Oleh: Restu Wulandari
(Pemerhati Kebijakan Publik)
SSCQMedia.Com—Di tengah impitan ekonomi yang belum mereda, masyarakat kembali disuguhi kebijakan yang pahit. Mulai Juni 2026, PT Pertamina (Persero) resmi mendongkrak harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Harga Pertamax kini melonjak menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green melonjak menyentuh Rp17.000 per liter (bbcnews.com, 10/6/2026).
Pemerintah berdalih bahwa langkah ini terpaksa diambil untuk mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Namun, bagi rakyat kecil dan kelas menengah, dalih stabilitas fiskal atau fluktuasi global tetap bermuara pada satu kenyataan, yakni beban hidup yang semakin berat.
Jika dicermati, kenaikan harga tersebut memicu dampak domino yang serius di tengah masyarakat. Pertamax bukan lagi sekadar bahan bakar bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Banyak pelaku usaha mikro, komuter, dan masyarakat kelas menengah yang mengandalkannya untuk mobilitas harian sekaligus menjaga performa kendaraan mereka.
Ketika harga Pertamax melonjak, penurunan daya beli masyarakat menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Penghasilan yang stagnan digerus oleh biaya transportasi yang membengkak. Akibatnya, terjadi fenomena perpindahan konsumen secara besar-besaran. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini berbondong-bondong beralih ke Pertalite (Kompas.com, 12/6/2026).
Fenomena tersebut memunculkan persoalan baru. Di berbagai SPBU, antrean Pertalite kian mengular, sementara pasokan BBM bersubsidi itu menjadi kian langka dan diperebutkan. Alih-alih menyelesaikan persoalan, kebijakan ini justru memindahkan beban dan menciptakan potensi gesekan di lapisan masyarakat bawah (Kompas.id, 12/6/2026).
Kesalahan Paradigma Kapitalisme
Mengapa negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah ini berkali-kali tidak berdaya menghadapi fluktuasi harga minyak dunia? Mengapa negara yang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa masih memiliki banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan?
Jawabannya terletak pada paradigma tata kelola yang diterapkan saat ini, yaitu kapitalisme. Sistem kapitalisme dinilai lebih menguntungkan para pemilik modal yang berorientasi pada keuntungan materi. Akibatnya, negara tidak lagi berperan sebagai pelayan rakyat, melainkan lebih berpihak kepada kepentingan para pelaku usaha.
Ada beberapa hal yang perlu dipahami.
Pertama, komodifikasi hajat hidup masyarakat.
Sistem ekonomi sekuler kapitalistik yang diadopsi saat ini memandang BBM sebagai komoditas dagang biasa, bukan sebagai layanan publik (public service). Ketika hajat hidup orang banyak dikelola dengan mentalitas mencari untung (kapitalistik), maka rakyat diposisikan sebagai pembeli pasif yang wajib tunduk pada hukum pasar internasional.
Kedua, rapuhnya kedaulatan energi.
Indonesia terjebak dalam ketergantungan kronis terhadap impor minyak mentah dan produk jadi (net importer). Ironis, sebagai bangsa yang berada di atas lumbung energi, kedaulatan energi Indonesia justru sangat lemah karena hulu hingga hilir pengelolaan energinya kerap melibatkan konsesi korporasi swasta dan asing, bukan dikuasai penuh oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Tata kelola yang salah ini penyebab nasib rakyat yang kian tercekik. Padahal, Allah sudah memberikan sumber daya alam di muka bumi gratis untuk semua hamba-Nya. Allah pun sudah memberikan aturan yang sempurna yang membawa berkah dan kesejahteraan bagi hamba-Nya. Oleh karena itu, urgen segera mengganti tata kelola yang salah ini dengan Islam aturan yang sahih.
Alternatif Solusi: Sistem Ekonomi Islam
Dalam pandangan Islam, tata kelola tersebut wajib dirombak total secara fundamental. Islam menetapkan paradigma yang sangat jernih dan berkeadilan mengenai kekayaan alam.
Rasulullah saw. bersabda,
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Para ulama dan ahli fikih menjelaskan bahwa istilah "api" dalam konteks modern mencakup berbagai sumber daya energi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang depositnya melimpah. Oleh karena itu, BBM dipandang sebagai bagian dari harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Menurut syariat, negara tidak boleh memprivatisasi, mengomersialkan, apalagi mengambil keuntungan dari harta milik umum tersebut.
Negara diposisikan sebagai ra'in (pengurus) yang berkewajiban mengelola seluruh kekayaan energi secara mandiri. Hasil pengelolaannya kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, fasilitas, atau harga yang semurah mungkin, bahkan apabila memungkinkan diberikan secara gratis.
Persoalan BBM tidak akan selesai selama negeri ini terus mengekor pada sistem pasar bebas. Masalah ini hanya bisa dituntaskan melalui integrasi dua pilar sistem Islam yaitu:
Pertama, mewujudkan kedaulatan energi secara mutlak.
Negara wajib mengambil alih seluruh pengelolaan ladang minyak dan gas dari pihak swasta maupun asing, kemudian mengelolanya 100% secara mandiri dengan memanfaatkan keahlian putra-putri bangsa.
Kedua, menerapkan mekanisme Baitulmal.
Seluruh pembiayaan eksplorasi dan distribusi energi ditopang oleh sistem keuangan Baitulmal yang stabil, bukan bersandar pada utang luar negeri maupun pajak yang membebani rakyat. Dengan demikian, kas negara difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pos pemasukan dan pengeluaran Baitulmal diatur secara sistematis sesuai ketentuan syariat.
Khatimah
Sudah saatnya umat menyadari bahwa jeritan rakyat akibat mahalnya harga BBM merupakan alarm nyata atas rusaknya sistem ekonomi yang dipeluk hari ini. Mengembalikan pengelolaan energi sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Sunah dipandang bukan hanya sebagai pilihan spiritual, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi menyudahi penderitaan rakyat yang kian tercekik.
Allah Swt. berfirman,
"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini?" (QS. Al-Ma'idah: 50).
Wallahualam bissawab. [Ni/WA]
0 Comments: