Hutan Bukan Milik Oligarki, tetapi Amanah Rakyat

Oleh: Khamsiyatil Fajriyah
(Kontributor SSCQ Media)

SSCQMedia.com — Tepat seperti yang tertulis pada spanduk aksi tanggal 28 Oktober lalu. Spanduk berukuran besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarkis, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan oleh ribuan massa aksi di Jalan UOB, Jakarta. (IDN Times, 28-10-2026)

Hutan memang bukan milik oligarki. Namun, dalam sistem kapitalisme, mustahil hutan dapat sepenuhnya lepas dari penguasaan para pemilik modal, terutama kelompok oligarki.

Ketika hutan dikuasai oligarki, mereka memiliki keleluasaan untuk melakukan berbagai tindakan terhadapnya, mulai dari menebang pohon secara besar-besaran, merusak habitat satwa liar, hingga membakar hutan. Bencana yang terjadi setiap tahun akhirnya seolah menjadi pola kehidupan di negeri ini. Saat musim kemarau, kebakaran hutan mengancam. Sementara itu, ketika musim hujan tiba, longsor dan banjir bandang menjadi ancaman bagi masyarakat.

Dalam paradigma kapitalisme, sumber daya alam selalu dipandang dari sisi nilai ekonominya. Begitu pula dengan hutan yang dianggap sebagai komoditas berpotensi besar menghasilkan keuntungan. Kayu, hasil perkebunan, dan pertambangan yang berasal dari kawasan hutan memiliki nilai ekonomi yang besar.

Negara dalam sistem kapitalisme lebih berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kelestarian hutan. Negara justru memberikan kesempatan dan perizinan yang luas kepada individu atau kelompok pemilik modal untuk mengelola hutan. Tentu saja, pihak yang memiliki peluang besar memperoleh izin tersebut adalah oligarki, yakni para pengusaha besar yang berada di lingkaran kekuasaan.

Dari sinilah ketidakadilan bermula. Keuntungan dari eksploitasi hutan dinikmati oleh oligarki. Namun, ketika terjadi bencana, misalnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, rakyatlah yang harus menanggung dampaknya.

Bukan hanya kerugian materi, bencana tersebut juga mengancam keselamatan dan merenggut nyawa manusia. Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara optimal. Sementara itu, para oligarki seolah tetap berada di atas angin dan sulit tersentuh hukum. Tidak ada tindakan tegas yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Sistem kapitalisme berbanding terbalik dengan sistem Islam. Islam memandang hutan sebagai sumber daya alam yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia serta makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Dalam syariat Islam, hutan yang termasuk sumber daya alam milik umum tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh individu atau korporasi. Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."

Memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada pihak swasta untuk dikuasai demi kepentingan pribadi hukumnya haram. Negara bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan agar terus memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungan.

Apabila ada pihak yang merusak hutan, misalnya dengan melakukan penebangan secara ilegal atau tindakan lain yang menimbulkan kerusakan, negara wajib menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan syariat dan pelanggaran yang dilakukan.

Demikianlah, negara yang benar-benar menempatkan hutan bukan sebagai milik oligarki, melainkan sebagai amanah untuk kemaslahatan rakyat, hanya dapat terwujud melalui penerapan Islam secara kaffah. Bukan negara yang berpihak pada kepentingan kapitalis. [MA/Wa]