Oleh: Istiana Ayu S. R.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—_Gagasan “New Gaza” yang dipromosikan di berbagai forum internasional muncul di tengah kehancuran Gaza akibat agresi militer Israel yang berkepanjangan. Proyek ini dikemas dengan narasi rekonstruksi, perdamaian, dan pembangunan ekonomi masa depan (beritasatu.com, 20 Januari 2026).
Namun, di balik bahasa teknokratis tersebut, New Gaza justru menampilkan wajah baru penjajahan Palestina. Penjajahan ini tidak lagi dilakukan secara terbuka melalui pendudukan militer, melainkan lewat mekanisme ekonomi global serta kendali politik Amerika Serikat dan Israel.
New Gaza digagas sebagai proyek rekonstruksi berskala besar dengan konsep kota modern, menara pesisir, pusat data, kawasan industri, serta investasi pasar bebas. Tokoh sentral di balik gagasan ini adalah Jared Kushner, menantu Donald Trump, yang sejak lama dikenal sebagai arsitek berbagai skema “perdamaian” Timur Tengah yang cenderung menguntungkan Israel.
Dalam rencana tersebut, Gaza tidak diposisikan sebagai wilayah berdaulat, melainkan sebagai ruang ekonomi baru yang siap dikelola demi kepentingan global. Penderitaan rakyat Gaza direduksi menjadi sekadar persoalan infrastruktur, seolah kehancuran yang terjadi tidak berkaitan dengan penjajahan dan blokade yang hingga kini masih berlangsung.
Seiring dengan itu, dibentuk Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), sebuah badan internasional yang diklaim bertujuan menjaga stabilitas dan mengawal rekonstruksi. Namun, struktur dan arah kebijakannya menunjukkan dominasi Amerika Serikat, dengan Israel tetap menempati posisi strategis. Sementara itu, rakyat Palestina hanya menjadi objek, bukan subjek penentu masa depan. Fakta ini menegaskan bahwa Dewan Perdamaian Gaza lebih berpotensi menjadi instrumen kendali politik pascaperang daripada jalan menuju kemerdekaan Palestina.
Dalam pandangan Islam, pendekatan semacam ini bermasalah secara mendasar. Islam memandang Palestina sebagai tanah amanah yang tidak boleh ditentukan nasibnya oleh kekuatan zalim. Pembangunan tanpa kedaulatan merupakan bentuk kolonialisme modern. Islam menegaskan bahwa keadilan harus mendahului pembangunan, dan perdamaian tidak mungkin lahir di bawah bayang-bayang penjajahan. Selama penjajah masih mengatur masa depan wilayah yang dijajah, setiap proyek rekonstruksi tidak lebih dari ilusi.
Solusi Islam terhadap persoalan Gaza tidak bersifat parsial atau simbolik, melainkan harus diterapkan secara kaffah. Islam kaffah menuntut pembebasan Palestina dari penjajahan sebagai prasyarat utama perdamaian. Tidak ada konsep damai dalam Islam yang membiarkan umat hidup di bawah dominasi dan kezaliman. Oleh karena itu, akar masalah Gaza, yakni pendudukan Israel yang didukung kekuatan imperialis, harus diselesaikan, bukan ditutupi dengan proyek ekonomi dan badan perdamaian semu.
Islam kaffah juga menuntut kedaulatan politik berada sepenuhnya di tangan kaum Muslimin Palestina. Prinsip syura dalam Islam mewajibkan urusan umat ditentukan oleh umat itu sendiri, bukan oleh lembaga internasional yang dikendalikan pihak-pihak bermusuhan. Rekonstruksi Gaza harus berada di bawah kepemimpinan Islam yang independen, yang menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama, bukan kepentingan geopolitik global.
Dalam aspek ekonomi, Islam kaffah menolak model pasar bebas kapitalistik yang membuka ruang eksploitasi atas penderitaan rakyat. Islam memiliki sistem ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan sebagai kewajiban negara. Rekonstruksi Gaza dalam kerangka Islam bukan bertujuan menciptakan pusat investasi dan wisata elit, melainkan memulihkan kehidupan rakyat melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum.
Lebih dari itu, penerapan Islam kaffah menuntut peran negara-negara Muslim sebagai satu kesatuan umat. Solidaritas tidak cukup berhenti pada bantuan kemanusiaan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap politik yang tegas, tekanan internasional, serta keberpihakan nyata terhadap pembebasan Palestina. Fragmentasi dunia Islam justru menjadi salah satu sebab utama Palestina terus menjadi korban permainan geopolitik global.
Pada akhirnya, New Gaza menunjukkan bahwa penjajahan dapat berganti wajah tanpa kehilangan esensinya. Ketika pembangunan dikendalikan penjajah dan perdamaian diatur oleh pihak yang berpihak, yang lahir bukanlah Gaza yang merdeka, melainkan Gaza yang dijinakkan.
Islam kaffah menawarkan jalan yang berbeda: pembebasan dari penjajahan, penegakan keadilan, dan kedaulatan umat di bawah aturan Allah. Selama solusi parsial terus diulang dan Islam hanya ditempatkan sebagai simbol, bukan sebagai sistem, Gaza akan terus dijadikan objek, bukan subjek sejarah. [Hz/PR]
0 Comments: