Fenomena Downgrade: Seni Bertahan Hidup dalam Bayang Kemiskinan

Oleh: Endah Dwianti, S.E., C.A., M.Ak.
Pengusaha

SSCQMedia.com—Fenomena downgrade atau penurunan standar gaya hidup kini bukan lagi sekadar tren personal, melainkan potret perjuangan nyata untuk bertahan hidup di tengah impitan ekonomi. Masyarakat kelas menengah yang selama ini dianggap sebagai penopang utama perekonomian nasional kini terdesak untuk memangkas berbagai kebutuhan, mulai dari pilihan makanan, moda transportasi, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan anak, demi menjaga dapur tetap mengepul.

Realitas Pahit: Dari "Makan Tabungan" Menjadi "Makan Utang"

Pergeseran struktur ekonomi ini tercermin jelas dalam data statistik nasional. Jumlah penduduk kelas menengah tercatat mengalami penurunan drastis, dari 60,8 juta jiwa (23 persen) pada 2018 menjadi 46,7 juta jiwa (16,6 persen) pada 2025. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi rapuh atau rentan miskin justru semakin mendominasi piramida sosial ekonomi Indonesia, meningkat dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025.

Pergeseran drastis ini mempertegas keprihatinan sosial yang kini meluas. Berdasarkan penelusuran media massa, fenomena ini melahirkan istilah baru di tengah masyarakat. Laporan dari Mojok.co dan Tirto.id menggarisbawahi bahwa jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan menengah mengatasi tekanan finansial dengan fenomena "mantab" (makan tabungan), kini situasinya bergeser ke taraf yang lebih mengkhawatirkan, yakni "maut" (makan dari utang).

Berbagai liputan media, seperti Republika (Ameera dan Ekonomi) serta Kompas.com (Megapolitan dan Health) sepanjang September hingga Oktober 2026, mencatat realitas pahit ini: kelas menengah terpaksa mengorbankan kualitas demi fungsi. Sayangnya, seperti yang disoroti Kompas Health, penurunan standar gaya hidup ini berdampak langsung pada penurunan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Analisis Akar Masalah: Kegagalan Sistemik dan Lepas Tangannya Negara

Mengapa fenomena downgrade secara masif ini terjadi? Ini bukan sekadar persoalan pilihan individu atau kegagalan dalam mengelola keuangan pribadi, melainkan dampak langsung dari kegagalan sistemik:

1. Jerat Kapitalisme dan Kemiskinan Struktural

   Di satu sisi, budaya kapitalistik mendorong masyarakat mengejar gaya hidup konsumtif demi gengsi dan status sosial. Namun, di sisi lain, tata ekonomi yang ada melahirkan kemiskinan struktural akibat tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), minimnya pembukaan lapangan kerja berkualitas, serta melonjaknya harga bahan pokok.

2. Kebijakan Publik yang Mencekik

   Fenomena downgrade merupakan bentuk penyesuaian paksa akibat kebijakan efisiensi pemerintah, kenaikan berbagai instrumen pajak yang membebani rakyat kecil dan menengah, serta pengetatan anggaran subsidi.

3. Absennya Negara dalam Jaminan Kesejahteraan

   Dalam sistem ekonomi kapitalis-sekuler, negara kerap memosisikan diri sekadar sebagai fasilitator pasar daripada sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Ketika krisis finansial melanda, rakyat dibiarkan bertarung sendiri menanggung beban hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Rekonstruksi Solusi: Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Ra'in

Untuk keluar dari lingkaran krisis finansial dan ancaman kemiskinan yang kian meluas, diperlukan perubahan paradigma fundamental dalam pengelolaan negara dan gaya hidup masyarakat:

1. Sederhana dan Mengutamakan Prioritas

   Islam mengajarkan paradigma gaya hidup yang rasional dan proporsional, yakni mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dan prioritas (hajiyat dan dharuriyat) ketimbang menuruti keinginan tanpa batas (tahsiniyat) atau gengsi semata.

2. Tanggung Jawab Negara Menyediakan Lapangan Kerja

   Negara wajib hadir membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menciptakan iklim usaha yang adil, serta tidak membebani masyarakat dengan tarif pajak yang menggerus daya beli rakyat kecil.

3. Jaminan Kebutuhan Publik

   Dalam pandangan Islam, negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus dan pelayan rakyat). Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan, dengan biaya murah bahkan gratis sehingga masyarakat tidak mengalami tekanan finansial massal hanya untuk mengakses hak dasar hidup.

Penutup

Fenomena downgrade tidak boleh dipandang remeh sebagai sekadar strategi adaptasi masyarakat yang kreatif. Fenomena ini merupakan alarm nyaring yang menandakan melemahnya daya tahan ekonomi rakyat. Tanpa adanya koreksi terhadap kebijakan ekonomi yang ugal-ugalan dan penguatan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, kelas menengah akan terus tergerus hingga masuk ke jurang kemiskinan. Sudah saatnya keselamatan dan kesejahteraan rakyat dijadikan prioritas utama di atas segala kalkulasi ekonomi.

Wallahu a'lam bish-shawab. [Rn/AA]