MBG Saat Ramadan

Oleh: Ummu Fahhala
(Pegiat Literasi)

SSCQMedia.Com—Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan selama Ramadan 2026. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa distribusi hanya disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat agar asupan gizi tetap terpenuhi meski pola makan berubah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan komitmen serupa dengan menyiapkan skema makanan kering serta pengaturan waktu pembagian agar selaras dengan ibadah puasa (tvOneNews,16 Februari 2026).

Sekilas, kebijakan ini tampak penuh empati karena negara tidak ingin anak-anak kehilangan asupan gizi akibat perubahan jadwal makan. Namun, di balik itu muncul pertanyaan tentang fleksibilitas kebijakan ketika konteks sosial berubah. Program tetap berjalan dengan pola hampir seragam, sementara Ramadan memiliki ritme hidup yang berbeda. Refleksi pun mengemuka, apakah pemenuhan gizi harus selalu diseragamkan atau justru perlu pendekatan yang lebih kontekstual.

Sejumlah ahli menyuarakan kehati-hatian terhadap mekanisme distribusi makanan kering. Pengamat pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, menilai skema tersebut berisiko tidak memenuhi kebutuhan gizi optimal, terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh. Ia mengingatkan potensi ketidakseimbangan nutrisi jika kualitas konsumsi tidak menjadi prioritas utama (Bisnis.com, 16 Februari 2026).

Pandangan serupa disampaikan ahli gizi Tan Shot Yen yang menilai pemenuhan gizi selama Ramadan lebih efektif jika diserahkan kepada keluarga. Menurutnya, orang tua lebih memahami kebutuhan anak saat sahur dan berbuka, sehingga asupan segar dan kontekstual lebih tepat dibanding paket kering yang dibagikan pada siang hari. Pendapat ini dimuat oleh Media Indonesia pada 15 Februari 2026 dan menekankan pentingnya kebijakan yang selaras dengan realitas ibadah.

Meski demikian, kebijakan MBG tetap berjalan hampir tanpa penyesuaian substansial. Fenomena ini memperlihatkan kecenderungan kebijakan publik yang lebih menekankan keberlangsungan operasional daripada evaluasi kontekstual. Target distribusi dijaga, anggaran harus terserap, dan dapur produksi terus beroperasi. Dalam pola seperti ini, keberlanjutan sistem berpotensi lebih diutamakan dibanding keberlanjutan manfaat.

Kritik publik juga muncul melalui sejumlah media yang menyoroti risiko program sosial berubah menjadi ladang proyek yang menjanjikan secara ekonomi (Parahyangan Post, 15 Februari 2026). Refleksi tersebut menunjukkan kegelisahan masyarakat terhadap arah kebijakan sosial yang dikhawatirkan menjauh dari ruh pelayanan.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kewajiban moral dan struktural. Kepala keluarga memikul tanggung jawab utama, masyarakat saling membantu ketika ada kekurangan, dan negara hadir sebagai penanggung terakhir melalui pengelolaan Baitul Mal. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa penguasa bukan sekadar pengelola program, melainkan penjaga kehidupan rakyat.

Sejarah menunjukkan para pemimpin Islam turun langsung memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu memikul bahan makanan untuk warga yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab nyata. Negara hadir sebagai pelayan umat, bukan sebagai pengelola industri bantuan. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan sosial harus berorientasi pada kemaslahatan riil, bukan pada target administratif.

Program MBG membawa niat baik yang patut diapresiasi karena menunjukkan keinginan negara menjaga asupan gizi masyarakat. Namun, niat tersebut perlu ditopang kebijakan yang lentur, kontekstual, dan amanah. Ramadan bukan sekadar perubahan jadwal makan, melainkan perubahan ritme hidup yang menyeluruh.

Karena itu, refleksi ini bukan ajakan menolak program, melainkan dorongan evaluasi arah kebijakan agar tidak terjebak pada formalitas proyek. Pelayanan publik dalam pandangan Islam tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana kehidupan rakyat benar-benar terjaga dan dimuliakan. [US/En]