Oleh: Imas Sunengsih, S.E., M.E.
(Aktivis Muslimah Intelektual)
SSCQMedia.Com—Hampir sebulan pascabencana di Sumatera, kondisi belum juga pulih. Jumlah korban terus bertambah setiap hari. Jutaan rakyat terdampak, roda ekonomi lumpuh, dan kelaparan menjadi persoalan baru, terutama di desa-desa yang masih terisolasi.
Menurut Detik.com, terjadi penambahan jumlah korban jiwa. “Dari 1.059 jiwa kemarin, hari ini menjadi 1.068 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers pada Kamis (18/12/2025).
Mencekam, itulah gambaran kondisi Aceh saat ini. Aceh menjadi provinsi dengan dampak terparah. Rakyat Aceh bahkan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk permintaan bantuan dunia internasional akibat lambatnya respons bantuan dari pemerintah. Sementara itu, kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Rakyat membutuhkan makanan dan logistik lainnya. Air bersih, listrik, dan jaringan internet belum pulih secara normal.
Namun, pemerintah terus menyampaikan bahwa keadaan aman dan terkendali. Pernyataan tersebut tampak hanya sebagai framing, karena fakta di lapangan justru bertolak belakang. Kondisi semakin mencekam. Banyak desa masih terisolasi dan belum tersentuh bantuan. Rakyat saling bahu-membahu, mengais sisa-sisa puing rumah yang masih dapat digunakan. Mereka berusaha bertahan di tengah keterbatasan pascabencana.
Ironisnya, Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam. Kekayaan tersebut telah lama dikeruk demi ambisi kebijakan pemerintah pusat yang dimotori oleh oligarki. Namun, ketika dampak dari kebijakan yang keliru itu meluluhlantakkan Aceh, pemerintah justru tampak abai dari tanggung jawabnya untuk membantu. Rakyat Aceh kini menderita akibat keserakahan para oligarki. Tidak ada kepedulian terhadap keberlangsungan hidup mereka, pendidikan anak-anaknya, tempat tinggal, usaha, dan pertanian yang telah musnah. Rakyat Aceh dipaksa memulai kembali kehidupan dari nol.
Kondisi sulit ini membuat rakyat saling menolong. Rakyat membantu rakyat, korban membantu korban. Itulah realitas yang terjadi. Mengandalkan bantuan pemerintah hanya menambah kelelahan karena tidak adanya kepastian. Para relawan yang menembus desa-desa terisolasi pun berada di titik kelelahan, namun tetap bertahan demi menyelamatkan nyawa.
Dari sini tampak jelas jurang antara pernyataan pejabat dan fakta di lapangan. Pemerintah seharusnya menghentikan pencitraan bahwa keadaan telah teratasi. Faktanya, rakyat masih kelaparan dan membutuhkan bantuan makanan segera. Jangan sampai kezaliman dilakukan demi melindungi elite. Apakah pemerintah rela melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri.
Kekejaman sistem Kapitalisme, Sekularisme, dan Demokrasi terlihat nyata. Para pejabat kehilangan empati dan simpati. Laporan dibuat sekadar menyenangkan atasan, sementara kinerja jauh dari maksimal. Jika sistem ini terus dipertahankan, negeri ini akan semakin carut-marut.
Dalam situasi bencana, negara seharusnya berada di garda terdepan. Menyelamatkan nyawa, mencari korban, serta mengerahkan seluruh sumber daya untuk melindungi rakyat. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud selama sistem Kapitalisme, Sekularisme, dan Demokrasi masih diterapkan. Pemerintah lebih sibuk mengamankan jabatan dan kepentingan para penguasa pendukung kekuasaannya. Tidak mengherankan jika bencana di Sumatera tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional, meski korban jiwa mencapai ribuan dan jutaan rakyat terdampak.
Oleh karena itu, sudah seharusnya kaum muslim mencari alternatif sistem yang benar, yang mampu mengurus seluruh urusan rakyat dan menjadi perisai pertama bagi mereka. Sistem itu hanya ada dalam Islam kafah, sistem yang telah teruji dan diterapkan selama berabad-abad. Dalam negara Islam, Khalifah berperan sebagai pelindung rakyat dan berada di garda terdepan.
Khalifah tidak segan menindak tegas pelaku kejahatan, termasuk pihak yang menyebabkan bencana akibat deforestasi. Pada masa Umar bin Khattab, ketika terjadi gempa, beliau segera melakukan penanganan bencana, memulihkan kondisi, dan mengajak rakyat untuk melakukan taubatan nasuha.
Khalifah akan mengerahkan seluruh upaya untuk menormalkan kondisi pascabencana karena memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Para sahabat bahkan menangis ketika mendapat amanah kepemimpinan, sangat berbeda dengan kondisi hari ini ketika jabatan justru menjadi ajang perebutan.
Rakyat telah lelah mengingatkan para pejabat atas kebijakan zalim yang mereka keluarkan. Namun, peringatan itu kerap diabaikan. Ingatlah, kelak setiap kezaliman akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sudah saatnya mengganti sistem dan rezim dengan sistem Islam kafah yang ditegakkan dalam institusi Khilafah ala minhajin nubuwwah. Pemimpin dalam negara Khilafah adalah pemimpin yang amanah, bertakwa kepada Allah Swt., serta menegakkan syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Tata kelola sumber daya alam dilakukan sesuai sistem Islam, tidak menzalimi siapa pun, justru menghadirkan keadilan.
Wallahualam bissawab.[Rn]
0 Comments: