Gaza: Pelucutan Senjata Tanpa Kesetaraan

(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—IDN Times pada 4 Agustus 2026 merilis artikel berjudul “BOP: Israel Bakal Tarik Pasukan Jika Senjata Hamas Dilucuti.” Pemerintah Israel menuntut demiliterisasi Hamas dengan proses pelucutan senjata yang terverifikasi dan bersifat permanen tanpa opsi pembatalan. Menurut Netanyahu, isi kesepakatan yang diusulkan Dewan Perdamaian tidak mencerminkan posisi resmi negaranya. Pencantuman klausul penarikan pasukan secara bertahap dan penghentian serangan ke Gaza dianggap Israel tidak menghargai pihak yang menganggap diri sebagai penguasa seluruh Palestina. Israel terus menyebut Hamas melakukan serangan sebagai dalih atas tindakan brutal IDF di Gaza sehingga diperlukan standar pelucutan senjata yang terukur sesuai kepentingan Israel.

Di lain pihak, Nickolay Mladenov, Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian, menyebut telah tercapai pemahaman bersama mengenai tujuan kesepakatan tersebut setelah pertemuan dengan Netanyahu. Trump, bos BOP, dengan bangga menyebut kesepakatan pelucutan senjata ini sebagai langkah monumental menuju perdamaian.

Akan tetapi, di lapangan, Israel dengan bebas terus melakukan serangan ke Gaza dan melanggar garis demarkasi, bahkan menggeser masuk ke wilayah Gaza serta mencaplok 65 persen wilayah. Mereka mempersiapkan pembangunan The New Gaza City sesuai rencana BOP, sambil terus menutupi jejak kejahatannya.

Dunia saat ini dinormalisasi dengan forced understanding bahwa kondisi Gaza terjadi akibat perlawanan dan serangan-serangan Hamas. Bom-bom dijatuhkan di permukiman maupun fasilitas umum, selalu dengan dalih menyerang markas Hamas, meskipun kebenarannya tidak pernah dapat dibuktikan. Seperti dalam pengeboman terakhir terhadap gudang obat RS Syuhada Al-Aqsha di Deir Al-Balah, Jalur Gaza Tengah. Militer Israel berdalih menyerang markas Hamas yang menjadi tempat penyimpanan senjata di dekatnya, tetapi lagi-lagi tidak dapat menunjukkan bukti konkret atas tuduhannya.

Pelucutan senjata Hamas adalah kedok Zionis untuk melumpuhkan Gaza. Selama puluhan tahun, mereka tidak pernah mampu menguasai Gaza karena terhalang perlawanan Hamas melalui faksi militernya, Izzuddin Al-Qassam. Pembangunan New Gaza City sengaja menggunakan aktor lokal agar dapat diterima dengan propaganda “demi penyelamatan Gaza”. Tampak bagus dan manusiawi, tetapi hanya menjadi kedok perampokan wilayah.

Menyerahkan Gaza kepada kendali BOP sama saja dengan menyerahkan Gaza ke mulut singa, yaitu Amerika dengan Zionis di belakangnya. Umat tidak boleh dibiarkan salah memahami gerak BOP. Meski menyebut dirinya sebagai Dewan Perdamaian, Palestina tidak dimasukkan dalam keanggotaan dewan tersebut, sedangkan Israel ada di dalamnya dan memiliki hak kuat untuk menolak dan/atau meminta revisi terhadap rancangan kesepakatan yang tidak melibatkan Palestina sebagai pihak di dalamnya.

Pasukan Stabilitas Internasional yang digagas bukan ditujukan untuk membebaskan Gaza dari penjajahan, melainkan sekadar menjaga stabilitas sesuai standar Israel.

Perjuangan Palestina bukan baru dimulai saat Thufan Al-Aqsha dilancarkan. Sebelum negara Israel berdiri, rakyat Palestina sudah harus berjuang mempertahankan negaranya hingga sekarang. PBB dengan ratusan anggotanya telah melayangkan ratusan resolusi yang tidak pernah digubris Israel, sementara Palestina tetap dijajah.

Bila saat ini sebagian umat menganggap BOP adalah solusi dan two-state solution yang diinisiasi Barat merupakan jalan untuk mengakhiri konflik, mereka harus bangun. Zionis dan para pendukungnya akan terus mencari cara untuk menguasai Palestina. Bahkan, gencatan senjata tidak membuat Zionis menghentikan serangan ke Gaza. Sebaliknya, serangan justru semakin masif.

Berita seputar Gaza dan Palestina belakangan cukup sepi karena tertutup berita lain. Fakta ini tentu saja membuat Israel, baik melalui IDF maupun para pendatang ilegal di Tepi Barat, leluasa melakukan berbagai aksi: merampas tanah dan rumah, merusak ladang perkebunan zaitun, menutup sumur, serta menangkap orang tanpa prosedur yang jelas.

Di Gaza, tenda-tenda dibom dan dibakar, sementara penghuninya terus diusir. Lagi-lagi, dunia hanya berteriak, mengecam, mengeluarkan resolusi, dan merasa sudah berbuat. Namun, derita rakyat Palestina serta penjajahan yang mereka alami tidak kunjung berakhir.

Islam telah menegaskan jalan terbaik bagi kebebasan umat, yaitu ketika syariat Islam ditegakkan. Islam menjaga hak dan kewajiban individu, sementara negara menjadi pelaksana dan penjaminnya. Ketika hak hanya dapat diperoleh melalui jalan jihad, institusi negara menjadi penegaknya.

Begitu pula dalam pembebasan Palestina. Dunia telah memberikan pendapat dan menyerukan tuntutan, tetapi semua dianggap angin lalu. Israel tetap bebas membantai, merampas, dan merasa paling berhak atas tanah rampasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jihad menjadi satu-satunya solusi.

Persatuan umat Islam sedunia yang saat ini baru bergerak secara sporadis dalam kelompok-kelompok kecil hanya seperti gigitan nyamuk yang tidak memberikan efek jera dan sekadar sedikit mengganggu. Apa yang terjadi di Gaza dan Palestina adalah sebuah negara melawan milisi. Kekuatan tersebut sangat tidak sebanding, meskipun prajurit Izzuddin Al-Qassam sedemikian menakutkan bagi Israel.

Negara harus dilawan dengan negara. Di sinilah urgensi tegaknya negara yang menjalankan syariat Islam, yang berhak menyerukan jihad untuk mengusir penjajah dari bumi para nabi, Palestina. Sebab, sesungguhnya kekuatan kaum muslimin yang bersatu adalah mimpi buruk bagi Zionis, bahkan Barat.

Tentara dan persenjataan sudah dimiliki. Yang dibutuhkan adalah menegakkan pemersatu, yaitu pemegang tertinggi kedaulatan, Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah. Negara penegak syariat Islam dan penentang penjajahan.

Semoga umat semakin yakin bahwa kita sudah sangat membutuhkan kembali tegaknya syariat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh rahmat, dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang nyaman dan penuh ampunan.

Wallahu al-musta'an, dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. [An/IDP]