Banjir: Problem Klasik Akibat Tata Kelola Kapitalistik

Oleh: Dhevi Firdausi, S.T.
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Sejak bulan Desember hingga saat ini, Indonesia memasuki musim hujan. Curah hujan yang tinggi terjadi hampir merata di berbagai kota. Kondisi ini memicu munculnya berbagai pemberitaan mengenai bencana banjir yang melanda Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya (Tempo.co, 28 Januari 2026).

Pemerintah menyatakan bahwa musibah banjir tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan. Sebagai solusi, pemerintah mengupayakan modifikasi cuaca agar intensitas hujan dapat berkurang. Selain itu, negara juga berencana melakukan normalisasi tiga sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama.

Banjir Tahunan Akibat Tata Kelola Kapitalistik

Sebagai ibu kota negara, Jakarta seharusnya terbebas dari bencana banjir. Namun faktanya, kota metropolitan ini justru menjadi langganan banjir setiap tahun. Tidak hanya Jakarta, banjir juga menjadi persoalan klasik di berbagai kota besar lain yang terus berulang.

Jakarta dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Kawasan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air, hampir seluruhnya beralih fungsi menjadi bangunan. Sesungguhnya, penyebab utama banjir bukanlah semata tingginya curah hujan, melainkan kesalahan dalam pengelolaan tata ruang kota.

Inilah dampak penerapan sistem kapitalisme, sebuah sistem kehidupan fasad yang berasal dari Barat. Asas manfaat dan keuntungan menjadi landasan utama dalam sistem kapitalisme, termasuk dalam pengaturan tata ruang kota. Kebijakan negara dalam pengelolaan lahan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh, melainkan hanya berorientasi pada keuntungan materi.

Akar permasalahan banjir, yakni kapitalisme, seharusnya dicabut dan diganti dengan sistem kehidupan yang lebih baik. Selama ini, solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar persoalan dan cenderung bersifat tambal sulam. Kebijakan yang diambil pun bersifat pragmatis dan jangka pendek, seperti normalisasi sungai.

Tata Kelola Islam Menciptakan Rahmat bagi Seluruh Alam

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur kehidupan sosial masyarakat. Rasulullah saw. telah mencontohkan adanya sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, bahkan konsep arsitektur Islam. Dalam bidang arsitektur, tata kelola ruang berbasis Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas kota tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi semata. Dalam sistem Islam, kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat menjadi pertimbangan utama. Dengan prinsip ini, rakyat akan terhindar dari berbagai musibah bencana.

Hutan tidak hanya berkaitan dengan pepohonan yang rimbun, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa. Pada masa kekhilafahan Islam, pengelolaan tata ruang dilakukan dengan menjaga keberlangsungan kawasan hutan. Dampaknya, kemaslahatan tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh makhluk hidup.

Masa tegaknya Daulah Khilafah Islam dikenal dengan pembangunan yang pesat hingga menjadi mercusuar peradaban dunia. Namun pembangunan tersebut tetap berlandaskan pada batas-batas syariat, sehingga menghadirkan rahmat bagi seluruh alam, bukan bencana. Demikianlah, aturan Allah Swt. senantiasa memberikan solusi nyata apabila diterapkan secara menyeluruh. [Rn/Wa]