Menakar BoP: Diplomasi Perdamaian atau Legitimasi Penjajahan?

Oleh: Yanti Fariidah
(Founder Rumah Pintar ZR Magelang)

SSCQMedia.Com—Dunia internasional dikejutkan oleh langkah diplomatik besar yang diambil Pemerintah Indonesia pada awal 2026. Dalam forum ekonomi dunia di Davos, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam Board of Peace (BoP). Berdasarkan laporan Setkab.go.id (Januari 2026), pemerintah menyatakan bahwa langkah ini merupakan peluang nyata untuk menghentikan penderitaan di Gaza. Namun, di balik narasi kemanusiaan tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah ini benar-benar jalan menuju kemerdekaan Palestina, atau justru sebuah jebakan geopolitik yang mahal?

Investasi Triliunan yang Dipertanyakan

Keputusan Indonesia menjadi anggota tetap BoP tidaklah gratis. Menurut laporan CNBC Indonesia (29 Januari 2026), Indonesia berkomitmen membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 hingga Rp17 triliun. Angka fantastis ini diklaim sebagai modal untuk proses rekonstruksi dan stabilitas di kawasan Gaza.

Namun, transparansi pengelolaan dana tersebut menjadi sorotan. Mengucurkan dana sebesar itu di tengah kondisi ekonomi domestik yang menantang, demi sebuah organisasi yang arahnya dinilai berada di bawah pengaruh kekuatan Barat, memicu kritik. Langkah ini dinilai bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan tiket masuk ke pusaran kepentingan global yang belum tentu berpihak pada rakyat Palestina.

Dominasi AS dan Visi “Gaza Baru”

Salah satu poin krusial dalam struktur BoP adalah dominasi Amerika Serikat, terutama di bawah pengaruh Donald Trump. Seperti dilaporkan BBC Indonesia dan ABC News (Januari 2026), BoP memberikan hak veto kepada AS. Hal ini memunculkan anggapan bahwa organisasi tersebut berpotensi menjadi perpanjangan kepentingan Washington.

Sejumlah analisis menyebut bahwa agenda BoP diduga tidak sepenuhnya berorientasi pada pengembalian kedaulatan Palestina. Alih-alih menempatkan otoritas Palestina sebagai subjek utama, wacana yang berkembang justru mengarah pada rencana besar pembangunan Gaza. Visi ini disebut-sebut ingin mengubah Gaza menjadi kawasan modern dengan gedung tinggi, pelabuhan internasional, dan apartemen kelas atas.

Pertanyaannya, untuk siapa pembangunan tersebut ditujukan? Jika penduduk asli Gaza tidak memperoleh jaminan kedaulatan dan keamanan, maka konsep “Gaza Baru” berisiko hanya menjadi proyek ekonomi berskala besar di wilayah yang masih diliputi konflik. Dalam konteks ini, kehadiran negara-negara Muslim dalam BoP dipandang sebagian kalangan sebagai legitimasi simbolik agar proyek tersebut tampak inklusif.

Pergeseran Isu Perjuangan

Jika dilihat dari perspektif geopolitik Islam, keikutsertaan negara-negara Muslim dalam BoP oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk pergeseran arah perjuangan Palestina. Selama puluhan tahun, tuntutan utama rakyat Palestina adalah penghentian pendudukan dan pengembalian hak atas tanah mereka. Sementara itu, BoP dinilai lebih menekankan aspek ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Menyamakan perdamaian dengan pembangunan fisik semata dinilai sebagai pendekatan yang belum menyentuh akar persoalan. Rakyat Gaza membutuhkan jaminan keamanan dan kebebasan dari pendudukan, bukan sekadar proyek pembangunan. Kritik juga muncul terhadap keterlibatan negara-negara yang selama ini dinilai memiliki hubungan strategis dengan Israel dalam menentukan masa depan Palestina.

Solusi Hakiki bagi Palestina

Bagi sebagian umat Islam, persoalan Palestina bukan sekadar isu politik, tetapi juga persoalan akidah. Tanah Palestina dipandang sebagai tanah yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, penyelesaiannya dinilai harus berpijak pada prinsip-prinsip syariat.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya membela diri dari penindasan dan pengusiran. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 191 disebutkan bahwa kaum Muslim diperintahkan melawan pihak yang mengusir mereka dari tanahnya. Ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa penjajahan tidak boleh dibiarkan.

Selain itu, umat Islam juga diingatkan untuk berhati-hati dalam menjalin loyalitas politik dengan pihak yang memusuhi mereka, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ma'idah ayat 51. Ayat tersebut sering dijadikan rujukan dalam diskursus politik Islam terkait relasi kekuasaan dan keberpihakan.

Sebagian pemikir politik Islam juga mengemukakan bahwa institusi kepemimpinan global umat, seperti Khilafah, merupakan konsep yang diyakini mampu menyatukan kekuatan politik dan militer kaum Muslim. Mereka merujuk pada hadis Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam itu adalah perisai; manusia berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim), sebagai landasan pentingnya kepemimpinan yang melindungi umat.

Palestina sebagai Agenda Utama

Langkah Indonesia bergabung dengan BoP dengan komitmen dana hingga Rp17 triliun dinilai sebagian kalangan sebagai keputusan strategis yang sarat konsekuensi. Di satu sisi, pemerintah menyebutnya sebagai kontribusi nyata bagi perdamaian. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa langkah tersebut justru menempatkan Indonesia dalam orbit kepentingan geopolitik global.

Masa depan Palestina tidak hanya ditentukan oleh perjanjian dan komitmen finansial di forum internasional. Bagi banyak umat Islam, pembelaan terhadap Palestina menuntut keberanian politik, konsistensi prinsip, dan keberpihakan yang jelas terhadap hak rakyat yang tertindas.

Kemerdekaan Palestina, pada akhirnya, membutuhkan solusi yang benar-benar menjamin kedaulatan dan keadilan, bukan sekadar pembangunan fisik atau stabilitas semu. [My/UF]