Oleh: Ummu Fahhala, S.Pd.
(Kontributor SSCQMedia)
SSCQMedia.Com — Setiap tarikan napas yang kita hirup, setiap tetes air yang kita minum, bahkan tanah tempat kita berpijak kini kian terancam oleh pencemaran lingkungan. Udara dipenuhi polusi, aliran sungai dicekik limbah, dan bumi ditimbun sampah yang tak kunjung sirna. Inilah kenyataan pahit yang perlahan tetapi pasti merenggut kesehatan, merusak alam, serta menurunkan kualitas hidup manusia. Karena itu, sudah saatnya kita tidak sekadar menjadi saksi, melainkan pelaku perubahan dengan langkah sederhana demi melindungi diri, keluarga, dan bumi tercinta (alodokter.com, 17/09/2025).
Telah terjadi banyak masalah serius dalam tata kelola lingkungan. Sungai tercemar limbah, permukiman tumbuh tanpa perencanaan, dan pariwisata kerap mengorbankan kelestarian. Pemerintah sering abai karena lebih sibuk mengejar keuntungan industri daripada melindungi lingkungan rakyat.
Ketika pembangunan hanya berorientasi pada ekonomi, kesehatan masyarakat dikorbankan. Transformasi sektor kesehatan yang disebut mampu mengerek pertumbuhan 8 persen justru membuka jalan kapitalisasi. Hal ini sudah tampak sejak 2014 ketika konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diadopsi. Negara tidak lagi hadir penuh, hanya menjadi regulator. Pembiayaan kesehatan diserahkan pada BPJS, sementara rakyat menanggung iuran.
Kapitalisasi Kesehatan
Sejak saat itu, sektor swasta menguasai layanan kesehatan. Industri obat, alat medis, hingga rumah sakit berkembang di atas logika bisnis. Pemerintah bahkan melegalkan tren ini dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Korporasi semakin dominan, sementara hak otonom dokter terkikis. Dampaknya, keselamatan pasien pun terancam. Laporan WHO 2024 menegaskan, satu dari sepuluh pasien di dunia mengalami kerugian akibat kejadian tidak diinginkan, dan 12 persen berujung cacat atau meninggal.
Di Indonesia, transformasi kesehatan kian menjauh dari hak rakyat untuk sehat. Pembangunan kesehatan bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi dijadikan mesin pertumbuhan ekonomi sesuai arahan WTO sejak 1994. Maka wajar jika layanan makin mahal dan tidak terjangkau masyarakat miskin.
Solusi Islam: Negara Penanggung Jawab
Islam memberikan paradigma yang sangat berbeda. Kesehatan adalah kebutuhan dasar publik. Rasulullah saw. menegaskan:
“Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tidak ada nikmat yang lebih baik selain nikmat sehat.” (HR. Hakim).
Negara dalam Islam wajib menjamin layanan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).
Maka, negara tidak boleh sekadar menjadi regulator, melainkan pelaksana penuh.
Dalam sejarah, Khalifah al-Mansyur pada 1248 M mendirikan rumah sakit di Kairo dengan 8.000 tempat tidur, melayani 4.000 pasien per hari. Semua layanan gratis, tanpa membedakan agama maupun status sosial. Pasien bahkan diberi pakaian dan uang saku.
Islam juga menempatkan pembiayaan kesehatan pada Baitulmal. Dana diambil dari sumber-sumber syariat: zakat, kharaj, fai, jizyah, hingga kepemilikan umum. Dengan sistem ini, negara mampu membiayai kesehatan gratis secara berkelanjutan.
Upaya preventif pun dijalankan. Rasulullah saw. membiasakan pola hidup sehat, menjaga lingkungan, menyediakan air bersih, dan mengedukasi masyarakat. Sistem ini membentuk masyarakat yang jarang sakit. Bahkan, dokter yang dikirim Kaisar Romawi mengaku kesulitan menemukan pasien di Madinah.
Penutup
Dari sini jelas, sanitasi layak 100 persen tidak akan tercapai bila paradigma masih kapitalistik. Pemerintah hanya mengejar target, tetapi abai pada akar masalah. Rakyat butuh sistem yang menjadikan kesehatan hak, bukan komoditas.
Islam telah membuktikan hal itu. Negara menjamin kesehatan gratis, menata lingkungan bersih, dan membangun layanan medis berkualitas. Paradigma inilah yang harus dihidupkan kembali jika benar-benar ingin mewujudkan sanitasi dan kesehatan untuk semua.
[An]
0 Comments: