang tentang pentingnya kemandirian keluarga. Menurutnya, Islam tidak menghendaki rakyat bergantung terus-menerus pada bantuan makanan dari negara.

“Dalam Islam, negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi para ayah. Kewajiban memberi nafkah ada di pundak kepala keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Tugas negara adalah memastikan para ayah memiliki penghasilan yang cukup agar mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya dengan layak di rumah,” jelasnya. Ia juga menyoroti kebijakan yang memaksa sekolah tetap buka saat liburan hanya demi pembagian makanan, yang justru menambah beban orang tua.

Pembahasan kian mendalam ketika menyinggung rencana pelaksanaan program tersebut pada bulan Ramadan. Para peserta mengangguk pelan saat ustazah menjelaskan risiko kesehatan dari makanan yang dimasak pagi hari namun baru dikonsumsi saat berbuka. Terselip rasa miris, melihat kebijakan yang mengatasnamakan gizi justru berpotensi membahayakan jika dijalankan tanpa ilmu dan perencanaan matang.

Diskusi pagi itu tidak berhenti pada kritik. Para ustazah menutup sesi dengan meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Seorang pemimpin yang gemetar hatinya jika ada rakyat yang kelaparan, namun tidak menyelesaikan masalah dengan pencitraan. Umar memanggul sendiri gandum ke rumah rakyat yang membutuhkan, memastikan dapur mereka mengepul dengan cara yang bermartabat.

“Islam hadir bukan untuk menawarkan janji manis,” tutup salah satu ustazah. “Islam hadir untuk memastikan sistem ekonomi berjalan adil, pendidikan berkualitas dapat diakses semua, dan gizi rakyat terpenuhi karena negara benar-benar menyejahterakan setiap kepala keluarga.”

Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul sebelas siang. Para peserta open house beranjak dengan wajah yang tampak lebih cerah. Mereka pulang bukan hanya membawa hidangan yang disajikan, tetapi juga pemahaman baru. Bahwa urusan gizi anak bangsa bukan semata soal kenyang, melainkan tentang keberkahan dan ketepatan sistem yang menaunginya. Ahad pagi itu menjadi saksi bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang mengkaji dengan hati yang terbuka. [Ni/En]