Oleh: Ni'mah Fadeli
Kontributor SSCQMedia.com
SSCQMedia.com—Nilai tukar rupiah yang terus melemah serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memberikan manfaat, tetapi tetap dijalankan, memicu kegeraman sebagian masyarakat. Mahasiswa pun tidak lagi memilih diam. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi dan keresahan yang dirasakan.
Demonstrasi terjadi di berbagai kota. Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, BEM UI mengusung tuntutan agar pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Demonstrasi serupa juga berlangsung di Surabaya dengan tuntutan yang sama, yakni menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Aliansi Cipayung Plus juga mendesak pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin melemah, terutama akibat tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah (Kompas.com, 18 Juni 2026).
Penguasa Antikritik
"Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat."
Slogan demokrasi tersebut seolah belum sepenuhnya terwujud. Nyatanya, setiap keluh kesah rakyat kerap dianggap berlalu begitu saja oleh para penguasa. Tidak peduli berapa ribu orang yang turun ke jalan. Tidak peduli seberapa ramai media sosial dipenuhi suara keresahan. Bahkan, menurut penulis, tidak peduli berapa banyak korban yang muncul akibat kebijakan yang dinilai keliru. Penguasa tetap menjalankan kebijakannya meskipun dianggap belum mampu menyejahterakan rakyat.
Rakyat pun terus menyuarakan tuntutan akan keadilan dan berharap terjadi pergantian pemimpin. Namun, bukankah pergantian penguasa telah berulang kali terjadi, sementara berbagai persoalan masih terus berulang?
Keresahan yang disampaikan rakyat tentu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang keliru. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari negara. Bukankah berbagai jenis pajak juga dipungut secara rutin dari mereka? Oleh karena itu, tuntutan agar kebijakan maupun pemimpin berganti merupakan sesuatu yang dapat dipahami. Namun, masyarakat juga perlu belajar dari berbagai pengalaman yang telah terjadi.
Bukankah pergantian penguasa telah berkali-kali berlangsung, tetapi berbagai bentuk kezaliman tetap muncul? Menurut penulis, terdapat kesamaan antara rakyat dan penguasa, yaitu sama-sama bergerak karena kepentingan. Rakyat bergerak karena merasa hak-haknya tidak dipenuhi negara. Sementara itu, penguasa dipandang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya.
Baik rakyat maupun penguasa dinilai sama-sama didominasi oleh asas manfaat, bukan syariat. Dalam sistem demokrasi, rakyat seolah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Namun, pada saat yang sama, penguasa tetap memiliki kewenangan yang sulit disentuh. Akibatnya, keadaan tersebut terus berulang seperti lingkaran yang tidak berkesudahan.
Penguasa Taat Syariat
Sebagai sebuah ideologi yang utuh, Islam memiliki aturan mengenai hubungan antara rakyat dan penguasa. Penguasa berkewajiban menerapkan syariat Allah secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, rakyat berkewajiban menaati pemimpin selama menerapkan syariat Allah Swt.
Menurut penulis, kebijakan yang diambil oleh pemimpin dalam sistem Islam tidak didasarkan pada kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Seorang pemimpin menyadari bahwa rakyat merupakan amanah yang wajib dijaga serta dipenuhi seluruh kebutuhannya. Kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, pertahanan, hingga penegakan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Meskipun penguasa menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat, bukan berarti rakyat tidak boleh memberikan koreksi. Penguasa tetap manusia yang dapat melakukan kekeliruan. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang syura atau musyawarah kepada rakyat. Selain itu, melakukan muhasabah atau koreksi terhadap penguasa yang berbuat zalim juga tidak dilarang.
Khatimah
Islam dipandang sebagai sistem yang memahami seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga menghadirkan solusi. Menurut penulis, berbeda dengan demokrasi yang dianggap lahir dari kepentingan manusia, syariat Islam berasal dari Allah Swt. dan ditujukan untuk mengatur kehidupan secara menyeluruh.
Dalam pandangan penulis, penguasa yang menerapkan syariat Islam tidak hanya mengurus kaum Muslim, tetapi juga seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Dengan demikian, setiap warga memperoleh haknya sesuai ketentuan syariat. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh diyakini akan menghadirkan kebaikan dan keberkahan di dunia sekaligus menjadi jalan keselamatan di akhirat.
Wallahu a'lam bi ash-shawab. [My/UF]
0 Comments: