Oleh: Ummu Arrosyidah
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com — Di tengah Gaza yang tinggal puing-puing, dengan penduduk yang kelaparan dan rudal yang terus berjatuhan di tenda-tenda pengungsian, seruan itu datang. Seruan dari negeri Paman Sam yang menjanjikan perdamaian.
Janji manis perdamaian itu mengundang para pesohor negeri. Mereka melabuhkan tanda tangan sebagai tanda keikutsertaan, meski harus membayar iuran sebesar US$ 1 miliar. Itulah Board of Peace Charter, sebuah badan perdamaian internasional untuk Gaza bentukan Donald Trump. Tercatat puluhan negara mendukung Board of Peace. Namun, benarkah badan ini mampu menghadirkan perdamaian di Gaza?
Ibarat jauh panggang dari api. Alih-alih menggandeng Palestina, badan perdamaian internasional tersebut justru tidak melibatkan Palestina. Pieter Pandie, peneliti CSIS (Center for Strategic and International Studies), menyatakan bahwa tidak dilibatkannya Palestina membuat pembahasan perdamaian dalam Board of Peace jauh dari realitas di lapangan.
Harapan kedamaian bagi penduduk Gaza semakin terasa menjauh ketika Dewan Eksekutif dan anggota Board of Peace diisi oleh tokoh-tokoh yang selama ini tidak dikenal sebagai pendukung Palestina. Dilansir dari Metrotvnews.com, 17 Februari 2026, Board of Peace diketuai oleh Donald Trump. Anggotanya antara lain Jared Kushner, menantu Trump sekaligus investor; miliarder Marc Rowan; Presiden World Bank Group Marco Rubio; serta sejumlah nama lain. Komposisi ini menegaskan bahwa Board of Peace lebih tampak sebagai proyek ambisius Trump daripada upaya tulus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Cendekiawan Muslim, H. Ismail Yusanto, menyebut Board of Peace sebagai bentuk kolonialisme gaya baru dan sarana bagi Amerika Serikat untuk menjadi satu-satunya wasit global tanpa hambatan dari Rusia dan China.
Sederet fakta tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi Indonesia sebelum memutuskan menjadi anggota tetap Board of Peace. Terlebih, dalam pandangan Islam, seorang Muslim dilarang bekerja sama dengan kafir harbi fi’lan seperti Amerika Serikat dan Israel.
Sejatinya, Palestina membutuhkan dukungan nyata dari negeri-negeri Muslim untuk menghentikan kebrutalan Israel. Kesengsaraan rakyat Palestina berakar pada penjajahan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat.
Namun, pengiriman bantuan militer saat ini sulit terwujud karena negeri-negeri Muslim masih terpecah dan berada dalam pengaruh sekularisme. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa mewujudkan institusi Islam di bawah satu kepemimpinan, yakni khilafah, merupakan perkara penting dan mendesak.
Wallahu a‘lam bi ash-shawab. [My/Iwp]
0 Comments: