Oleh: Resti Ummu Faeyza
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com – Palestina masih menjadi topik yang terus menarik perhatian dunia internasional. Isu kemerdekaan dibahas silih berganti di berbagai forum global, namun belum menghasilkan solusi nyata bagi perdamaian rakyatnya. Gencatan senjata telah berulang kali dilakukan, tetapi kembali gagal menghadirkan kedamaian sejati di negeri tersebut. Dunia internasional seolah tak berdaya menghadapi konflik yang berkepanjangan.
Padahal, secara geografis dan historis, Palestina memiliki hubungan yang erat serta dampak religius yang besar bagi masyarakat internasional. Sayangnya, faktor-faktor tersebut tidak cukup kuat untuk menyatukan dunia dalam membebaskan Palestina dari cengkeraman biadab Israel.
Pada awal tahun 2026, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, isu perdamaian Gaza kembali mencuat. Kali ini bukan sekadar wacana gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendeklarasikan pembentukan sebuah dewan perdamaian dunia bernama The Board of Peace. Dewan ini diklaim bertujuan menciptakan stabilitas perdamaian sekaligus melakukan rekonstruksi Gaza, Palestina. Hingga Jumat, 23 Januari 2026, tercatat 35 negara menyatakan komitmen untuk bergabung, termasuk 12 negara mayoritas Muslim, salah satunya Indonesia (detik.com, 23/1/2026).
Namun, terdapat fakta mencolok dari inisiatif ini, yakni adanya iuran keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota permanen. Nilai tersebut sangat fantastis, terutama bagi negara-negara berkembang yang kerap menjadi korban konflik global. Ironisnya, dewan ini belum mampu menjamin terwujudnya perdamaian di Gaza. Mengingat pada tahun 2025, Trump juga pernah menginisiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berakhir kacau, tanpa adanya sanksi terhadap Israel yang secara terang-terangan melanggarnya.
Lebih jauh, di balik klaim kepahlawanan global tersebut, rakyat Amerika Serikat justru turun ke jalan. Demonstrasi terjadi di berbagai kota besar, termasuk di depan Trump Tower, New York. Para pengunjuk rasa menilai kebijakan luar negeri Trump bukan menciptakan dunia yang lebih aman, melainkan memperluas konflik dan kekacauan (nhk.or.jp, 21/1/2026). Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa The Board of Peace bukanlah instrumen moral, melainkan instrumen politik.
Pada titik inilah, The Board of Peace patut dibaca sebagai bentuk imperialisme gaya baru. Jika dahulu imperialisme dilakukan melalui pendudukan militer secara langsung, kini ia hadir dalam bentuk dewan, konsorsium, dan proyek bernama perdamaian. Negara-negara kuat berperan sebagai arsitek aturan, sementara negara-negara lemah hanya menjadi penyetor dana sekaligus penerima kebijakan. Dalih stabilitas dan rekonstruksi digunakan untuk mengontrol wilayah konflik, menentukan arah politik pascakonflik, bahkan mengatur masa depan ekonomi dan keamanan suatu negeri.
Dengan menyatakan bahwa The Board of Peace akan menangani isu-isu global lain di masa depan, Amerika Serikat sejatinya sedang membangun struktur tandingan terhadap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menandai runtuhnya multilateralisme sejati dan lahirnya unilateralisme baru yang dibungkus jargon kemanusiaan. PBB kian tersisih, hukum internasional dilemahkan, dan standar keadilan ditentukan oleh pemilik modal serta kekuatan militer.
Situasi ini menunjukkan satu fakta penting bahwa perdamaian tidak pernah netral dalam sistem politik global kapitalisme. Perdamaian selalu berpihak pada kepentingan negara adidaya. Palestina hanyalah satu contoh paling nyata bagaimana perdamaian dijadikan komoditas, sementara penderitaan rakyat digunakan sebagai alat tawar-menawar geopolitik.
Urgensitas Kepemimpinan Global Islam
Selama dunia masih menyerahkan nasib perdamaian kepada para penjajah yang bertopeng kemanusiaan, konflik akan terus dipelihara. Oleh karena itu, urgensi kepemimpinan global yang berani, adil, dan sesuai dengan fitrah seluruh umat manusia berada pada titik yang sangat mendesak.
Dalam pandangan politik dan kepemimpinan Islam, perdamaian bukanlah proyek bisnis dan bukan pula alat dominasi. Perdamaian adalah konsekuensi dari keadilan. Selama penjajahan masih berlangsung dan agresor tidak dihukum, maka perdamaian sejati tidak akan pernah terwujud. Islam memandang kepemimpinan global bukan sekadar mengelola konflik, melainkan menghilangkan akar konflik itu sendiri, yaitu kezaliman dan penjajahan.
Solusi Islam atas persoalan ini bukan dengan bergabung ke dalam dewan-dewan buatan imperialis, melainkan dengan membangun kemandirian politik dunia Islam. Negara-negara Muslim harus berhenti menjadi pengekor agenda global Barat dan mulai bersatu dalam satu visi kepemimpinan internasional yang berani menantang ketidakadilan. Dunia Islam memiliki sumber daya, posisi strategis, serta legitimasi moral untuk menjadi penyeimbang kekuatan global apabila seluruh kaum Muslim bersatu.
Islam juga menuntut penegakan hukum yang adil, bukan hukum yang tunduk pada veto dan kekuatan uang. Dalam persoalan Palestina, pelanggaran yang dilakukan Israel harus diadili, bukan dinegosiasikan. Rekonstruksi Gaza pun tidak boleh dikendalikan oleh lembaga asing yang sarat kepentingan politik.
Kepemimpinan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah akan melawan arus imperialisme Barat. Hal ini lahir dari karakter kepemimpinannya yang selalu menyadari hubungan pertanggungjawaban kepada Rabb semesta alam, sehingga menciptakan perdamaian dan keadilan menjadi kewajiban dan prioritas, tanpa tujuan menguasai kekayaan wilayah demi kepentingan penguasa.
Wallahualam bissawab. [An/Ekd]
0 Comments: