Program MBG Tidak Hilangkan Stunting

Oleh: NS. Rahayu
(Pengamat Sosial)

SSCQMedia.Com – Sudah satu tahun program MBG (Makanan Bergizi Gratis) berjalan. Namun, banyak kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi negara. Program ini diharapkan mampu memberikan asupan nutrisi kepada penerimanya sekaligus mengatasi ancaman stunting, tetapi hingga kini persoalan tersebut masih belum terselesaikan. Tidak dimungkiri bahwa MBG tidak hanya menyasar anak sekolah dari PAUD hingga SMA, tetapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sayangnya, angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi.

Dilansir dari detikNews pada 2 Oktober 2025, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengungkapkan bahwa terdapat 1.411 balita yang mengalami stunting di Kota Bogor. Menurutnya, angka tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.588 balita.

Sementara itu, fakta di lapangan yang tidak terdata bisa jadi menyerupai fenomena gunung es, tampak kecil di permukaan, tetapi besar di bawah dan tidak terlihat. Setelah satu tahun program MBG berjalan, stunting masih belum teratasi. Ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah lama yang terus berulang di tengah masyarakat.

Berbagai kasus juga bermunculan selama pelaksanaan program MBG dan menimbulkan keresahan, khususnya bagi para penerimanya. Sejumlah laporan keracunan massal MBG di beberapa sekolah, temuan ompreng yang mengandung babi, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak memenuhi standar, serta besarnya anggaran yang berdampak pada pengurangan anggaran di bidang lain, turut mewarnai permasalahan program ini.

Program Populis yang Tidak Tepat Sasaran

MBG merupakan program populis bernuansa kapitalistik yang terlihat jelas dari pelaksanaannya. Program ini seolah tidak dapat dihentikan, meskipun dalam kondisi tertentu yang seharusnya menjadi prioritas. Misalnya, saat terjadi bencana di Sumatra yang menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda. Muncul berbagai opini yang menyarankan agar dana MBG dialihkan sementara untuk penanganan bencana, mengingat banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, MBG tetap berjalan karena telah memiliki alokasi anggaran tersendiri, demikian pula dengan anggaran bencana.

Dilansir dari Kontan.co.id pada 26 Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut mencukupi sehingga tidak diperlukan realokasi dari program lain, termasuk MBG.

MBG juga tampak terus dipaksakan berjalan meskipun banyak permasalahan krusial di lapangan. Bahkan, program ini tetap berlangsung saat masa liburan. Meski diklaim tidak ada pemaksaan atau kewajiban bagi siswa maupun wali siswa untuk mengambil jatah MBG, pelaksanaannya tetap menimbulkan persoalan.

Dalam siaran Kompas TV Live, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG harus tetap konsisten karena telah memiliki anggaran. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan bagi siswa atau wali siswa untuk mengambil jatah MBG. Menurutnya, kewenangan untuk menghentikan anggaran tidak berada di tangan BGN, melainkan di Departemen Keuangan.

Pelaksanaan MBG di tengah masa liburan jelas tidak realistis dan berpotensi merepotkan siswa, guru, serta orang tua. Banyak kritik diarahkan pada kebijakan ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG lebih mencerminkan kepentingan penguasa dan pengusaha pengelola dapur SPPG, yang sebagian besar merupakan kroni penguasa. Ada keuntungan ekonomi yang dipertaruhkan di dalamnya.

Program MBG menjadi bukti bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah dalam mengelola anggaran negara yang strategis. Anggaran yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas justru hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Islam

Dalam sistem Islam, setiap kebijakan diarahkan untuk kemaslahatan rakyat dan harus sesuai dengan syariat. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal mendasar yang wajib dijamin bagi seluruh individu yang tinggal di dalam negara. Oleh karena itu, kebijakan pangan tidak bersifat tebang pilih, melainkan menyeluruh bagi seluruh warga negara.

Negara Islam memberikan peluang dan lapangan kerja yang luas bagi para laki-laki agar mampu menafkahi keluarganya secara layak dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Negara juga menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau sehingga makanan bergizi dapat diakses dengan mudah oleh rakyat.

Selain itu, layanan umum seperti pendidikan dan kesehatan disediakan secara gratis. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dibebani biaya mahal sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Pajak pun tidak dipungut secara permanen, melainkan hanya diberlakukan dalam kondisi darurat dan itu pun terbatas bagi kalangan orang kaya.

Dengan sistem tersebut, rakyat dapat fokus memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mampu mengatasi stunting akibat gizi buruk karena setiap keluarga memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anggotanya. Dengan demikian, program seperti MBG sejatinya tidak lagi diperlukan.

Visi negara Islam adalah sebagai raa‘in atau pengurus rakyat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus ditujukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha maupun demi popularitas penguasa. [My/HEM]