Downgrade Lifestyle: Potret Rapuhnya Ekonomi Kapitalisme
Oleh: Fadhilla Ika
(Kontributor SSCQMedia.com)
SSCQMedia.com—Hemat pangkal kaya. Nasihat itulah yang senantiasa ditanamkan orang tua kita sejak dahulu. Sebagian uang sebaiknya disisihkan untuk ditabung sebagai cadangan ketika ada kebutuhan mendesak. Namun, kini menyisihkan uang untuk ditabung terasa semakin sulit. Kenaikan harga kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan upah membuat sebagian masyarakat terpaksa menguras tabungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, sebagian orang terpaksa berutang untuk mencukupi kebutuhan pokok.
Di media sosial, muncul tren downgrade lifestyle atau penurunan standar gaya hidup. Banyak orang membagikan pengalaman mereka dalam menekan pengeluaran, mulai dari mengganti produk konsumsi dengan merek yang lebih murah, membawa bekal dari rumah, beralih dari kopi kafe ke kopi keliling, hingga berganti jenis kendaraan. Bahkan, ada yang memilih pindah dari rumah klaster ke rumah orang tua. Berbagai cara dilakukan demi menghemat pengeluaran.
Fenomena "makan" tabungan, berutang, hingga melakukan downgrade lifestyle mencerminkan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Mengutip pernyataan Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, kepada CNBC Indonesia (12/10/2026), proporsi penduduk kelas menengah turun dari 23 persen pada 2018 menjadi 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, penduduk rentan miskin dan kelompok yang sedang menuju kelas menengah meningkat hingga 74,5 persen pada 2025. Artinya, sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Sedikit saja pendapatan terganggu atau biaya hidup meningkat, mereka berisiko jatuh ke dalam kemiskinan.
Keadaan ini semakin diperparah oleh sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan. Dorongan untuk meningkatkan produksi dan laba turut membentuk standar gaya hidup yang terus meningkat. Paradigma ini membuka ruang bagi budaya konsumtif yang menempatkan keinginan seolah-olah sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Akibatnya, selain karena pendapatan yang tidak mencukupi, terkurasnya tabungan masyarakat juga dipicu oleh pola hidup konsumtif bentukan kapitalisme.
Dari sisi negara, berbagai kebijakan ekonomi dinilai lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada perlindungan kesejahteraan pekerja. Akibatnya, upah riil masyarakat cenderung stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan hidup. Ketimpangan ini memaksa sebagian pekerja menurunkan standar gaya hidup, "makan" tabungan, bahkan berutang demi bertahan hidup. Dengan kata lain, kondisi tersebut menunjukkan adanya kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang berkaitan dengan struktur dan kebijakan ekonomi yang membatasi kesejahteraan masyarakat.
Islam bukan hanya agama, melainkan juga pandangan hidup yang memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berekonomi. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra'in atau pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Atas dasar itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Negara harus memastikan tersedianya pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi seluruh warga negara. Selain itu, negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier secara mandiri.
Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan akidah Islam, pengelolaan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Sumber daya alam yang termasuk dalam kepemilikan umum wajib dikelola sesuai ketentuan syariat dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Pengelolaan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai layanan masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat tanpa menjadikan pajak sebagai satu-satunya tumpuan pendapatan.
Meskipun perbedaan kondisi ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia, kemiskinan yang timbul akibat sistem yang tidak adil bukanlah kondisi yang boleh dibiarkan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasinya melalui perubahan kebijakan dan sistem yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, umat Islam perlu mengambil bagian dalam dakwah untuk memperjuangkan penerapan aturan Islam dalam kehidupan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menanamkan akidah Islam secara menyeluruh, membongkar kebobrokan sistem, serta menjelaskan solusi Islam terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat. [US/En]
Baca juga:
0 Comments: