Oleh: Nunik Umma Fayha
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu penandatangan Board of Peace Charter di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Penandatanganan ini menandai kesepakatan dimulainya proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Melalui langkah tersebut, Indonesia disebut menunjukkan komitmen untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 (presidenri.go.id, 22 Januari 2025).
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan alasan Presiden memutuskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, sebuah badan di luar PBB yang diusulkan oleh Jared Kushner dan mertuanya, Donald Trump, dengan klaim mendukung perdamaian Palestina. Menurut Sugiono, proses masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian ini telah melalui konsultasi intensif dengan Group of New York, yang sebelumnya terlibat dalam Declaration of New York dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara bagi perdamaian Palestina.
Masih menurut Menlu, selama tujuan Board of Peace selaras dengan komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, pemerintah akan bersikap terbuka dan aktif terlibat. Hal terpenting, jelas Sugiono, adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza.
Trump dan Perdamaian Palestina
Selama masa pemerintahannya, Trump dikenal hampir selalu menentang berbagai resolusi atau kebijakan internasional yang dinilai merugikan Israel. Amerika Serikat menggunakan hak veto secara agresif untuk menggagalkan keputusan internasional, meskipun mayoritas negara di dunia mendukungnya.
Amerika Serikat tidak hanya berperan sebagai pelindung Israel di forum internasional, tetapi juga menjadi pemasok senjata terbesar bagi negara tersebut. Bahkan, tentara bayaran asal Amerika turut terlibat dalam pembantaian di Palestina, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, sangat ironis ketika Trump justru menggagas proyek Board of Peace dan negara-negara Muslim dengan mudah ikut ambil bagian. Jejak darah masih membasahi setiap jengkal tanah Gaza dan Palestina.
Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis, menyebut bahwa Board of Peace memiliki cacat struktural karena menempatkan Israel sebagai anggota dengan posisi sejajar, bukan sebagai penjajah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Kehadiran Indonesia di dalamnya justru berpotensi menjadi legitimasi bagi skema yang bertolak belakang dengan perjuangan Palestina. Skema Board of Peace bukanlah perdamaian sejati karena tidak memuat pemulihan hak, martabat, dan kedaulatan Palestina. Palestina diposisikan sebagai objek, bukan subjek.
Penjajahan Gaya Baru
Sebelum pembentukan Board of Peace, Trump telah lebih dahulu menekan negara-negara yang diundang ke Davos agar menyetujui proyek yang ia ajukan. Indonesia pun tampak menyambutnya tanpa sikap kritis, seolah merasa bangga diajak bergabung.
Sebagai negara dengan sumber daya alam yang selama ini dieksploitasi Amerika, Indonesia seharusnya memiliki posisi tawar yang kuat. Namun, sikap inferior justru membuat Indonesia menempatkan diri sebagai pihak yang selalu mengalah. Tak heran Trump dengan gaya congkaknya memberikan pujian sambil menepuk pundak Presiden dengan sebutan good man and very smart. Kebanggaan semu atas pujian tersebut justru mencerminkan mentalitas pihak yang haus pengakuan.
Masuknya Indonesia ke Board of Peace merupakan jebakan kedua setelah kebijakan tarif Trump. Dengan sukarela, Indonesia masuk ke poros Amerika dalam isu Palestina. Dimulai dari kesepakatan New York, dilanjutkan pertemuan Mesir, hingga akhirnya dengan bangga mengikrarkan diri sebagai anggota Board of Peace dengan dalih sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.
Tanpa perlu logika rumit, kekeliruan pilihan ini dapat dilihat dari struktur keanggotaan dan kekuasaan di dalamnya. Berdasarkan pemaparan Chartapolitika di akun Instagramnya, Trump menjabat sebagai chairman dengan kekuasaan absolut yang mengontrol arah kebijakan. Anggota lain dibebani iuran sebesar 1 juta dolar AS tanpa memiliki mekanisme veto, pemungutan suara kolektif, maupun check and balances. Seluruh kewenangan berada di tangan sang chairman.
Menjaga Marwah Negara
Penjajahan masa kini tidak lagi memerlukan pasukan militer, melainkan cukup melalui tekanan ekonomi, seperti boikot, regulasi ekspor impor, hingga pengendalian nilai tukar mata uang. Indonesia sejatinya telah masuk dalam jebakan ekonomi semacam ini. Banyak pihak menyadari ketidakadilan yang terjadi, tetapi frustrasi menghadapi kerumitan sistem yang sengaja diciptakan agar tampak mustahil diselesaikan.
Ketika rakyat bersatu melakukan boikot terhadap pendukung Zionis, pemerintah justru mengatasnamakan perdamaian Palestina dengan sukarela masuk ke dalam jebakan Board of Peace. Tidak ada substansi perjuangan Palestina di dalamnya, tetapi dengan percaya diri diklaim demi Palestina. Presentasi di Davos pun sarat dengan mimpi Trump dan Kushner yang ingin menjadikan Gaza layaknya Las Vegas.
Kemurkaan rakyat yang menuntut Indonesia keluar dari Board of Peace merupakan wujud kepedulian terhadap marwah negara. Jangan sampai negeri dengan mayoritas penduduk Muslim ini justru menjadi bagian dari tangan penghancur Palestina, negeri yang pertama kali mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada 1945. Jangan pula murka Allah terus menimpa negeri ini, sebab Palestina adalah bagian dari negeri Syam, negeri yang dimuliakan Allah dan disebut sebagai pusat kebangkitan Islam. [My/Iwp]
0 Comments: