Board of Peace, Deal Century Jilid 2

Oleh: Resti Ummu Faeyza
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Palestina hingga hari ini masih menjadi luka terbuka dunia. Penjajahan telah berlangsung puluhan tahun, korban terus berjatuhan, namun solusi yang ditawarkan dunia internasional selalu berputar pada skema yang sama, yaitu diplomasi semu, gencatan senjata sementara, serta forum-forum perdamaian yang tidak menyentuh akar masalah. Dalam konteks inilah, kemunculan gagasan Board of Peace kembali dipromosikan sebagai “jalan damai” bagi Palestina. 

Namun, jika dicermati secara jujur, tidak ada perbedaan mendasar antara Board of Peace dan Deal of the Century. Keduanya merupakan proyek Amerika Serikat yang sejak awal tidak ditujukan untuk membebaskan Palestina, melainkan untuk mengamankan kepentingan penjajah.

Deal of the Century yang digagas pada masa akhir jabatan Donald Trump secara terang-terangan memihak Israel. Palestina dipaksa menerima realitas penjajahan dengan imbalan bantuan ekonomi. Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel, hak kembali pengungsi Palestina dihapus, dan wilayah Palestina dipreteli menjadi kantong-kantong terpisah tanpa kedaulatan nyata. Dunia mengecam, tetapi Amerika Serikat tetap melangkah. Hal ini menunjukkan bahwa “perdamaian” versi mereka hanyalah legalisasi penjajahan.

Kini, Board of Peace hadir dengan kemasan yang lebih halus. Dewan Perdamaian ini dideklarasikan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Lagi-lagi, ini merupakan upaya “perdamaian” yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menangani Gaza, Palestina.

Tidak lagi frontal seperti Deal of the Century, gagasan ini dibungkus dengan bahasa multilateralisme, stabilitas kawasan, dan perdamaian global. Namun, substansinya tetap sama. Solusi ditentukan oleh negara-negara kuat, sementara Palestina hanya menjadi objek kebijakan. Akar konflik, yakni penjajahan Zionis atas tanah Palestina, sejatinya tidak pernah benar-benar disentuh. Selama Israel tetap diakui sebagai pihak yang sah tanpa mempertanggungjawabkan kejahatan kolonialnya, maka setiap forum perdamaian hanyalah sandiwara politik.

Inilah yang membuat Board of Peace sejatinya tidak ubahnya Deal of the Century versi baru. Jika yang pertama menggunakan tekanan ekonomi dan diplomasi sepihak, maka yang kedua memakai legitimasi lembaga internasional. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai alat imperialisme modern, yakni menundukkan negeri-negeri lemah melalui mekanisme global yang tampak legal, tetapi sesungguhnya timpang. Palestina dipaksa “berdamai” dalam kondisi terjajah, sementara penjajah tidak pernah diminta untuk mundur.

Dewan Perdamaian tersebut beranggotakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump sekaligus investor Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert Gabriel. Aroma perpolitikan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat sangat kental dengan adanya struktur inti dewan ini. Palestina, dengan mayoritas penduduk Muslim, benar-benar tidak memiliki otoritas untuk mengatur dan membela dirinya dari para penjajah. Tanah yang diberkahi ini hanya menjadi bulan-bulanan para penguasa kafir dan munafik. Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan bagi umat Islam hari ini.

Lebih jauh, ketergantungan umat Islam pada solusi yang dirancang Amerika Serikat menunjukkan krisis kepemimpinan global. Negeri-negeri Muslim, alih-alih bersatu memperjuangkan pembebasan Palestina, justru berlomba mencari posisi aman di bawah bayang-bayang kekuatan Barat. Padahal, Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam persoalan kepemimpinan dan kekuasaan. Dalam Al-Qur’an, Allah melarang kaum beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin yang mengatur urusan hidup mereka. Larangan ini bukanlah bentuk kebencian, melainkan peringatan politik bahwa kepemimpinan menentukan arah. Kepemimpinan yang lahir dari akidah kufur pasti melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umat Islam.

Amerika Serikat bukanlah pihak netral dalam konflik Palestina. Sejarah panjang dukungannya terhadap Israel membuktikan bahwa setiap inisiatif yang mereka gagas selalu berpihak pada penjajah. Oleh karena itu, menggantungkan nasib Palestina pada Board of Peace sama saja menyerahkan urusan umat kepada pemimpin yang secara ideologis dan politik memusuhi Islam. Ini bukan hanya kesalahan strategi, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip Islam itu sendiri.

Solusi Palestina tidak akan lahir dari meja perundingan yang dikendalikan Amerika Serikat, juga tidak dari forum perdamaian yang menafikan keadilan. Solusi sejati hanya akan terwujud ketika penjajahan diakhiri secara total dan umat Islam kembali memiliki kepemimpinan politik yang independen, berdaulat, serta berlandaskan Islam. Kepemimpinan yang tidak tunduk pada tekanan imperialis dan berani menempatkan Palestina sebagai amanah akidah, bukan sekadar isu kemanusiaan.

Selama umat Islam masih berharap pada Board of Peace atau skema serupa, selama itu pula Palestina akan terus dijadikan komoditas politik global. Sudah saatnya umat membuka mata. Board of Peace dan Deal of the Century hanyalah dua nama berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu melanggengkan penjajahan Israel dan mengokohkan dominasi Amerika Serikat.

Perdamaian sejati tidak lahir dari kepemimpinan kufur, melainkan dari sistem yang berpihak pada keadilan dan kemerdekaan yang hakiki. Kini, harapan atas nasib kaum Muslimin benar-benar bergantung pada semangat dan kesadaran diri mereka sendiri untuk kembali pada kehidupan yang sesuai dengan risalah yang dibawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sebab, tanpa kesadaran umat, kekuatan, dan rida Allah, penjajahan serta kezaliman terhadap kaum Muslimin tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Wallahu a’lam. [MA/WA]