Demonstrasi Mahasiswa: Cermin Rapuhnya Relasi Penguasa dan Rakyat

Oleh: Ummu Anjaly, S.K.M.
(Kontributor SSCQ Media)

SSCQmedia.com—Pada pertengahan Juni 2026, gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai daerah dengan membawa kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berbeda dengan aksi sebelumnya yang hanya menyoroti satu isu, kali ini mahasiswa menyandingkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan persoalan kenaikan harga BBM, tingginya biaya hidup, melemahnya daya beli masyarakat, hingga penggunaan APBN. Menurut mereka, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pemerintah (Kompas.com, 18 Juni 2026).

Dalam aksi di depan Gedung DPR RI, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menghentikan pemborosan APBN, mengevaluasi Program MBG, memperbaiki komunikasi pemerintah, serta menyuarakan berbagai isu politik dan penegakan hukum. Mahasiswa menilai kebijakan ekonomi pemerintah perlu dievaluasi karena belum mampu menjawab tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, DPR menyatakan akan menampung aspirasi mahasiswa dan membahas tuntutan yang disampaikan (Warta Ekonomi, 19 Juni 2026).

Di sisi lain, pelaksanaan Program MBG juga menghadapi berbagai persoalan teknis. Sejumlah pengusaha penyedia makanan memprotes penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah karena berdampak pada operasional usaha dan keberlangsungan tenaga kerja. Badan Gizi Nasional menyatakan tengah melakukan pembenahan tata kelola program, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap melakukan sosialisasi MBG dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah dengan melibatkan mahasiswa. Dinamika ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menjadi isu pelayanan publik, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai efektivitas pelaksanaan dan prioritas kebijakan pemerintah (Kompas.com, 19 Juni 2026).

Relasi Berbasis Kepentingan

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan tidak berhenti pada satu kebijakan, melainkan menyangkut cara negara membangun relasi dengan rakyatnya. Dari sinilah kritik mahasiswa perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dipersoalkan masyarakat sesungguhnya bukan sekadar Program MBG ataupun harga BBM. Mahasiswa melihat berbagai kebijakan pemerintah sebagai satu rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Ketika biaya hidup meningkat, daya beli masyarakat melemah, sementara anggaran negara dialokasikan pada program yang masih menyisakan berbagai persoalan teknis, wajar jika muncul pertanyaan mengenai skala prioritas pemerintah. Artinya, kritik yang muncul merupakan refleksi dari menurunnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem demokrasi masih sangat dipengaruhi oleh ukuran kepentingan dan manfaat. Kebijakan sering kali dinilai berdasarkan pertimbangan politik, citra, maupun kepentingan jangka pendek, bukan semata-mata atas dasar benar atau salah menurut aturan yang tetap. Akibatnya, ketika kebijakan dianggap tidak menguntungkan rakyat, gelombang kritik pun bermunculan. Sebaliknya, pemerintah berusaha mempertahankan kebijakannya dengan berbagai argumentasi dan pendekatan politik.

Tidak mengherankan apabila setiap pergantian pemerintahan melahirkan program-program baru yang belum tentu mampu menyelesaikan akar persoalan. Fokus kebijakan lebih banyak bergeser mengikuti visi penguasa yang sedang berkuasa daripada berorientasi pada penyelesaian masalah secara mendasar. Akibatnya, energi negara sering habis untuk memperdebatkan kebijakan, sementara persoalan pokok rakyat, seperti mahalnya kebutuhan hidup, sulitnya lapangan pekerjaan, dan ketimpangan ekonomi, tetap berulang dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, sistem politik demokrasi memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi, kritik, maupun berbagai saluran aspirasi lainnya. Namun, kebebasan tersebut tidak otomatis menjamin bahwa aspirasi rakyat akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Pada praktiknya, keputusan tetap berada di tangan penguasa dan elite politik yang memiliki berbagai pertimbangan, mulai dari kepentingan koalisi, stabilitas politik, hingga kalkulasi elektoral. Akibatnya, demonstrasi sering berulang tanpa menghasilkan perubahan yang benar-benar menyelesaikan persoalan.

Relasi dalam Naungan Syariat

Berbeda dengan demokrasi, Islam menawarkan konsep hubungan antara penguasa dan rakyat yang dibangun di atas landasan syariat, bukan kepentingan politik ataupun kepentingan kekuasaan.

Islam memiliki konsep yang berbeda dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Hubungan tersebut tidak dibangun atas dasar kepentingan politik, keuntungan ekonomi, ataupun upaya mempertahankan kekuasaan, melainkan atas dasar amanah untuk menjalankan hukum Allah. Seorang penguasa dipandang sebagai ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab mengurus seluruh urusan rakyat sesuai syariat Islam. Rasulullah saw. bersabda, "Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipeliharanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, seluruh kebijakan negara wajib merujuk kepada hukum syariat, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu ataupun tekanan opini publik. Dalam Islam, penguasa tidak bebas menetapkan kebijakan berdasarkan kehendaknya sendiri. Seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun keamanan, diatur berdasarkan ketentuan syariat. Dengan demikian, kebijakan negara memiliki standar yang tetap dan tidak berubah-ubah mengikuti kepentingan politik sesaat.

Islam juga mengatur hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat. Selama penguasa menerapkan syariat Islam, rakyat wajib memberikan ketaatan dalam perkara yang makruf. Ketaatan tersebut bukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada hukum Allah yang diterapkannya. Sebaliknya, apabila penguasa melakukan kezaliman atau menyimpang dari syariat, rakyat tidak diperintahkan untuk diam.

Islam memberikan hak kepada rakyat untuk melakukan syura (musyawarah) dalam perkara-perkara yang memang menjadi wilayah ijtihad dan kemaslahatan publik. Melalui syura, rakyat dapat menyampaikan pendapat, masukan, maupun informasi yang diperlukan agar kebijakan negara semakin tepat sasaran. Namun, syura bukanlah sarana menentukan halal dan haram melalui suara mayoritas. Ketetapan syariat tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah.

Selain syura, Islam juga menetapkan kewajiban muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi dan menasihati penguasa ketika melakukan penyimpangan atau kezaliman. Muhasabah bukan dipandang sebagai tindakan permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari amar makruf nahi mungkar yang menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar. Dengan demikian, kritik dalam Islam memiliki landasan ibadah, bukan sekadar ekspresi kekecewaan politik ataupun kepentingan kelompok.

Konsep ini menghasilkan hubungan yang lebih sehat antara penguasa dan rakyat. Penguasa tidak memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan kepentingannya, sedangkan rakyat tidak sekadar menjadi objek kebijakan ataupun hanya diberi ruang menyampaikan aspirasi tanpa jaminan penyelesaian. Keduanya sama-sama terikat oleh aturan Allah sehingga orientasi pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan meraih rida-Nya.

Karena itu, berbagai polemik seputar MBG, BBM, dan tuntutan mahasiswa sejatinya menjadi cermin bahwa persoalan bangsa tidak cukup diselesaikan dengan pergantian program atau evaluasi teknis semata. Selama hubungan antara penguasa dan rakyat masih dibangun di atas fondasi demokrasi yang sarat kepentingan, konflik kebijakan akan terus berulang. Islam menawarkan paradigma yang berbeda, yakni menjadikan syariat sebagai dasar hubungan antara penguasa dan rakyat sehingga setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan pada kepentingan kekuasaan. Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, hubungan penguasa dan rakyat akan terbangun di atas amanah, keadilan, dan ketakwaan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara hakiki.

Wallahu a'lam bishawab. [MA/EW]