Oleh: Nur Afni
Pemerhati Sosial dan Politik
Deli Serdang
SSCQMedia.Com— Rasa sakit yang paling menyayat hati bagi warga Palestina bukanlah sekadar runtuhnya rumah-rumah mereka atau hilangnya nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Namun, rasa sakit yang paling menghujam adalah ketika mereka menoleh ke kanan dan kiri, mencari dan menunggu pembelaan serta perlindungan dari miliaran saudara seakidahnya, tetapi yang mereka dapati hanyalah keheningan, kepasrahan, dan ketiadaan tindakan nyata. Lebih menyakitkan lagi ketika mereka melihat para penguasa negeri-negeri kaum muslimin justru bersahabat dengan para penjajah.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Namun, Israel masih menunggu Amerika Serikat (AS) menentukan negara yang bersedia menerima warga Palestina. Dilansir AFP dan diberitakan detikNews pada Kamis (3/9/2026), Katz mengatakan tidak ada solusi untuk Gaza tanpa perpindahan warga Palestina dari wilayah tersebut. Ia menyebut pemerintah Israel telah siap mengeluarkan warga Palestina melalui laut, udara, dan berbagai cara lain yang memungkinkan.
Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel sekaligus pemimpin partai sayap kanan Jewish Power, Itamar Ben-Gvir, mengungkapkan rencana untuk memindahkan sekitar 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam kurun waktu tujuh tahun dengan dalih “migrasi sukarela”. Rencana yang diberi nama “Disengagement 710” itu dipaparkan Ben-Gvir dalam konferensi pers pada Kamis (3/9/2026), sebagai bagian dari kampanye politiknya. Rencana tersebut menargetkan pemindahan 250.000 warga Palestina pada tahun pertama, kemudian meningkat hingga sekitar 1,86 juta orang dalam tujuh tahun.
Sejatinya, masalah Palestina dan agresi Zionis Israel bukanlah sekadar konflik perebutan wilayah atau krisis kemanusiaan biasa, melainkan konsekuensi nyata dari runtuhnya institusi politik Islam global, yaitu Khilafah, yang berfungsi sebagai junnah (perisai) bagi kaum muslimin. Ketiadaan perisai umat berupa Khilafah membuat kaum muslimin tercerai-berai dan musuh-musuh Islam semakin brutal melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Gaza dan di berbagai wilayah lainnya.
Kelemahan mendasar umat Islam saat ini merupakan akibat dari penerapan sistem politik modern berbasis negara-bangsa (nation-state) atau sekat bangsa-bangsa. Akibat sekat nasionalisme inilah, penguasa negeri-negeri muslim di sekitar Palestina terbelenggu oleh kepentingan politik dan batas wilayah domestik negeri mereka sendiri sehingga mata hati mereka mati dan tidak mau membela saudara seakidahnya.
Bantuan yang diberikan kepada warga Gaza hanyalah “retorika tanpa aksi”, seperti diplomasi meja bundar, bantuan logistik, dan kecaman belaka. Bahkan, penguasa negeri-negeri kaum muslimin ikut bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diketuai oleh Amerika Serikat, yang merupakan musuh Islam. Sementara itu, pengusiran (ethnic cleansing) dan pembantaian fisik warga Gaza terus berlangsung secara sistematis. Penggunaan dalih “migrasi sukarela” untuk memindahkan 1,86 juta warga Gaza jelas merupakan bentuk penyesatan politik yang nyata.
Kondisi ini menggambarkan secara jelas bahwa hukum internasional telah mandul. Berharap pada kemerdekaan Palestina melalui PBB, Mahkamah Internasional, atau mediasi negara-negara Barat seperti Amerika Serikat adalah tindakan yang sangat keliru. Realitasnya, institusi-institusi tersebut belum mampu menghentikan penjajahan dan pembantaian terhadap warga Palestina serta melindungi eksistensi entitas Zionis.
Kaum muslimin harus memahami dan melihat fakta sejarah bahwa Palestina adalah tanah kharajiyah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan dipertahankan oleh Sultan Abdul Hamid II. Sejatinya, menyerahkan atau membiarkan sejengkal tanah Palestina dikuasai oleh Zionis Israel dan sekutunya adalah haram. Berdiam dirinya seluruh kaum muslimin, terutama para penguasa negeri-negeri kaum muslimin, juga merupakan dosa besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Solusi hakiki untuk kemerdekaan warga Gaza dan menghadapi rancangan pengusiran warga Gaza saat ini adalah dengan menegakkan kembali sistem Islam di muka bumi. Pemimpin dalam sistem Islam berfungsi sebagai junnah (perisai) yang mampu membela dan melindungi kaum muslimin dari penjajahan. Kaum muslimin harus memahami bahwa solusi mendasar bagi Palestina bukanlah sekadar bantuan kemanusiaan, retorika politik ala Barat, atau hanya sekadar doa, melainkan pengiriman kekuatan militer (jihad) yang terorganisasi di bawah komando institusi politik Islam, yakni Khilafah, untuk menghentikan agresi fisik entitas Zionis Israel.
Sejarah mencatat ketika kaum muslimin berhasil memenangkan berbagai peperangan di bawah satu komando institusi global, yakni Khilafah. Zionis Israel adalah minoritas yang di belakangnya terdapat banyak negara kafir penjajah yang bersekutu. Namun, karena kaum muslimin saat ini terpecah-belah dan tidak memiliki Khalifah, genosida terus terjadi, bahkan semakin brutal.
Sungguh, hanya Khilafah yang mampu menyatukan kembali kaum muslimin, mengembalikan potensi militer, ekonomi, dan sumber daya alam negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini terpecah-belah sehingga kaum muslimin memiliki posisi tinggi yang disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Penderitaan warga Gaza yang semakin mengenaskan akibat kebrutalan Zionis Israel dan rencana pengusiran warganya merupakan alarm keras bahwa kehadiran institusi politik global pemersatu, sebagai perisai umat, sudah berada pada tahap yang sangat mendesak.
Bangkitlah dan bersatulah, kaum muslimin, untuk menegakkan kembali sistem Islam di muka bumi agar kita memiliki perisai, yakni Khilafah, demi kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Sesungguhnya imam (Khalifah) itu laksana perisai. Kaum Muslimin berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Wallahu a'lam bissawab. [MR/UF]
0 Comments: