Oleh: Resti Ummu Faeyza
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQMedia.com — Ketika kekuasaan, kekayaan, dan kepentingan segelintir orang lebih diutamakan daripada kemaslahatan rakyat, persoalan negeri seolah tidak pernah menemukan ujungnya.
Indonesia seolah tidak pernah kehabisan persoalan. Berbagai kasus datang silih berganti, menyisakan pertanyaan besar tentang ke mana sebenarnya arah negeri ini dibawa. Pada Oktober 2026 ini saja, negeri ini dihadapkan pada bencana dan berbagai persoalan yang datang bertubi-tubi. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lintas negara, banjir bandang, hingga krisis listrik, air bersih, dan bahan bakar minyak (BBM). (JawaPos.com, 14-10-2026)
Belum lagi rakyat dihadapkan pada sulitnya memperoleh pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terus membebani, ketimpangan ekonomi, korupsi, persoalan pendidikan, kerusakan lingkungan, hingga berbagai kebijakan yang menuai kontroversi. Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan lainnya.
Ironisnya, semua itu terjadi di negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, tanah subur, lautan luas, dan sumber daya manusia yang besar. Lantas, mengapa kekayaan tersebut belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata? Bahkan, penguasa yang mengemban amanah untuk mengurus rakyat tampak belum mampu menyelesaikan persoalan karhutla yang semakin meluas. Rakyat seolah harus berdiri di atas kaki sendiri, berjalan, berlari, dan mempertahankan hidupnya seorang diri.
Apakah persoalannya sekadar terletak pada buruknya kinerja individu penguasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar, yakni sistem kehidupan yang menjadi landasan pengelolaan negeri ini?
Demokrasi dan Kapitalisme: Ketika Kekuasaan Bermesraan dengan Kepentingan Modal
Demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya melalui pemilihan umum. Secara ideal, mekanisme ini diharapkan melahirkan pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat.
Namun, praktik demokrasi tidak selalu berjalan sebagaimana cita-citanya. Biaya politik yang tinggi, persaingan kepentingan, serta hubungan antara penguasa dan pemilik modal dapat menciptakan persoalan serius.
Penelitian yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 2025 mengungkapkan semakin kuatnya keterkaitan antara kepentingan bisnis dan aktor politik di Indonesia. Fenomena yang disebut sebagai oligarkisasi demokrasi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat menjalin kedekatan dengan kekuasaan politik dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan.
Di sisi lain, kapitalisme menempatkan kepemilikan dan aktivitas ekonomi sebagai bagian penting dalam menggerakkan kehidupan masyarakat. Persaingan pasar dan pencarian keuntungan menjadi instrumen utama dalam kegiatan ekonomi.
Dalam praktiknya, ketika kepentingan memperoleh keuntungan menjadi pertimbangan dominan, kebutuhan masyarakat berisiko ditempatkan sebagai komoditas. Pendidikan, kesehatan, pangan, energi, bahkan pengelolaan sumber daya alam dapat semakin dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis.
Akibatnya, masyarakat kecil berhadapan dengan persoalan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup, sementara akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi tidak selalu terbagi secara adil.
Persoalan korupsi menjadi salah satu gambaran nyata tantangan tata kelola Indonesia. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025 mencatat skor integritas nasional sebesar 72,32, yang masih berada dalam kategori rentan. Artinya, penguatan integritas dan pencegahan korupsi masih menjadi pekerjaan besar bagi penyelenggara negara.
Begitu pula dengan persoalan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, konflik kepentingan dalam pengelolaan lahan, dan lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang dampaknya harus ditanggung masyarakat.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan angka-angka makro tidak serta-merta menjamin seluruh rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Ketersediaan lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan yang harus diperhatikan.
Demokrasi dan kapitalisme merupakan akar yang menyebabkan berbagai persoalan di Indonesia. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, kualitas kelembagaan, dan perilaku individu juga memiliki peran. Namun, sistem dasar yang mengatur negeri ini tetap menjadi faktor mendasar yang perlu dievaluasi. Sebab, sistemlah yang membentuk arah kebijakan, batas kewenangan, serta prioritas pengelolaan negara.
Kembali kepada Aturan Sang Pencipta
Islam memandang bahwa kehidupan manusia tidak boleh berjalan tanpa pedoman. Allah Swt. sebagai Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan telah menurunkan aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan ekonomi, sosial, hukum, dan pemerintahan.
Allah Swt. berfirman:
"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan."
(QS. Al-Baqarah [2]: 208)
Ayat ini menjadi landasan penting bahwa Islam bukan sekadar mengatur ibadah individual, melainkan juga memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan secara menyeluruh.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah, bukan sarana untuk memperkaya diri maupun kelompok. Penguasa bertanggung jawab mengurus urusan rakyat dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Islam juga memiliki prinsip pengelolaan ekonomi yang berbeda. Kepemilikan individu diakui, tetapi dibatasi oleh ketentuan syariat. Kepemilikan umum tidak boleh begitu saja diserahkan kepada individu atau korporasi untuk dikuasai demi keuntungan pribadi. Sumber daya yang menjadi kebutuhan publik harus dikelola dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat.
Rasulullah saw. bersabda bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan kepemilikan umum dalam Islam.
Dengan demikian, persoalan ekonomi tidak cukup diselesaikan dengan mendorong pertumbuhan dan investasi semata. Negara juga harus memastikan distribusi kekayaan, pemenuhan kebutuhan pokok, serta pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
Bukan Sekadar Mengganti Pemimpin, tetapi Mengubah Paradigma
Mengembalikan kehidupan kepada aturan Sang Pencipta tentu bukan pekerjaan sederhana. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang, pendidikan, budaya masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat perlu dibangun dengan kesadaran bahwa standar benar dan salah tidak semata-mata ditentukan oleh suara mayoritas, kepentingan pasar, ataupun kehendak penguasa. Semuanya harus dikembalikan kepada hukum Allah Swt.
Perubahan juga harus disertai pembentukan individu yang bertakwa, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sesama, serta penguasa yang memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Kontrol masyarakat terhadap penguasa pun harus diperkuat melalui amar makruf nahi mungkar. Kritik terhadap penyimpangan bukanlah ancaman, melainkan bagian dari kepedulian untuk menjaga amanah kekuasaan.
Selama ukuran keberhasilan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, kekuasaan politik, dan kepentingan kelompok, persoalan mendasar tentang keadilan dan kesejahteraan akan terus menjadi pekerjaan rumah.
Sudah saatnya bangsa ini berani melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bukan hanya mempertanyakan siapa yang berkuasa, tetapi juga aturan apa yang digunakan untuk mengatur kehidupan.
Sebab, manusia dengan segala keterbatasannya membutuhkan petunjuk dari Zat Yang Maha Mengetahui. Kembali kepada aturan Allah bukan sekadar seruan spiritual, melainkan sebuah tawaran paradigma kehidupan yang perlu dikaji, dipahami, dan diperjuangkan melalui jalan dakwah yang berilmu, damai, dan bertanggung jawab.
Wallahu a'lam bishawab. [MA/Wa]
0 Comments: