Oleh: Siti Julaeha
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Bank Dunia memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diproyeksikan melambat ke titik terendah dalam lima dekade terakhir, dengan risiko stagflasi yang mengancam negara-negara berkembang (detik.com, 12 Februari 2026). Sementara itu, laporan PBB menunjukkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur telah meningkatkan jumlah pengungsi hingga 120 juta jiwa, angka tertinggi sepanjang sejarah (kompas.com, 11 Februari 2026).
Di sisi lain, data FAO mencatat lebih dari 780 juta orang masih mengalami kelaparan kronis akibat ketimpangan distribusi pangan global (cnnindonesia.com, 10 Februari 2026). Fakta-fakta ini menegaskan bahwa dunia tengah berada dalam krisis multidimensi yang nyata.
Dunia hari ini memang berada dalam pusaran krisis yang kompleks. Konflik geopolitik tak berkesudahan, ketimpangan ekonomi makin menganga, kerusakan lingkungan yang masif, hingga melemahnya nilai-nilai kemanusiaan menjadi potret nyata tatanan global saat ini. Dalam realitas tersebut, dominasi Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme sekulernya memainkan peran sentral dalam membentuk wajah dunia yang timpang dan tidak adil.
Bagi banyak negara berkembang, termasuk negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim, sistem global yang ada justru melanggengkan ketergantungan dan ketimpangan. Umat Islam tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi dan politik, tetapi juga tantangan serius dalam menjaga identitas serta nilai-nilai keislaman di tengah arus sekularisasi global yang masif.
Kapitalisme modern menjadikan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan sebagai tujuan utama. Dalam praktiknya, sistem ini sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan. Negara-negara kuat memiliki kemampuan menentukan aturan main global melalui kekuatan ekonomi, politik, dan militernya, sementara negara-negara lemah berada pada posisi sulit untuk menolak atau menegosiasikan kepentingannya.
Dominasi ini berdampak luas, mulai dari eksploitasi sumber daya alam hingga intervensi kebijakan domestik negara lain. Ketimpangan global pun semakin melebar. Saat sebagian kecil dunia menikmati kemakmuran, sebagian besar lainnya bergulat dengan kemiskinan struktural, konflik, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
Krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan kapitalistik. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, deforestasi, dan industrialisasi tanpa kendali dilakukan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Bencana ekologis seperti perubahan iklim ekstrem, krisis air bersih, dan rusaknya ekosistem bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem yang menuhankan keuntungan dan mengabaikan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Selama orientasi pembangunan masih berpusat pada keuntungan dan pertumbuhan tanpa batas, upaya penyelamatan lingkungan akan selalu bersifat parsial dan reaktif.
Dalam konteks geopolitik, Amerika Serikat kian menunjukkan wajah arogansinya sebagai polisi dunia. Ancaman, serangan militer, aneksasi terselubung, hingga sanksi sepihak terhadap berbagai negara menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan hukum internasional serta terus menuai kecaman dari masyarakat dunia.
Semua itu dilakukan demi satu tujuan, yakni mengamankan kepentingan geopolitik dan penguasaan sumber daya alam. Realitas ini menegaskan bahwa hukum internasional dalam sistem kapitalisme tidak lebih dari alat politik negara kuat. Keadilan global hanya menjadi slogan kosong selama dunia tunduk pada kepemimpinan yang menjadikan kekuatan sebagai penentu kebenaran.
Islam hadir sebagai landasan etis kepemimpinan global. Di tengah kegagalan sistem yang ada, Islam menawarkan perspektif alternatif dalam memandang kepemimpinan dan tata kelola dunia. Islam bukan sekadar ajaran spiritual, melainkan pandangan hidup yang memuat prinsip keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab moral dalam mengelola kehidupan manusia dan alam.
Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan penguasa sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sebagai alat kepentingan segelintir elite. Prinsip ini relevan untuk menjawab krisis global yang bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan serta pengabaian nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam sejarah peradaban Islam, konsep kepemimpinan global yang sering dirujuk sebagai Khilafah pernah menjadi model tata kelola yang menekankan keadilan hukum, perlindungan hak asasi, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang agama dan etnis. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan visi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Kepemimpinan Islam tidak bertujuan menindas atau mendominasi, melainkan hadir untuk menghentikan kezaliman global, mencegah kemungkaran sistemik, memberantas eksploitasi manusia dan alam, serta mengembalikan fungsi negara sebagai pelayan rakyat, bukan alat korporasi. Kepemimpinan Islam menawarkan alternatif nyata bagi dunia yang lelah dengan ketidakadilan kapitalisme, dengan hukum Allah sebagai rujukan tertingginya.
Krisis yang dihadapi dunia saat ini menegaskan perlunya refleksi mendalam terhadap sistem kepemimpinan global yang berlaku. Ketika kapitalisme sekuler terbukti melahirkan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan instabilitas politik, pencarian alternatif menjadi sebuah keniscayaan. Islam, dengan prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan dan rahmat, menawarkan perspektif yang layak dikaji dan dipertimbangkan sebagai solusi peradaban. Dunia tidak sekadar membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi kepemimpinan global yang mampu menghadirkan keadilan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. [My/En]
0 Comments: